Jakarta Banjir, Dinas SDA Salahkan Warga hingga Pemerintah Pusat
Rabu, 13 Desember 2017 - 21:34 WIB
Jakarta Banjir, Dinas SDA Salahkan Warga hingga Pemerintah Pusat
A
A
A
JAKARTA - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendrawan menyalahkan berbagai pihak terkait banjir yang terjadi di Ibu Kota kemarin. Mulai dari pemilik bangunan di bantaran kali yang sulit dibebaskan, pemerintah pusat yang kerap meminta anggaran dari DKI, hingga proyek pembangunan yang membuat aliran air tersumbat oleh materialnya.
Misalnya, terkait bangunan di bantaran kali, Teguh menyatakan kerap terkendala bangunan ketika ingin mengeruk sungai dan memperbaiki tanggul. Dirinya kerap kehabisan waktu, pikiran, dan tenaga, saat ingin membebaskan lahan warga.
"Tinggal gimana gubernur pendekatan dengan masyarakat. Kapanpun kebutuhan masyaraat, kita semua punya, tinggal gimana warganya, enggak perlu nunggu anggaran disetujui dan lain-lain. kita jalan terus," ujarnya, Rabu (13/12/2017).
Terkait penanganan banjir yang akan dilakukan di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Teguh mengatakan akan dikerjakan sesuai arahan Gubernur Anies. Penanganan dari hulu, yakni waduk Setu Babakan, harus sebanyak-banyaknya mengurangi debit air yang mengalir ke kali penghubung di Jatipadang.
Sebenarnya, kata Teguh, banjir di Jatipadang tak ubahnya seperti Kali Krukut Kemang. Hanya saja penanganan di Kemang lebih cepat karena aksesnya mudah. Sementara di Kali Pulo Jatipadang, aksesnya sempit lantaran banyak bangunan warga.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Dinas SDA tidak terburu-buru menyalahkan pihak lain sebagai penyebab banjir. Sebab, DPRD sudah menyetujui anggaran yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Pada 2018, untuk petugas pasukan biru saja, kata Bestari, anggaran telah disetujui Rp600 miliar, naik dari sebelumnya sekitar Rp500 miliar. Seharusnya bisa diefektifkan penugasan kepada petugas sehingga saluran air tidak tersumbat.
"Dinas SDA harus menyatu di dalam program penanganan banjir, baik dengan Dinas Bina Marga, Dinas Taman, dan sebagainya. Jangan (bekerja) sendiri-sendiri. Gubernur Anies harus segera melakukan percepatan. Kan banyak tuh Tim Gubernur yang dananya dari angaran rakyat," pungkasnya.
Misalnya, terkait bangunan di bantaran kali, Teguh menyatakan kerap terkendala bangunan ketika ingin mengeruk sungai dan memperbaiki tanggul. Dirinya kerap kehabisan waktu, pikiran, dan tenaga, saat ingin membebaskan lahan warga.
"Tinggal gimana gubernur pendekatan dengan masyarakat. Kapanpun kebutuhan masyaraat, kita semua punya, tinggal gimana warganya, enggak perlu nunggu anggaran disetujui dan lain-lain. kita jalan terus," ujarnya, Rabu (13/12/2017).
Terkait penanganan banjir yang akan dilakukan di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Teguh mengatakan akan dikerjakan sesuai arahan Gubernur Anies. Penanganan dari hulu, yakni waduk Setu Babakan, harus sebanyak-banyaknya mengurangi debit air yang mengalir ke kali penghubung di Jatipadang.
Sebenarnya, kata Teguh, banjir di Jatipadang tak ubahnya seperti Kali Krukut Kemang. Hanya saja penanganan di Kemang lebih cepat karena aksesnya mudah. Sementara di Kali Pulo Jatipadang, aksesnya sempit lantaran banyak bangunan warga.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Dinas SDA tidak terburu-buru menyalahkan pihak lain sebagai penyebab banjir. Sebab, DPRD sudah menyetujui anggaran yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Pada 2018, untuk petugas pasukan biru saja, kata Bestari, anggaran telah disetujui Rp600 miliar, naik dari sebelumnya sekitar Rp500 miliar. Seharusnya bisa diefektifkan penugasan kepada petugas sehingga saluran air tidak tersumbat.
"Dinas SDA harus menyatu di dalam program penanganan banjir, baik dengan Dinas Bina Marga, Dinas Taman, dan sebagainya. Jangan (bekerja) sendiri-sendiri. Gubernur Anies harus segera melakukan percepatan. Kan banyak tuh Tim Gubernur yang dananya dari angaran rakyat," pungkasnya.
(thm)
