Puluhan Anak Asmat Meninggal, Yohana: Saya Akan Telepon Bupati
Selasa, 16 Januari 2018 - 01:08 WIB
Puluhan Anak Asmat Meninggal, Yohana: Saya Akan Telepon Bupati
A
A
A
BANDUNG - Kasus puluhan anak di Kabupaten Asmat yang meninggal akibat wabah campak, menjadi perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Menteri segera berkoordinasi dengan Kementerian kesehatan (Kemenkes) dan menelepon Bupati Asmat Elisa Kambu.
"Baru tadi dapat informasi (puluhan anak Asmat meninggal akibat campak) masuk. Saya akan saya cek hari ini untuk koordinasi. Nanti kami tindak lanjut kordinasi dengan Menteri Kesehatan dan telepon Bupati (Elisa Kambu)," ujar Yohana di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (15/1/2018).
Terkait wabah itu, kata Yohana, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. Menteri juga akan berangkat ke Asmat, Merauke, Digul, dan Mamfis untuk melihat kondisi perempuan dan anak-anak di sana.
"Ada masalah yang berhubungan dengan perempuan dan anak akibat persoalan ekonomi dan sosial. Banyak anak-anak mabuk lem, menyalahgunakan narkoba, dan lainnya. Pimpinan di daerah harus sadar, masalah anak dan perempuan adalah urusan wajib daerah sesuai dengan UU Nomor Nomor 23 Tahun 2014," ujar Yohana.
"Baru tadi dapat informasi (puluhan anak Asmat meninggal akibat campak) masuk. Saya akan saya cek hari ini untuk koordinasi. Nanti kami tindak lanjut kordinasi dengan Menteri Kesehatan dan telepon Bupati (Elisa Kambu)," ujar Yohana di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (15/1/2018).
Terkait wabah itu, kata Yohana, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. Menteri juga akan berangkat ke Asmat, Merauke, Digul, dan Mamfis untuk melihat kondisi perempuan dan anak-anak di sana.
"Ada masalah yang berhubungan dengan perempuan dan anak akibat persoalan ekonomi dan sosial. Banyak anak-anak mabuk lem, menyalahgunakan narkoba, dan lainnya. Pimpinan di daerah harus sadar, masalah anak dan perempuan adalah urusan wajib daerah sesuai dengan UU Nomor Nomor 23 Tahun 2014," ujar Yohana.
(kri)
