Gus Ipul Yakin Program Keluarga Harapan Tak Jadi Tunggangan Politik
Gus Ipul Yakin Program Keluarga Harapan Tak Jadi Tunggangan Politik
A
A
A
SURABAYA - Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu, khususnya menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2018. Sebab, pendamping PKH diyakini mampu bertugas secara profesional dan proporsional untuk pengentasan kemiskinan.
“Saya yakin pendamping PKH telah memahami batasan-batasan kerja yang harus dilakukan. Semua kerja harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan pada mereka,” katanya seusai menyerahkan secara simbolik bantuan operasional bagi PKH di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Kamis (14/12/2017).
Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf berharap para Pendamping PKH bersinergi dan melakukan inovasi di tengah keterbatasan yang ada. Guna membantu operasional, pemerintah mulai mencairkan bantuan operasional bagi para pendamping ini senilai Rp7,34 miliar.
Menurut Gus Ipul, ketika Pendamping PKH melakukan pendampingan, tentu diperlukan beberapa biaya operasional yang memang tidak tercover oleh pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan biaya tambahan untuk para pendamping ini.
"Alhamdulillah hingga saat ini belum ada laporan penyalahgunaan program ini. Tidak ada pungutan, karena semua transaksi non-tunai,” ujarnya.
Di Jatim pendamping PKH mencapai 4.008 orang dan tersebar di 38 kabupaten/kota. Sedangkan keluarga penerima PKH telah mencapai 1 juta keluarga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menunjukkan, jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada periode Maret 2017 sebanyak 4,62 juta jiwa atau berkurang 1,86% dibanding Maret 2016 yang berjumlah 4,64 juta jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Jatim sebesar 11,77% juga berkurang sebesar 0,08% dibanding tahun sebelumnya.
Persentase penduduk miskin di Jatim berada di posisi ketiga dibanding seluruh provinsi di Jawa, setelah Yogyakarta(13,02% dan Jawa Tengah 13,01%. Penurunan angka kemiskinan di Jatim tersebut terindikasi oleh cukup rendahnya inflasi umum pada periode September 2016 Maret 2017 sebesar 2,45%.
”Selain itu turunnya angka kemiskinan dipengaruhi penurunan harga beras, dari Rp9.363/kilogram di September 2016 menjadi Rp9.240/kilogram di Maret 2017,” kata Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono.
“Saya yakin pendamping PKH telah memahami batasan-batasan kerja yang harus dilakukan. Semua kerja harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan pada mereka,” katanya seusai menyerahkan secara simbolik bantuan operasional bagi PKH di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Kamis (14/12/2017).
Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf berharap para Pendamping PKH bersinergi dan melakukan inovasi di tengah keterbatasan yang ada. Guna membantu operasional, pemerintah mulai mencairkan bantuan operasional bagi para pendamping ini senilai Rp7,34 miliar.
Menurut Gus Ipul, ketika Pendamping PKH melakukan pendampingan, tentu diperlukan beberapa biaya operasional yang memang tidak tercover oleh pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan biaya tambahan untuk para pendamping ini.
"Alhamdulillah hingga saat ini belum ada laporan penyalahgunaan program ini. Tidak ada pungutan, karena semua transaksi non-tunai,” ujarnya.
Di Jatim pendamping PKH mencapai 4.008 orang dan tersebar di 38 kabupaten/kota. Sedangkan keluarga penerima PKH telah mencapai 1 juta keluarga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menunjukkan, jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada periode Maret 2017 sebanyak 4,62 juta jiwa atau berkurang 1,86% dibanding Maret 2016 yang berjumlah 4,64 juta jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Jatim sebesar 11,77% juga berkurang sebesar 0,08% dibanding tahun sebelumnya.
Persentase penduduk miskin di Jatim berada di posisi ketiga dibanding seluruh provinsi di Jawa, setelah Yogyakarta(13,02% dan Jawa Tengah 13,01%. Penurunan angka kemiskinan di Jatim tersebut terindikasi oleh cukup rendahnya inflasi umum pada periode September 2016 Maret 2017 sebesar 2,45%.
”Selain itu turunnya angka kemiskinan dipengaruhi penurunan harga beras, dari Rp9.363/kilogram di September 2016 menjadi Rp9.240/kilogram di Maret 2017,” kata Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono.
(wib)
Explore More