Guru Madrasah di Sidimpuan Terima Tunjangan Setara Gaji PNS

PADANGSIDIMPUAN - Guru honor madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padangsidimpuan menerima dana tunjangan profesi guru (TPG) dan inpassing dari pemerintah pusat setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan golongan masing-masing.

“Dari 54 orang yang mendapat dana inpassing itu terhitung sejak tahun 2015 dari Kemenag pusat melalui Kemenag Sumut, 3 di antaranya masih retur dan satu salah masuk rekening,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Padangsidimuan, Iswandin, Senin (19/2/2018).

Dijelaskannya, saat menjabat Kasi Pendidikan Madrasah pada awal 2017, dia merasa prihatin melihat usul guru honor dari berbagai madrasah di Kota Padangsidimpuan untuk mendapatkan dana inpassing sejak tahun 2015. ”Kemudian berkasnya dilengkapi kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Iswardin.

Setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) dan Dirjen Kependidikan Kemenag, masing-mamsing guru honor madrasah mendapat dana inpassing untuk tiga tahun sekira Rp40 juta per orang sesuai golongannya. ”Besaran dana Infasing setara gaji pokok PNS,” paparnya.

Guru honor madrasah yang menerima inpassing itu, kata dia, sangat bersyukur karena sudah dua tahun mengusulkan belum terealisasi. ”Niat kita agar guru honor madrasah itu lebih efektif bekerja demi peningkatan mutu pendiudikan di Kota Padangsidimpuan,” tuturnya.

Terkait adanya tudingan pungli dana inpassing maupun piungli atas penerimaan SK Inpassing dan dana sertifikasi, Iswardin menegaskan hal itu tidak benar karena dana inpassing itu langsung ditransfer Kemenag Sumut ke masing-masing rekening guru honor madrasah.

”Itu tidak benar dan kita siap menghadirkan guru-guru yang menerima inpassing itu,” jelasnya.

Menurutnya, tudingan terhadap dirinya telah melakukan pungli dapat dikategorikan sebagai fitnah karena yang berhak menetapkan seseorang terbukti bersalah atau tidak hanya pengadilan. Dia berencana akan melakukan tindakan hukum terhadap aksi tudingan yang dilakukan sejumlah oknum tersebut.