Soal Banjir Citarum, Pemerintah Belum Miliki Sistem Warning
Kamis, 29 Maret 2018 - 07:00 WIB
Soal Banjir Citarum, Pemerintah Belum Miliki Sistem Warning
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah belum memiliki sistem yang memungkinkan upaya penyelamatan pra bencana. Saat ini, penanganan bencana banjir Sungai Citarum dinilai masih sporadis.
“Penanganan bencana masih kepada bagi-bagi bantuan dan evakuasi saja, padahal Early Warning System (EWS) ini dapat menyelamatkan ribuan warga,” kata Penasihat Yayasan Jaga Balai, Denni Hamdani, di Bale Rancage, Rabu (28/3/2018).
Mestinya, pemerintah punya rencana kontijensi dan rencana operasi tanggap darurat. Masyarakat, lanjut dia, justru inisiatif membuat sendiri EWS yang disebar ke titik-titik bahaya. Dengan begitu, warga bisa mengetahui lebih dini potensi terjadinya bencana.
“Selama ini malah kita yang bikin secara swadaya ke titik-titik rawan,” kata dia.
Saat ini, Yayasan Rancage memiliki 18 alat pencegahan bencana berbentuk Automatic Weather Station (AWL) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR). Kedua alat tersebut dipasang di titik-titik rawan untuk memantau awan dan tinggi muka air.
Peralatan dibuat hasil kerja sama antara ITB dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Alat-alat tersebut memberikan informasi berharga kepada pusat komando Jaga Balai, yang memberikan informasi tindakan apa yang harus dilakukan dalam rencana kontijensi dan rencana operasi tanggap daruratnya.
Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil yang berkunjung ke Rancage, mengusulkan agar dibuat sistem peringatan dini melalui aplikasi yang bisa disebar ke seluruh masyarakat rawan terdampak bencana.
“Saya mengusulkan ada aplikasi yang memonitor tentang air di Cekungan Bandung. Setiap ada informasi kenaikan permukaan air dapat diinformasikan melalui HP-nya masing-masing. Sehingga warga bisa berinisiatif menyelamatkan diri dan harta bendanya lebih dini,” ujar Emil.
Untuk mengantisipasi bencana banjir harus dibangun danau resapan di daerah-daerah hulu agar air tidak langsung turun hilir atau daerah yang lebih rendah. “Danau-danau kecil harus dihidupkan lagi di desa-desa. Sehingga saat air mengalir bisa di parkir dulu,” tukasnya.
Apa yang sudah diupayakan oleh Jaga Balai di Majalaya, kata Kang Emil, tinggal disempurnakan dan diadaptasi di wilayah Cekungan Bandung lainnya di Jabar. “Cara ini nanti diduplikasi di seluruh wilayah cekungan Bandung. Ihtiar yang saya lakukan adalah memastikan Perpres pengelolaan cekungan Bandung harus turun sehingga bisa mengatur masalah kebencanaan secara taktis,” tandas Emil.
“Penanganan bencana masih kepada bagi-bagi bantuan dan evakuasi saja, padahal Early Warning System (EWS) ini dapat menyelamatkan ribuan warga,” kata Penasihat Yayasan Jaga Balai, Denni Hamdani, di Bale Rancage, Rabu (28/3/2018).
Mestinya, pemerintah punya rencana kontijensi dan rencana operasi tanggap darurat. Masyarakat, lanjut dia, justru inisiatif membuat sendiri EWS yang disebar ke titik-titik bahaya. Dengan begitu, warga bisa mengetahui lebih dini potensi terjadinya bencana.
“Selama ini malah kita yang bikin secara swadaya ke titik-titik rawan,” kata dia.
Saat ini, Yayasan Rancage memiliki 18 alat pencegahan bencana berbentuk Automatic Weather Station (AWL) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR). Kedua alat tersebut dipasang di titik-titik rawan untuk memantau awan dan tinggi muka air.
Peralatan dibuat hasil kerja sama antara ITB dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Alat-alat tersebut memberikan informasi berharga kepada pusat komando Jaga Balai, yang memberikan informasi tindakan apa yang harus dilakukan dalam rencana kontijensi dan rencana operasi tanggap daruratnya.
Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil yang berkunjung ke Rancage, mengusulkan agar dibuat sistem peringatan dini melalui aplikasi yang bisa disebar ke seluruh masyarakat rawan terdampak bencana.
“Saya mengusulkan ada aplikasi yang memonitor tentang air di Cekungan Bandung. Setiap ada informasi kenaikan permukaan air dapat diinformasikan melalui HP-nya masing-masing. Sehingga warga bisa berinisiatif menyelamatkan diri dan harta bendanya lebih dini,” ujar Emil.
Untuk mengantisipasi bencana banjir harus dibangun danau resapan di daerah-daerah hulu agar air tidak langsung turun hilir atau daerah yang lebih rendah. “Danau-danau kecil harus dihidupkan lagi di desa-desa. Sehingga saat air mengalir bisa di parkir dulu,” tukasnya.
Apa yang sudah diupayakan oleh Jaga Balai di Majalaya, kata Kang Emil, tinggal disempurnakan dan diadaptasi di wilayah Cekungan Bandung lainnya di Jabar. “Cara ini nanti diduplikasi di seluruh wilayah cekungan Bandung. Ihtiar yang saya lakukan adalah memastikan Perpres pengelolaan cekungan Bandung harus turun sehingga bisa mengatur masalah kebencanaan secara taktis,” tandas Emil.
(rhs)
