DKI Masih Kumpulkan Masukan untuk Menata Tanah Abang
Senin, 29 Januari 2018 - 19:54 WIB
DKI Masih Kumpulkan Masukan untuk Menata Tanah Abang
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah mengumpulkan data dan masukan dari seluruh pihak sebelum mengambil kebijakan terkait permintaan dibukanya kembali ruas Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, berdasarkan data Jakarta Smart City, aspek integrasi antarmoda di kawasan Tanah Abang hampir menembus 19.000 pengunjung. Artinya, bila 19.000 pengunjung itu headway-nya 30 sampai kurang dari 40 menit dan itulah yang terjadi di Tanah Abang explorer.
Untuk itu, dia bersama Gubernur Anies akan mengundang seluruh sopir dan pemilik angkutan umum trayek Tanah Abang pada Rabu, 31 Januari 2018 mendatang. Menurutnya, pengusaha transportasi angkot yang masuk kategori pengusaha kecil dan menghasilkan solusi bagi warga Jakarta itu harus dirangkul. Dia memastikan mereka tidak tercabut dengan penataan Tanah Abang.
"Yang didorong adalah pembukaan kembali Jalan Jati Baru. Nah ini kan dalam pembicaraan sekarang dengan Ditlantas, teman-teman pemangku kepentingan yang lainnya. Jadi ini adalah dalam proses ke arah sana," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (29/1/2018).
Terkait permintaan Polda Metro Jaya agar DKI memperlihatkan, grand design Tanah Abang, Sandi menuturkan, akan memberikan dua pekan ke depan. Di mana, lanjut Sandi, rencananya pada penataan itu akan ada Skybridge dan selaras dengan rencana relokasi para pedagang dari Blok G ke tempat penampungan sementara.
"Kan kita ada tiga tahap. Jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka menengahnya ini sudah hampir rampung, kita akan presentasikan dua minggu lagi," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menilai penataan Tanah Abang di bawah kepemimpinan Anies-Sandi harus diapresiasi. Apabila disebut melanggar aturan, Lulung meminta semua aturan harus ditegakan. Seperti misalnya jalan depan Istana, Kota Tua dan Kedubes AS dibuka dan sebagainya.
Berdasarkan pertemuanya dengan Gubernur Anies tadi pagi, Lulung menuturkan, penataan yang ada saat ini hanyalah sementara. Ke depan, Gubernur anies akan membangun Skybridge sebagai lanjutan konsep penataan Tanah Abang.
Artinya, penataan ini sangat baik dan harus didukung. Dia pun meminta agar rencana tersebut segera dilaksanakan dan jangan berlama-lama lantaran sudah masuk politisasi. "Saya orang Tanah Abang juga nih, pengin sekali ada perhatian dari pemerintah itu fokus pada persoalan penataan, kemarin cuma penertiban konsepnya. Ada Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar diuber, dikejar lari ditangkapi barangnya. Satpol PP enggak ada, PKL balik lagi, terus begitu hampir lima tahun dari 2012," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga meminta agar Pemprov DKI tidak malu mencabut penataan di Tanah Abang saat ini dan memberikan tempat berdagang yang tepat dan tidak melanggar aturan. Seperti ke pasar-pasar lain, gedung perkantoran, sampai ke acara-acara yang ada.
"Tidak perlu malu kalau hasil kebijakannya tidak efektif. Itu kan evaluasi," ujarnya. Nirwono menuturkan, penataan yang dilakukan Anies-Sandi di Tanah Abang hanya mempertimbangkan dari sisi PKL-nya saja.
Ironisnya, penataan dilakukan dengan menerobos aturan. Seharusnya, sebagai regulator, Pemda harus tetap tegas menegakkan aturan. Nirwono menjelaskan PKL, adalah sebuah masalah, tetapi masalahnya adalah kesempatan tempat untuk berdagang. Sehingga tidak bisa atas alasan memberi tempat berdagang lalu aturan lainnya dilanggar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, berdasarkan data Jakarta Smart City, aspek integrasi antarmoda di kawasan Tanah Abang hampir menembus 19.000 pengunjung. Artinya, bila 19.000 pengunjung itu headway-nya 30 sampai kurang dari 40 menit dan itulah yang terjadi di Tanah Abang explorer.
Untuk itu, dia bersama Gubernur Anies akan mengundang seluruh sopir dan pemilik angkutan umum trayek Tanah Abang pada Rabu, 31 Januari 2018 mendatang. Menurutnya, pengusaha transportasi angkot yang masuk kategori pengusaha kecil dan menghasilkan solusi bagi warga Jakarta itu harus dirangkul. Dia memastikan mereka tidak tercabut dengan penataan Tanah Abang.
"Yang didorong adalah pembukaan kembali Jalan Jati Baru. Nah ini kan dalam pembicaraan sekarang dengan Ditlantas, teman-teman pemangku kepentingan yang lainnya. Jadi ini adalah dalam proses ke arah sana," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (29/1/2018).
Terkait permintaan Polda Metro Jaya agar DKI memperlihatkan, grand design Tanah Abang, Sandi menuturkan, akan memberikan dua pekan ke depan. Di mana, lanjut Sandi, rencananya pada penataan itu akan ada Skybridge dan selaras dengan rencana relokasi para pedagang dari Blok G ke tempat penampungan sementara.
"Kan kita ada tiga tahap. Jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka menengahnya ini sudah hampir rampung, kita akan presentasikan dua minggu lagi," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menilai penataan Tanah Abang di bawah kepemimpinan Anies-Sandi harus diapresiasi. Apabila disebut melanggar aturan, Lulung meminta semua aturan harus ditegakan. Seperti misalnya jalan depan Istana, Kota Tua dan Kedubes AS dibuka dan sebagainya.
Berdasarkan pertemuanya dengan Gubernur Anies tadi pagi, Lulung menuturkan, penataan yang ada saat ini hanyalah sementara. Ke depan, Gubernur anies akan membangun Skybridge sebagai lanjutan konsep penataan Tanah Abang.
Artinya, penataan ini sangat baik dan harus didukung. Dia pun meminta agar rencana tersebut segera dilaksanakan dan jangan berlama-lama lantaran sudah masuk politisasi. "Saya orang Tanah Abang juga nih, pengin sekali ada perhatian dari pemerintah itu fokus pada persoalan penataan, kemarin cuma penertiban konsepnya. Ada Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar diuber, dikejar lari ditangkapi barangnya. Satpol PP enggak ada, PKL balik lagi, terus begitu hampir lima tahun dari 2012," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga meminta agar Pemprov DKI tidak malu mencabut penataan di Tanah Abang saat ini dan memberikan tempat berdagang yang tepat dan tidak melanggar aturan. Seperti ke pasar-pasar lain, gedung perkantoran, sampai ke acara-acara yang ada.
"Tidak perlu malu kalau hasil kebijakannya tidak efektif. Itu kan evaluasi," ujarnya. Nirwono menuturkan, penataan yang dilakukan Anies-Sandi di Tanah Abang hanya mempertimbangkan dari sisi PKL-nya saja.
Ironisnya, penataan dilakukan dengan menerobos aturan. Seharusnya, sebagai regulator, Pemda harus tetap tegas menegakkan aturan. Nirwono menjelaskan PKL, adalah sebuah masalah, tetapi masalahnya adalah kesempatan tempat untuk berdagang. Sehingga tidak bisa atas alasan memberi tempat berdagang lalu aturan lainnya dilanggar.
(whb)
