Rotasi 3.648 Personel, Anies Minta Satpol PP Lebih Profesional
Jum'at, 29 Desember 2017 - 10:28 WIB
Rotasi 3.648 Personel, Anies Minta Satpol PP Lebih Profesional
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel besar rotasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jumat (29/12/2017) pagi. Anies mengatakan bahwa rotasi personel Satpol PP ini bertujuan untuk melakukan penyegaraan.
"Apel besar pagi ini dalam rangka penyegaran personel Satpol PP DKI. Rotasi, mutasi dan alih tugas adalah proses yang normal dalam organisasi untuk memastikan selalu ada kebaruan, selalu ada penyegaran, memberi pengalaman baru, sekaligus memberikan tantangan baru, dan untuk meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara," ujar Anies dalam sambutannya.
Diketahui, Satpol PP DKI Jakarta merotasi 3.648 dari 4.950 personelnya. Rotasi yang dilakukan terdiri atas 78 personel tingkat provinsi, 632 personel Jakarta Pusat, 546 personel Jakarta Utara, 774 personel Jakarta Barat, 774 personel Jakarta Selatan, 766 personel Jakarta Timur, serta 37 personel Kabupaten Kepulauan Seribu.
Dalam bertugas, Anies berpesan kepada personel Satpol PP untuk menjunjung tinggi hukum dan profesionalitas. Selain itu memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat dalam hal menaati aturan hukum dan ketentuan yang berlaku. (Baca: Wagub DKI Sandiaga Uno Sebut Satpol PP Punya Tugas Baru)
"Beberapa prasyarat yang perlu menjadi perhatian saudara-saudara antara lain perhatikan aturan hukum, pastikan penegakkan aturan dan lakukan pemahaman penyadaran kepada masyarakat untuk mentaati aturan, menaati ketentuan yang berlaku," kata Anies.
Anies mengingatkan, Satpol PP punya tanggung jawab menegakkan aturan yang ada di DKI dan ada landasan bekerja yang kuat. Dalam UU Nomor 23/2014 Pasal 255, disebutkan bahwa Sapol PP dibentuk untuk menegakkan Peratuan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Tak hanya itu, Anies juga menyebut Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan penertiban non yustisia terhadap warga dan terhadap aparatur atau badan hukum yang melanggar Perda dan Perkada. (Baca: Ombudsman Minta DKI Tegakkan Aturan Soal Pungli Tanah Abang)
Anies menambahkan, dalam optimalisasi pelaksanaan tugas Satpol PP, diperlukan peningkatan kapasitas, kelembagaaan yang kuat, anggaran, kelengkapan, serta sarana dan prasarana personel yang memadai.
"Sejalan dengan semakin bertambahnya usia pengabdian Satpol PP, kita semua mengharapkan, apalagi masyarakat, mendambakan kinerja Satpol PP yang tegas, yang arif, yang peduli, dan yang tulus, dalam melayani, menegakkan, dan emastikan hadirnya ketertiban di masyarakat," tutupnya. (Baca: Soal Pungli PKL Tanah Abang, Lulung Minta Ombudsman Lapor Polisi)
"Apel besar pagi ini dalam rangka penyegaran personel Satpol PP DKI. Rotasi, mutasi dan alih tugas adalah proses yang normal dalam organisasi untuk memastikan selalu ada kebaruan, selalu ada penyegaran, memberi pengalaman baru, sekaligus memberikan tantangan baru, dan untuk meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara," ujar Anies dalam sambutannya.
Diketahui, Satpol PP DKI Jakarta merotasi 3.648 dari 4.950 personelnya. Rotasi yang dilakukan terdiri atas 78 personel tingkat provinsi, 632 personel Jakarta Pusat, 546 personel Jakarta Utara, 774 personel Jakarta Barat, 774 personel Jakarta Selatan, 766 personel Jakarta Timur, serta 37 personel Kabupaten Kepulauan Seribu.
Dalam bertugas, Anies berpesan kepada personel Satpol PP untuk menjunjung tinggi hukum dan profesionalitas. Selain itu memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat dalam hal menaati aturan hukum dan ketentuan yang berlaku. (Baca: Wagub DKI Sandiaga Uno Sebut Satpol PP Punya Tugas Baru)
"Beberapa prasyarat yang perlu menjadi perhatian saudara-saudara antara lain perhatikan aturan hukum, pastikan penegakkan aturan dan lakukan pemahaman penyadaran kepada masyarakat untuk mentaati aturan, menaati ketentuan yang berlaku," kata Anies.
Anies mengingatkan, Satpol PP punya tanggung jawab menegakkan aturan yang ada di DKI dan ada landasan bekerja yang kuat. Dalam UU Nomor 23/2014 Pasal 255, disebutkan bahwa Sapol PP dibentuk untuk menegakkan Peratuan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Tak hanya itu, Anies juga menyebut Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan penertiban non yustisia terhadap warga dan terhadap aparatur atau badan hukum yang melanggar Perda dan Perkada. (Baca: Ombudsman Minta DKI Tegakkan Aturan Soal Pungli Tanah Abang)
Anies menambahkan, dalam optimalisasi pelaksanaan tugas Satpol PP, diperlukan peningkatan kapasitas, kelembagaaan yang kuat, anggaran, kelengkapan, serta sarana dan prasarana personel yang memadai.
"Sejalan dengan semakin bertambahnya usia pengabdian Satpol PP, kita semua mengharapkan, apalagi masyarakat, mendambakan kinerja Satpol PP yang tegas, yang arif, yang peduli, dan yang tulus, dalam melayani, menegakkan, dan emastikan hadirnya ketertiban di masyarakat," tutupnya. (Baca: Soal Pungli PKL Tanah Abang, Lulung Minta Ombudsman Lapor Polisi)
(thm)
