Hadiri Rakerdasus PDIP Jateng, Hasto Sampaikan Hal Ini

JAKARTA - Kader PDI Perjuangan memiliki tugas sejarah untuk betul-betul menjaga Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah ancaman kekerasan, intoleransi, dan fundamentalisme.

Dan memenangkan pilkada adalah bagian dari proses tersebut. Setiap kader PDI Perjuangan juga harus mulai membiasakan diri dengan perkembangan zaman dalam menjalankan tugas sejarah itu.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam pidatonya di hadapan peserta Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, di Semarang, Sabtu (2/6/2018).

Hadir di acara itu sejumlah petinggi partai seperti Wasekjen DPP PDIP Utut Adianto, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto, dan anggota Fraksi PDIP seperti Alex‎ Indra Lukman. Hadir jajaran inti partai itu dari seluruh wilayah di Jawa Tengah. Di Pilgub Jateng, PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen.

Kata Hasto, Indonesia sedang diuji dengan maraknya ancaman kekerasan, intoleransi, dan fundamentalisme. Wujud ancaman itu makin mengejutkan. Kejadian teror di Surabaya, pelaku adalah orang yang penampilannya biasa, namun mampu melakukan tindakan antikemanusiaan.

Menurut Hasto, permasalahannya adalah adanya upaya ideologis demi mengganti ideologi bangsa dan negara. Hal itu yang bisa berujung pada terancamnya NKRI.

‎Kata Hasto, PDI Perjuangan terus melakukan dialog dan menggalang persatuan dan kesatuan dengan seluruh komponen bangsa. "Sebab menjaga dan membumikan Pancasila adalah tugas sejarah. Seluruh kader partai harus berdiri di depan, terus meningkatkan kualitas kekaderan, dan untuk urusan Pancasila, kita tidak pernah bergeser," ujar Hasto.

"Maka jadilah kader-kader pelopor yang memiliki sikap kenegarawanan dan tetap rendah hati mengejar prestasi. Rekrutlah calon anggota legislatif terbaik dan terus perkuat Sekolah Partai dan Manajemen Partai," lanjutnya.

Untuk itu, Hasto mengingatkan agar para kader membuka mata dan telinga agar tak sekadar berorientasi ke dalam. Semisal, sesama kader justru berkonflik hanya karena urusan pilkada ataupun pemilu legislatif. "Kita harus berdedikasi bagi partai, bangsa dan negara. Berpolitiklah dengan penuh rasa cinta terhadap Tanah Air," ujarnya.

Dia lalu memaparkan sebuah contoh bagaimana lingkungan sudah berubah. Sudah tak saatnya lagi hanya ribut-ribut sendiri. ‎Jika dahulu di zaman kemerdekaan Indonesia dianggap negara yang lebih dahulu kuat meninggalkan China, Singapura, dan Malaysia, kini yang terjadi sebaliknya. Di China, misalnya, sudah mampu membangun gedung 30-an lantai hanya dalam waktu 15 hari. ‎Mereka sudah mampu menguasai teknologinya.

"Kini mereka maju lebih cepat. Sementara kita masih ribut saja soal isu asing dan aseng, tanpa mau belajar secara objektif soal bagaimana mereka bisa melakukannya. Karena itulah, mari kita berjuang agar menjadi bangsa berdikari. Kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi, kedepankan riset di segala bidang," ulas Hasto.

Dalam konteks itu, di tengah tugas kesejarahan menghadapi ancaman fundamentalisme dan kekerasan, Hasto mengatakan DPP PDIP menginginkan semua kader melangkah maju. Transformasi harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Semua kader harus siap terlibat dan mempelajarinya.

"Tentu tetap saja utamanya tetap dedikasi dan loyalitas. Tapi tetap ada keharusan mengikuti perkembangan teknologi yang ada," kata Hasto.

Menurut Hasto, hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menginginkan konsepsi pembangunan yang dirancang kader PDIP harus berbasis iptek dan riset. Sehingga perkembangan dinamis bisa dijabarkan.

"Begitupun transformasi partai kita. Saya harap itu dimulai di Jawa Tengah. Ideologi kokoh, namun transformasi harus kita lakukan sesuai perkembangan yang ada," kata Hasto.

Lebih jauh, dia mengatakan bahwa ada 17 pilkada tingkat provinsi yang akan dilaksanakan. DPP PDIP sudah melihat bahwa semuanya harus dijaga, sebab kekalahan atau kemenangan di pilkada akan berdampak ke Pemilu 2019.

Ke depan, akan dikembangkan pula sebuah metode kerja wilayah yang kuat dalam pemenangan pilkada, turut membantu pemenangan di wilayah yang dianggap tak terlalu kuat. "Tak ada artinya, misalnya kita menang di daerah di Jawa dan Bali saja, misalnya, tapi kalah di daerah lain di Kalimatan atau Sulawesi," ujarnya.