32,5 Juta Pemilih Pilgub Jabar Mulai Diverifikasi
Rabu, 03 Januari 2018 - 16:43 WIB
32,5 Juta Pemilih Pilgub Jabar Mulai Diverifikasi
A
A
A
BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mulai melakukan pemutakhiran data pemilih Pilgub Jabar 2018. Sebanyak 32,5 juta pemilih akan diverifikasi sebelum akhirnya ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jabar 2018.
Jumlah pemilih yang akan diverifikasi tersebut merupakan Daftar penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data pemilih aktif yang berdomisili di Jabar, yang meninggal, ataupun pindah domisili.
"KPU RI sudah menyerahkan DP4 dan diserahkan ke PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih). April (2018) nanti DPT baru bisa ditetapkan KPU," jelas Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pilgub Jabar di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (3/1/2018).
Yayat melanjutkan, jumlah DP4 Pilgub Jabar 2018 memang menurun jika dibandingkan DP4 Pilpres 2014 yang jumlahnya mencapai 32,8 juta pemilih. Meski begitu, pihaknya tak bisa memprediksi jumlah pasti pemilih Pilgub Jabar 2018 nanti.
"Bertambah atau tidaknya, lihat nanti hasil kerja PPDP. Saya tidak berani memprediksi, DPT saat Pilpres 2014 setelah dimuktahirkan itu 32,8 juta. Dinamikanya itu soal kedatangan dan keberangkatan, hingga pensiunan," terangnya.
Yayat mengatakan, berkurangnya jumlah DPT Pilgub Jabar 2018, salah satunya bisa dikarenakan program pemuktahiran data KTP elektronik (e-KTP).
"Mungkin ini dampak positif dari pemuktahiran e-KTP, jadi lebih akurat khususnya terkait DPT ganda itu menjadi sampai kecil," ungkapnya.
Karenanya, pihaknya juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar ikut serta melakukan verifikasi DPT, bukan hanya sekadar mengawasi, khususnya hal-hal yang tidak terjangkau oleh KPU.
"Selain Bawaslu, KPU juga meminta pasangan calon aktif memobilisasi pendukungnya. Kan itu juga keuntungan buat mereka juga," katanya.
Lebih jauh Yayat pun menyesalkan pelaporan persoalan DPT yang kerap tidak jelas. Pasalnya, pelaporan tersebut biasanya tidak dilengkapi data-data kongkret.
"Ini memang abstrak, misalnya 7.000 warga di satu kecamatan tidak terdaftar. Itu harus jelas, by name by addres, agar gampang dieksekusi. Kalau jumlah saja, tujuh tahun tidak akan bisa dieksekusi," tukasnya.
Meski telah melakukan perbaikan sistem pemutakhiran DPT Pilgub Jabar 2018, namun Yayat mengakui, hasilnya tidak akan 100% ideal. "Tetap harus ada fasilitasi stakeholder, panwas, dan juga pemilih sendiri, pemilih harus aktif," tandasnya.
Jumlah pemilih yang akan diverifikasi tersebut merupakan Daftar penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data pemilih aktif yang berdomisili di Jabar, yang meninggal, ataupun pindah domisili.
"KPU RI sudah menyerahkan DP4 dan diserahkan ke PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih). April (2018) nanti DPT baru bisa ditetapkan KPU," jelas Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pilgub Jabar di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (3/1/2018).
Yayat melanjutkan, jumlah DP4 Pilgub Jabar 2018 memang menurun jika dibandingkan DP4 Pilpres 2014 yang jumlahnya mencapai 32,8 juta pemilih. Meski begitu, pihaknya tak bisa memprediksi jumlah pasti pemilih Pilgub Jabar 2018 nanti.
"Bertambah atau tidaknya, lihat nanti hasil kerja PPDP. Saya tidak berani memprediksi, DPT saat Pilpres 2014 setelah dimuktahirkan itu 32,8 juta. Dinamikanya itu soal kedatangan dan keberangkatan, hingga pensiunan," terangnya.
Yayat mengatakan, berkurangnya jumlah DPT Pilgub Jabar 2018, salah satunya bisa dikarenakan program pemuktahiran data KTP elektronik (e-KTP).
"Mungkin ini dampak positif dari pemuktahiran e-KTP, jadi lebih akurat khususnya terkait DPT ganda itu menjadi sampai kecil," ungkapnya.
Karenanya, pihaknya juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar ikut serta melakukan verifikasi DPT, bukan hanya sekadar mengawasi, khususnya hal-hal yang tidak terjangkau oleh KPU.
"Selain Bawaslu, KPU juga meminta pasangan calon aktif memobilisasi pendukungnya. Kan itu juga keuntungan buat mereka juga," katanya.
Lebih jauh Yayat pun menyesalkan pelaporan persoalan DPT yang kerap tidak jelas. Pasalnya, pelaporan tersebut biasanya tidak dilengkapi data-data kongkret.
"Ini memang abstrak, misalnya 7.000 warga di satu kecamatan tidak terdaftar. Itu harus jelas, by name by addres, agar gampang dieksekusi. Kalau jumlah saja, tujuh tahun tidak akan bisa dieksekusi," tukasnya.
Meski telah melakukan perbaikan sistem pemutakhiran DPT Pilgub Jabar 2018, namun Yayat mengakui, hasilnya tidak akan 100% ideal. "Tetap harus ada fasilitasi stakeholder, panwas, dan juga pemilih sendiri, pemilih harus aktif," tandasnya.
(rhs)
