LPPNU Dukung Pemerintah Lebih Fokus pada Pembangunan Daerah
Selasa, 20 Maret 2018 - 16:38 WIB
LPPNU Dukung Pemerintah Lebih Fokus pada Pembangunan Daerah
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) mendukung pemerintah lebih memfokuskan pembangunannya di daerah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
"Ikhtiar pemerintah dengan melakukan pembangunan infrastruktur di daerah ini patut diapresiasi," kata Ketua LPPNU Marwan Jafar dalam diskusi Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Konektivitas Antar Daerah yang digelar di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Dalam diskusi itu, pembicara lainnya adalah Dosen TPB Hermanu Triwidodo.
LPPNU sendiri memiliki gagasan yang sama dengan pemerintah, namun pemerintah bisa lebih fokus menjalankan pembangunan infrastruktur sesuai target sehingga tercapai dengan baik.
Misalnya, pembangunan pelabuhan antarpulau, pembangunan pelabuhan antardaerah yang saat ini dibangun untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang terus didorong sehingga tercapai Indonesiasentris, bukan Jawasentris.
"Salah satu contoh kasus yang sering disinggung Presiden dalam berbagai kesempatan adalah harga semen di Papua. Harga semen di Pulau Jawa diketahui hanya berkisar antara Rp70 ribu sampai Rp80 ribu per sak. Sedangkan di Papua, harga komoditas itu bisa menembus Rp800 ribu per sak. Untuk itu, pemerintah gencar membangun TransPapua di Bumi Cenderawasih salah satunya guna menekan harga semen dan juga komoditas-komoditas lainnya," jelas dia.
Namun, LPPNU juga menyoroti lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini terjadi karena masalah yang mengakar, seperti pembebasan lahan. "Selain itu, peran pemerintah daerah yang tidak berpartisipasi secara aktif serta peluang pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah tidak sejalan dan kendala lainnya terkait koordinasi antara sektor yang masih lemah."
Untuk itu, harus dibuat deregulation atau memotong regulasi yang menghambat proses pembangunan. Pendekatan yang dibangun, kata dia, yakni pembangunan infrastruktur yang prolingkungan.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah, akan banyak manfaat yang kelak dirasakan oleh masyarakat, termasuk warga nahdliyin yang berada di daerah. "Itulah sebabnya kami meminta pemerintah agar lebih memerhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain mendorong tumbuhnya ekonomi bagi warga nahdliyin dan ekonomi bangsa secara umum," ujarnya.
"Ikhtiar pemerintah dengan melakukan pembangunan infrastruktur di daerah ini patut diapresiasi," kata Ketua LPPNU Marwan Jafar dalam diskusi Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Konektivitas Antar Daerah yang digelar di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Dalam diskusi itu, pembicara lainnya adalah Dosen TPB Hermanu Triwidodo.
LPPNU sendiri memiliki gagasan yang sama dengan pemerintah, namun pemerintah bisa lebih fokus menjalankan pembangunan infrastruktur sesuai target sehingga tercapai dengan baik.
Misalnya, pembangunan pelabuhan antarpulau, pembangunan pelabuhan antardaerah yang saat ini dibangun untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang terus didorong sehingga tercapai Indonesiasentris, bukan Jawasentris.
"Salah satu contoh kasus yang sering disinggung Presiden dalam berbagai kesempatan adalah harga semen di Papua. Harga semen di Pulau Jawa diketahui hanya berkisar antara Rp70 ribu sampai Rp80 ribu per sak. Sedangkan di Papua, harga komoditas itu bisa menembus Rp800 ribu per sak. Untuk itu, pemerintah gencar membangun TransPapua di Bumi Cenderawasih salah satunya guna menekan harga semen dan juga komoditas-komoditas lainnya," jelas dia.
Namun, LPPNU juga menyoroti lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini terjadi karena masalah yang mengakar, seperti pembebasan lahan. "Selain itu, peran pemerintah daerah yang tidak berpartisipasi secara aktif serta peluang pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah tidak sejalan dan kendala lainnya terkait koordinasi antara sektor yang masih lemah."
Untuk itu, harus dibuat deregulation atau memotong regulasi yang menghambat proses pembangunan. Pendekatan yang dibangun, kata dia, yakni pembangunan infrastruktur yang prolingkungan.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah, akan banyak manfaat yang kelak dirasakan oleh masyarakat, termasuk warga nahdliyin yang berada di daerah. "Itulah sebabnya kami meminta pemerintah agar lebih memerhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain mendorong tumbuhnya ekonomi bagi warga nahdliyin dan ekonomi bangsa secara umum," ujarnya.
(zik)
