Utusan Wapres Tinjau Pelayanan Satu Pintu di Bintan
Rabu, 11 April 2018 - 22:13 WIB
Utusan Wapres Tinjau Pelayanan Satu Pintu di Bintan
A
A
A
BINTAN - Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah, Asisten Deputi Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik serta seorang staf dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, menyambangi Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bintan, Rabu (11/4/2018).
Menurut Kepala DPMPTSPTK Bintan Hasfarizal Handra, kedatangan mereka dalam rangka menyerap pandangan dan melihat sistem pelayanan publik yang diterapkan di daerah khususnya di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
"Kegiatannya silent, ada tiga orang dari Deputi dan Asisten Deputi Setwapres terkait pelaksanaan reformasi birokrasi khusus dibidang pelayanan publik yang ada di Bintan," ujar Hasfarizal.
Ia menjelaskan, kedatangan para pejabat negara itu untuk melaporkan keadaan (pelayanan publik) di daerah kepada pimpinan dalam hal ini Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam rangka mengambil kebijakan kedepannya berdasarkan kajian lapangan dan kondisi lapangan khsusnya di daerah-daerah.
"Nanti dilaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya di daerah-daerah termasuk di Bintan," ungkapnya.
Pertemuan yang digelar secara tertutup diruangan Kepala DPMPTSPTK Bintan itu juga dihadiri Kabid Perizinan Alfeni Harfi, Kabid Pengawasan DPMPTSPTK.
Menurut Kepala DPMPTSPTK Bintan Hasfarizal Handra, kedatangan mereka dalam rangka menyerap pandangan dan melihat sistem pelayanan publik yang diterapkan di daerah khususnya di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
"Kegiatannya silent, ada tiga orang dari Deputi dan Asisten Deputi Setwapres terkait pelaksanaan reformasi birokrasi khusus dibidang pelayanan publik yang ada di Bintan," ujar Hasfarizal.
Ia menjelaskan, kedatangan para pejabat negara itu untuk melaporkan keadaan (pelayanan publik) di daerah kepada pimpinan dalam hal ini Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam rangka mengambil kebijakan kedepannya berdasarkan kajian lapangan dan kondisi lapangan khsusnya di daerah-daerah.
"Nanti dilaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya di daerah-daerah termasuk di Bintan," ungkapnya.
Pertemuan yang digelar secara tertutup diruangan Kepala DPMPTSPTK Bintan itu juga dihadiri Kabid Perizinan Alfeni Harfi, Kabid Pengawasan DPMPTSPTK.
(rhs)
