4 Provinsi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
Rabu, 21 Februari 2018 - 11:18 WIB
4 Provinsi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
A
A
A
PEKANBARU - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meningkat seiring cuaca kering di beberapa daerah langganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, maka 4 provinsi sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
Keempat wilayah tersebut, adalahSumatera Selatan (1/2/2018 hingga 30/10/2018), Riau (19/2/2018 hingga 31/5/2018), Kalimantan Barat (1/1/2018 hingga 31/12/2018), dan Kalimantan Tengah (20/2/2018 hingga 21/5/2018).
“Gubernur menetapkan status siaga darurat karhutla berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan siaga darurat karhutla. Selain itu, adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan dari BPBD, dan pengalaman pengananan karhutla sebelumnya,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (21/2/2018).
Dengan pemberlakuan siaga darurat maka ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla, baik pengerahan personel, komando, logistik, anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat. Jalur komando penanganan lebih mudah koordinasinya.
Untuk mengatasi karhutla maka dilakukan operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum, operasi patroli dan sosialisasi, operasi pelayanan kesehatan dan berbagai upaya lain. Personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, masyarakat peduli api, dunia usaha dan relawan dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
“BNPB masih menyiapkan dukungan pesawat untuk hujan buatan dan helikopter water bombing. Bantuan logistik dan peralatan yang sebelumnya telah didistribusikan ke berbagai BPBD saat ini digunakan untuk pemadaman,” tambah Sutopo.
Keempat wilayah tersebut, adalahSumatera Selatan (1/2/2018 hingga 30/10/2018), Riau (19/2/2018 hingga 31/5/2018), Kalimantan Barat (1/1/2018 hingga 31/12/2018), dan Kalimantan Tengah (20/2/2018 hingga 21/5/2018).
“Gubernur menetapkan status siaga darurat karhutla berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan siaga darurat karhutla. Selain itu, adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan dari BPBD, dan pengalaman pengananan karhutla sebelumnya,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (21/2/2018).
Dengan pemberlakuan siaga darurat maka ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla, baik pengerahan personel, komando, logistik, anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat. Jalur komando penanganan lebih mudah koordinasinya.
Untuk mengatasi karhutla maka dilakukan operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum, operasi patroli dan sosialisasi, operasi pelayanan kesehatan dan berbagai upaya lain. Personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, masyarakat peduli api, dunia usaha dan relawan dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
“BNPB masih menyiapkan dukungan pesawat untuk hujan buatan dan helikopter water bombing. Bantuan logistik dan peralatan yang sebelumnya telah didistribusikan ke berbagai BPBD saat ini digunakan untuk pemadaman,” tambah Sutopo.
(wib)
