Gubsu Ingatkan Proyek Pembangunan Jangan Kejar Tayang
A
A
A
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengingatkan, seluruh instansi vertikal dan Bupati/Wali Kota dalam menggelar proyek pembangunan menjelang akhir tahun atau kejar tayang. Tujuannya agar pembangunan di Sumut ke depan dapat semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dalam APBN 2018, tema kebijakan fiskal adalah pemantapan pengelolaan fiscal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tema ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2018 yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,” ujar Erry saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik/Dana Desa Provsu tahun 2018, Selasa (19/12/2017).
Erry mengatakan, penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2018 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah daerah pada akhir Oktober 2017. Penyerahan DIPA ini dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017.
“Makanya kita harapkan setelah menerima DIPA ini, segera lakukan kegiatan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan 2018. Sebab, selama ini banyak kegiatan di provinsi dan di kabupaten/kota serta di instansi vertikal yang dilakukan jelang triwulan III dan IV. Untuk itu tahun depan kita harapkan pelaksanaan proyek dapat dilakukan di awal tahun minimal pada triwulan satu harus sudah dimulai proses pelelangan,” papar Erry.
Hadir dalam kegiatan tersebut FKPD Provsu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut, Bakhtaruddin, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumut, Bambang Priyono, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Liberti Sitinjak, Kepala Kanwil Bea Cukai, Oza Olivia.
Tampak juga Wali Kota Medan, Bupati Sergai, Walikota Siantar, Bupati Palas, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Samosir, Bupati Karo, Bupati Humbahas, Bupati Labuhan Batu, Wakil Walikota Tebing Tinggi, Wakil Walikota Tanjung Balai, Wakil Bupati Simalungun, Wakil Bupati Labura, Wakil Walikota Sibolga, Wakil Bupati Tapsel, Wakil Bupati Taput, serta Sekda Binjai, Sekda Tobasa, dan Sekda Delisardang.
Erry menambahkan dalam APBN 2018 belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.220.7 triliun. Khusus untuk Sumut total alokasi APBN 2018 mencapai Rp21,54 triliun. Besaran dana transfer ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota termasuk dana insentif daerah (DID) dana dana desa mencapai Rp40,92 triliun.
“Dalam APBN 2018, tema kebijakan fiskal adalah pemantapan pengelolaan fiscal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tema ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2018 yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,” ujar Erry saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik/Dana Desa Provsu tahun 2018, Selasa (19/12/2017).
Erry mengatakan, penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2018 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah daerah pada akhir Oktober 2017. Penyerahan DIPA ini dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017.
“Makanya kita harapkan setelah menerima DIPA ini, segera lakukan kegiatan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan 2018. Sebab, selama ini banyak kegiatan di provinsi dan di kabupaten/kota serta di instansi vertikal yang dilakukan jelang triwulan III dan IV. Untuk itu tahun depan kita harapkan pelaksanaan proyek dapat dilakukan di awal tahun minimal pada triwulan satu harus sudah dimulai proses pelelangan,” papar Erry.
Hadir dalam kegiatan tersebut FKPD Provsu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut, Bakhtaruddin, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumut, Bambang Priyono, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Liberti Sitinjak, Kepala Kanwil Bea Cukai, Oza Olivia.
Tampak juga Wali Kota Medan, Bupati Sergai, Walikota Siantar, Bupati Palas, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Samosir, Bupati Karo, Bupati Humbahas, Bupati Labuhan Batu, Wakil Walikota Tebing Tinggi, Wakil Walikota Tanjung Balai, Wakil Bupati Simalungun, Wakil Bupati Labura, Wakil Walikota Sibolga, Wakil Bupati Tapsel, Wakil Bupati Taput, serta Sekda Binjai, Sekda Tobasa, dan Sekda Delisardang.
Erry menambahkan dalam APBN 2018 belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.220.7 triliun. Khusus untuk Sumut total alokasi APBN 2018 mencapai Rp21,54 triliun. Besaran dana transfer ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota termasuk dana insentif daerah (DID) dana dana desa mencapai Rp40,92 triliun.
(wib)