Permukaan Jakarta Turun 7 CM, DKI Tertibkan Penggunaan Air Tanah
Kamis, 22 Maret 2018 - 02:45 WIB
Permukaan Jakarta Turun 7 CM, DKI Tertibkan Penggunaan Air Tanah
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan, saat ini Permukaan tanah Jakarta turun per tahun dengan rata-rata 7 cm umumnya. Di pesisir turun bisa sampai 20cm. langkah yang harus lakukan sekarang ini adalah dalam rangka memastikan lingkunagn hidup di Jakarta terjaga. Sehingga, warga bisa menempati kota ini tanpa merusak lingkungannya. Sekaligus ini adalah untuk penegakan aturan hukum.
Selain itu, kata Anies, kegiatan penertiban air tanah ini sebagai pesan kepada semua bahwa bukan hanya pelanggaran oleh orang kecil yang menjadi perhatian dari pemerintah tapi pelanggaran yang dilakukan oleh yang besar dan kuat juga harus ditertibkan.
“Setelah selesai semua kita akan umumkan dengan lengkap. Tujuan kita bukan sekedar untuk menemukan siapa yang melanggar, tentu yang melanggar akan ada sanksi yang sesuai. Intinya adalah mengubah perilaku,” pungkasnya.
(Baca juga: DKI Konsisten Kurangi Penggunaan Air Tanah )
Direktur Perusahaan Daerah (PD) PAM Jaya, Erlan Hidayat penggunaan air tanah memang masih diizinkan dengan aturan kedalaman sumber air tanah dan berbayar. Menurutnya, hal itu disebut refer. Fakta di lapangan, penggunaan pipa air tanah lebih tinggi dari yang seharusnya.
“Tindakan ada, peraturan ada. tapi saat ini kita lebih mengarahkan kepada marilah bergerak kurangi air tanah, dan pergerakan itu akhirnya diijuti pada perumahan juga yang tentunya sudah ada suplai airnya,” ujarnya.
Dengan mulai bergerak dari wilayah yang sudah ada suplai airnya, Erlan optimis lingkungan Jakarta akan terbantu. Dia mengingatkan bahwa penggunaan air tanah refer itu biayanya lebih mahal 13 kali lipat dari air PAM.
“Air tanah itu harganya mahal. kalau dihitung benar udah 13x harga air pipa. kalau ada seseorang bayar Rp 1 juta itu bisa bayar Rp 13 juta. kalau dia masih pakai air tanah, kita perlu pertanyakan, kok mau ya bayar lebih mahal. jadi saya pikir itu logikanya, makanya mesti kita tertibkan,” tegasnya.
Selain itu, kata Anies, kegiatan penertiban air tanah ini sebagai pesan kepada semua bahwa bukan hanya pelanggaran oleh orang kecil yang menjadi perhatian dari pemerintah tapi pelanggaran yang dilakukan oleh yang besar dan kuat juga harus ditertibkan.
“Setelah selesai semua kita akan umumkan dengan lengkap. Tujuan kita bukan sekedar untuk menemukan siapa yang melanggar, tentu yang melanggar akan ada sanksi yang sesuai. Intinya adalah mengubah perilaku,” pungkasnya.
(Baca juga: DKI Konsisten Kurangi Penggunaan Air Tanah )
Direktur Perusahaan Daerah (PD) PAM Jaya, Erlan Hidayat penggunaan air tanah memang masih diizinkan dengan aturan kedalaman sumber air tanah dan berbayar. Menurutnya, hal itu disebut refer. Fakta di lapangan, penggunaan pipa air tanah lebih tinggi dari yang seharusnya.
“Tindakan ada, peraturan ada. tapi saat ini kita lebih mengarahkan kepada marilah bergerak kurangi air tanah, dan pergerakan itu akhirnya diijuti pada perumahan juga yang tentunya sudah ada suplai airnya,” ujarnya.
Dengan mulai bergerak dari wilayah yang sudah ada suplai airnya, Erlan optimis lingkungan Jakarta akan terbantu. Dia mengingatkan bahwa penggunaan air tanah refer itu biayanya lebih mahal 13 kali lipat dari air PAM.
“Air tanah itu harganya mahal. kalau dihitung benar udah 13x harga air pipa. kalau ada seseorang bayar Rp 1 juta itu bisa bayar Rp 13 juta. kalau dia masih pakai air tanah, kita perlu pertanyakan, kok mau ya bayar lebih mahal. jadi saya pikir itu logikanya, makanya mesti kita tertibkan,” tegasnya.
(pur)
