Kembali Diuji Coba, Penataan Ulang Rute Angkot di Bogor Menuai Kritik
Sabtu, 30 Desember 2017 - 22:35 WIB
Kembali Diuji Coba, Penataan Ulang Rute Angkot di Bogor Menuai Kritik
A
A
A
BOGOR - Ketidaksiapan Pemkot Bogor dalam menata ulang rute (rerouting) angkutan kota (angkot) untuk mengatasi kemacetan terus dipertanyakan sejumlah pihak. Buktinya, sudah lebih dari sembilan bulan rerouting angkot tetap tak berjalan maksimal. Bahkan terkesan gaungnya hanya sebatas seremonial berupa launching saja.
Meski begitu, Pemkot Bogor kembali memaksakan melakukan rerouting enam rute baru pada Rabu, 27 Desember 2017 lalu. Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Muhammad Ischak AR mengatakan, pihaknya tetap mendukung dan akan terus agar rerouting dilaksanakan secara konsisten.
"Jangan sampai hanya wacana, launching saja tapi pelaksanaannya tidak ada. Kenyataan di lapangan masih banyak kekurangan. Antara lain, seharusnya di setiap titik kumpul warga, dipasang spanduk atau baliho sebagai pemberitahuan kepada masyarakat. Semisalnya di Sukasari, Bubulak, Ciawi, Baranangsiang, Jambu Dua," kata Ischak.
Tak hanya itu, Ischak menuturkan harus ada mobil humas yang berkeliling untuk memberitahukan kepada masyarakat, jika ada perubahan trayek. Kemudian, terkait logistik, seperti papan jurusan dan lainnya, harus dipersiapkan.
"Kenyataanya hingga saat ini tak ada itu. Padahal sebelum launching, kita sempat diminta mempersiapkan secara mendadak. Daripada menggantung rerouting, pengusaha angkot rugi dan nilai harga juga jatuh. Maka kita dorong untuk rerouting dilaksanakan, kita setuju, mendukung dengan catatan persiapannya matang," terangnya.
Soal penambahan jarak juga dengan tarif Rp7.000, Organda tidak memusingkannya, yang penting pelaksanaan di lapangan. Masalah tarif biar konsumen dan sopir yang menentukan. "Memang kalau tarif itu yang menentukan adalah Wali Kota. Tapi kita juga hargai mekanisme pasar," tegasnya.
Ischak juga mengkritisi terkait angkutan feeder (pengumpan) yang saat ini masih juga belum terlihat. Namun bukan berarti rerouting belum jalan. Untuk angkot yang dari dulu seperti Cimanggu, Cimahpar, rutenya tetap tidak berubah.
"Feeder yang baru ini kan buangan dari sisa yang jalur utama.Tapi kalau trayek dari dulu ada tetap, hanya berubah nomor," paparnya.
Hal senada dikeluhkan, Arman (23), salah satu pengemudi angkot trayek Trans Pakuan Koridor (TPK) 02 jurusan Bubulak-Baranangsiang-Ciawi tersebut masih merasa kagok dengan jalur baru.
Pada uji coba hari kedua Kamis, 28 Desember 2017 lalu, Arman sempat tidak sampai jalur Ciawi. Sebab, selama ini, dia hanya lewat hingga Terminal Baranangsiang yang biasanya menjadi pos terakhir angkotnya.
"Pemkot kurang sosialiasi, sehingga banyak sopir lain yang belum menghafal jalur baru. Kalaupun sudah diberi informasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, seharusnya ada selebaran yang berfungsi sebagai pengingat sopir," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui jika memang praktik rerouting di lapangan masih banyak masyarakat, khususnya pengemudi angkot yang bingung. Namun demikian, lanjutnya, di hari kedua uji coba kedua belum ada laporan yang menghambat pelaksanaan rerouting. "Pasti ada kebingungan, makanya sosialisasi harus digencarkan. Dua atau tiga bulan ke depan akan ada evaluasi," ucapnya.
Meski begitu, Pemkot Bogor kembali memaksakan melakukan rerouting enam rute baru pada Rabu, 27 Desember 2017 lalu. Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Muhammad Ischak AR mengatakan, pihaknya tetap mendukung dan akan terus agar rerouting dilaksanakan secara konsisten.
"Jangan sampai hanya wacana, launching saja tapi pelaksanaannya tidak ada. Kenyataan di lapangan masih banyak kekurangan. Antara lain, seharusnya di setiap titik kumpul warga, dipasang spanduk atau baliho sebagai pemberitahuan kepada masyarakat. Semisalnya di Sukasari, Bubulak, Ciawi, Baranangsiang, Jambu Dua," kata Ischak.
Tak hanya itu, Ischak menuturkan harus ada mobil humas yang berkeliling untuk memberitahukan kepada masyarakat, jika ada perubahan trayek. Kemudian, terkait logistik, seperti papan jurusan dan lainnya, harus dipersiapkan.
"Kenyataanya hingga saat ini tak ada itu. Padahal sebelum launching, kita sempat diminta mempersiapkan secara mendadak. Daripada menggantung rerouting, pengusaha angkot rugi dan nilai harga juga jatuh. Maka kita dorong untuk rerouting dilaksanakan, kita setuju, mendukung dengan catatan persiapannya matang," terangnya.
Soal penambahan jarak juga dengan tarif Rp7.000, Organda tidak memusingkannya, yang penting pelaksanaan di lapangan. Masalah tarif biar konsumen dan sopir yang menentukan. "Memang kalau tarif itu yang menentukan adalah Wali Kota. Tapi kita juga hargai mekanisme pasar," tegasnya.
Ischak juga mengkritisi terkait angkutan feeder (pengumpan) yang saat ini masih juga belum terlihat. Namun bukan berarti rerouting belum jalan. Untuk angkot yang dari dulu seperti Cimanggu, Cimahpar, rutenya tetap tidak berubah.
"Feeder yang baru ini kan buangan dari sisa yang jalur utama.Tapi kalau trayek dari dulu ada tetap, hanya berubah nomor," paparnya.
Hal senada dikeluhkan, Arman (23), salah satu pengemudi angkot trayek Trans Pakuan Koridor (TPK) 02 jurusan Bubulak-Baranangsiang-Ciawi tersebut masih merasa kagok dengan jalur baru.
Pada uji coba hari kedua Kamis, 28 Desember 2017 lalu, Arman sempat tidak sampai jalur Ciawi. Sebab, selama ini, dia hanya lewat hingga Terminal Baranangsiang yang biasanya menjadi pos terakhir angkotnya.
"Pemkot kurang sosialiasi, sehingga banyak sopir lain yang belum menghafal jalur baru. Kalaupun sudah diberi informasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, seharusnya ada selebaran yang berfungsi sebagai pengingat sopir," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui jika memang praktik rerouting di lapangan masih banyak masyarakat, khususnya pengemudi angkot yang bingung. Namun demikian, lanjutnya, di hari kedua uji coba kedua belum ada laporan yang menghambat pelaksanaan rerouting. "Pasti ada kebingungan, makanya sosialisasi harus digencarkan. Dua atau tiga bulan ke depan akan ada evaluasi," ucapnya.
(whb)
