Bekasi Minta Kebijakan Kendaraan Bayar Masuk Jakarta Dikaji
Senin, 02 April 2018 - 21:41 WIB
Bekasi Minta Kebijakan Kendaraan Bayar Masuk Jakarta Dikaji
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi meminta rencana menerapkan tarif bagi semua mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta dikaji terlebih dahulu dengan daerah mitra DKI Jakarta. Sebab, penerapan itu akan merugikan wilayah penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok.
"Rencana kebijakan menerapkan tarif berbayar bagi kendaraan pribadi yang akan masuk Jakarta harus dikaji terlebih dahulu. Pemerintah daerah yang bertetangga dengan DKI harus dilibatkan," ungkap Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji pada Senin (2/4/2018).
Menurut Rayendra, Kota Bekasi sangat keberatan atas rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menerapkan tarif mobil masuk Jakarta. Apalagi, wacana penerapan tarif masuk Jakarta bagi pengendara luar daerah melanggar komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu kajian lebih dalam.
"Kita ini NKRI. Apakah itu (tarif masuk Jakarta) satu-satunya cara mengentaskan kemacetan? Saya pribadi minta wacana itu dikaji ulang lagi," katanya. Saat ini, lanjut dia, Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan yang bersebelahan dengan DKI Jakarta telah menunjukan komitmennya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan menerima kebijakan BPTJ.
Hal itu bisa dilihat dari kebijakan ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Apalagi, implementasi kebijakan itu, sempat memicu kontroversi di tengah masyarakat setempat, meskipun pada kenyataannya ganjil-genap di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur berjalan kondusif.
Rayendra mengaku, kondusivitas ganjil-genap itu diklaim tidak lepas dari peran Pemkot Bekasi dalam menyosialisasikan secara masif program tersebut."Jangan sampai kebijakan baru BPTJ memberlakukan tarif masuk ke Jakarta kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat kami, banyak masyarakat Bekasi yang mengeluhkanya," tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, kebijakan tarif masuk Jakarta perlu kajian lebih dalam pascapemaparan BPTJ terkait wacana itu di hadapan anggota DPR baru-baru ini."Saya hadir pada saat pemaparan itu, memang tanggapan dari wakil rakyat di DPR beragam. Namun saya pribadi tetap meminta agar kebijakan itu dikaji ulang," ungkapnya.
Yayan juga meminta untuk mengintensifkan pembahasan implementasi tarif masuk Jakarta kepada seluruh pemerintah daerah. Bahkan, Kota Bekasi belum diajak berbicara perihal tarif masuk Jakarta."Saya juga ingin tahu skema BPTJ seperti apa?, apakah ini menyangkut seluruh wilayah atau hanya kawasan yang bertetangga saja dengan DKI seperti Bodetabek, atau tidak," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menolak kebijakan tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi selalu dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah pusat mulai dari kebijakan ganjil genap."Kami bersama warga Bekasi menolak kebijakan itu, ini sama sekali tidak solutif dan merugikan warga Bekasi," katanya.
"Rencana kebijakan menerapkan tarif berbayar bagi kendaraan pribadi yang akan masuk Jakarta harus dikaji terlebih dahulu. Pemerintah daerah yang bertetangga dengan DKI harus dilibatkan," ungkap Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji pada Senin (2/4/2018).
Menurut Rayendra, Kota Bekasi sangat keberatan atas rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menerapkan tarif mobil masuk Jakarta. Apalagi, wacana penerapan tarif masuk Jakarta bagi pengendara luar daerah melanggar komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu kajian lebih dalam.
"Kita ini NKRI. Apakah itu (tarif masuk Jakarta) satu-satunya cara mengentaskan kemacetan? Saya pribadi minta wacana itu dikaji ulang lagi," katanya. Saat ini, lanjut dia, Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan yang bersebelahan dengan DKI Jakarta telah menunjukan komitmennya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan menerima kebijakan BPTJ.
Hal itu bisa dilihat dari kebijakan ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek tepatnya di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Apalagi, implementasi kebijakan itu, sempat memicu kontroversi di tengah masyarakat setempat, meskipun pada kenyataannya ganjil-genap di Gerbang Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur berjalan kondusif.
Rayendra mengaku, kondusivitas ganjil-genap itu diklaim tidak lepas dari peran Pemkot Bekasi dalam menyosialisasikan secara masif program tersebut."Jangan sampai kebijakan baru BPTJ memberlakukan tarif masuk ke Jakarta kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat kami, banyak masyarakat Bekasi yang mengeluhkanya," tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, kebijakan tarif masuk Jakarta perlu kajian lebih dalam pascapemaparan BPTJ terkait wacana itu di hadapan anggota DPR baru-baru ini."Saya hadir pada saat pemaparan itu, memang tanggapan dari wakil rakyat di DPR beragam. Namun saya pribadi tetap meminta agar kebijakan itu dikaji ulang," ungkapnya.
Yayan juga meminta untuk mengintensifkan pembahasan implementasi tarif masuk Jakarta kepada seluruh pemerintah daerah. Bahkan, Kota Bekasi belum diajak berbicara perihal tarif masuk Jakarta."Saya juga ingin tahu skema BPTJ seperti apa?, apakah ini menyangkut seluruh wilayah atau hanya kawasan yang bertetangga saja dengan DKI seperti Bodetabek, atau tidak," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menolak kebijakan tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi selalu dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah pusat mulai dari kebijakan ganjil genap."Kami bersama warga Bekasi menolak kebijakan itu, ini sama sekali tidak solutif dan merugikan warga Bekasi," katanya.
(whb)
