Yahya Fuad Tersangka KPK, Ganjar Siapkan Plt Bupati Kebumen
Yahya Fuad Tersangka KPK, Ganjar Siapkan Plt Bupati Kebumen
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Kebumen, setelah Mohammad Yahya Fuad ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan Bupati Kebumen sebagai penerima suap dan gratifikasi Rp2,3 miliar terkait proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen. (Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Kebumen Tersangka Dugaan Suap Proyek Pendidikan
Ganjar mengatakan, pihaknya mempersilakan Bupati Kebumen Yahya Fuad jika ingin menempuh upaya hukum. Begitu juga keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan bupati. "Kalau dia (Yahya Fuad) ingin ada upaya hukum ya silakan saja, kalau mau mundur ya kita siapkan penggantinya, ada wakilnya untuk jadi Plt dulu," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2018).
Dia mengaku telah dihubungi Yahya Fuad begitu yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan menyampaikan akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati Kebumen.
"Senin (22/1) telepon saya beritahu mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati," kata Ganjar.
Namun, Ganjar juga mengaku tidak kaget terkait kasus Kebumen. Sebab, kasus tersebut adalah rentetan dari kasus sebelumnya yakni penangkapan Sekda Kebumen Adi Pandoyo pada 29 Desember 2016 oleh KPK.
Penahanan Adi bermula dari kasus proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Oktober 2016 lalu. Di sisi lain, Gubernur sangat menyayangkan adanya kepala daerah di wilayahnya yang kembali menjadi tersangka KPK.
Sebelumnya, pada 30 Desember 2016 Bupati Klaten Sri Hartini tertangkap tangan KPK karena menerima suap atas jual beli jabatan. Kemudian, Wali Kota Tegal Siti Mashita juga ditangkap KPK pada 29 Agustus 2017 di kantornya terkait kasus suap pada beberapa proyek di Kota Tegal.
Menyikapi hal tersebut, sejauh ini pihaknya sudah berupaya melakukan banyak hal untuk mencegah adanya perilaku korupsi kepala daerah. Apalagi, Jawa Tengah merupakan inisiator yang mengajak seluruh kepala daerah mengikuti sekolah integritas di KPK.
"Bila sudah dibicarakan, sudah dididik, kan cuma Jateng yang mendidik kepala daerah melakukan pendidikan antikorupsi. Kita sudah melakukan berbagai cara. Dan mudah-mudahan yang lainnya tidak melakukan itu."
Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan Bupati Kebumen sebagai penerima suap dan gratifikasi Rp2,3 miliar terkait proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen. (Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Kebumen Tersangka Dugaan Suap Proyek Pendidikan
Ganjar mengatakan, pihaknya mempersilakan Bupati Kebumen Yahya Fuad jika ingin menempuh upaya hukum. Begitu juga keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan bupati. "Kalau dia (Yahya Fuad) ingin ada upaya hukum ya silakan saja, kalau mau mundur ya kita siapkan penggantinya, ada wakilnya untuk jadi Plt dulu," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2018).
Dia mengaku telah dihubungi Yahya Fuad begitu yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan menyampaikan akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati Kebumen.
"Senin (22/1) telepon saya beritahu mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati," kata Ganjar.
Namun, Ganjar juga mengaku tidak kaget terkait kasus Kebumen. Sebab, kasus tersebut adalah rentetan dari kasus sebelumnya yakni penangkapan Sekda Kebumen Adi Pandoyo pada 29 Desember 2016 oleh KPK.
Penahanan Adi bermula dari kasus proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Oktober 2016 lalu. Di sisi lain, Gubernur sangat menyayangkan adanya kepala daerah di wilayahnya yang kembali menjadi tersangka KPK.
Sebelumnya, pada 30 Desember 2016 Bupati Klaten Sri Hartini tertangkap tangan KPK karena menerima suap atas jual beli jabatan. Kemudian, Wali Kota Tegal Siti Mashita juga ditangkap KPK pada 29 Agustus 2017 di kantornya terkait kasus suap pada beberapa proyek di Kota Tegal.
Menyikapi hal tersebut, sejauh ini pihaknya sudah berupaya melakukan banyak hal untuk mencegah adanya perilaku korupsi kepala daerah. Apalagi, Jawa Tengah merupakan inisiator yang mengajak seluruh kepala daerah mengikuti sekolah integritas di KPK.
"Bila sudah dibicarakan, sudah dididik, kan cuma Jateng yang mendidik kepala daerah melakukan pendidikan antikorupsi. Kita sudah melakukan berbagai cara. Dan mudah-mudahan yang lainnya tidak melakukan itu."
(zik)
Explore More