Titik dan Waktu Kemacetan di DKI Jakarta Bertambah
Kamis, 07 Desember 2017 - 13:29 WIB
Titik dan Waktu Kemacetan di DKI Jakarta Bertambah
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya mencatat titik-titik kemacetan di ibu kota bertambah. Begitu juga dengan waktu kemacetan yang ikut mengalami perubahan lebih cepat dari biasanya. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur di sejumlah lokasi yang dilakukan serentak.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengaku tidak hafal di mana saja titik-titik kemacetan tersebut. Namun, dirinya mencatat ada 63 titik kemacetan dari sebelumnya yang hanya sekitar 50 titik. Begitu juga dengan waktu kemacetan. Saat ini kemacetan terjadi mulai pukul 06.00 WIB lebih cepat dari sebelumnya pukul 07.00 WIB. "Saya nggak hafal di mana saja, tapi kita antisipasi di titik tersebut dengan menempatkan dua personel," katanya.
Dia menegaskan, karena jam kemacetan semakin maju, maka penempatan personel dilakukan mulai pukul 05.30 WIB lebih maju 30 menit dari waktu sebelumnya. Begitu juga pada sore hari, penempatan pasukan yang biasanya pukul 16.00 WIB saat ini dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB. "Aturannya hingga jalan normal baru diperbolehkan meninggalkan pos," katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah menambah armada mobil APV sebagai sarana transportasi personel. Menurut dia, dalam mengurai kemacetan, personel yang bertugas dibantu petugas keamanan perkantoran dan pertokoan. "Kita sudah berkoordinasi dengan petugas-petugas keamanan di sekitar titik atau simpul kemacetan dan mereka diturunkan untuk membantu petugas kami," katanya.
Meski titik kemacetan bertambah, kata dia, namun hal itu hanya berlangsung sementara. Pasalnya, seusai pembangunan sejumlah infrastruktur, maka kemacetan di Jakarta diprediksi bakal berkurang sekitar 60%. "Yang dibangun saat ini bukan hanya penambahan ruas jalan, tapi juga meningkatkan transportasi massal," tuturnya.
Halim mencontohkan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Sudirman-Thamrin, pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jalan Gatot Subroto, dan peningkatan kualitas jalan, seperti Jalan Layang Pancoran dan pembangunan underpass Mampang serta Matraman. "Memang pembangunannya serentak jadi sangat terasa imbasnya, tapi kalau semuanya sudah selesai, saya jamin kemacetan pasti berkurang sampai 60%," katanya.
Dia mengaku sudah memantau proyek MRT di kawasan Bundaran HI. Pihaknya melihat pembangunan infrastruktur tersebut sudah hampir rampung. "Kemarin kita melalukan pemantauan beberapa proyek pembangunan. Kita optimistis semuanya akan mengurangi kemacetan yang signifikan," katanya.
Dengan hitungan yang ada, pihaknya menjamin masyarakat yang akan beraktivitas di Jakarta dipastikan merasa nyaman. Selain itu, pihaknya juga meminta agar program Electronic Road Pricing (ERP) segera dijalankan untuk menggantikan sistem ganjil genap yang dihapus. Sebab ERP merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan.
Mantan Ketua DTKJ yang juga Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, salah satu pengentasan kemacetan yang paling utama adalah peningkatan kualitas angkutan massal di Jakarta. Dengan begitu, masyarakat ibu kota memiliki pilihan untuk menggunakan angkutan umum. Namun, pihaknya memilih untuk peningkatan angkutan umum melalui pembayaran pajak kendaraan. Diakuinya, kebijakan tersebut ekstrem. "Kalau pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer itu, kami pastikan kemacetan akan berkurang," ujarnya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengaku tidak hafal di mana saja titik-titik kemacetan tersebut. Namun, dirinya mencatat ada 63 titik kemacetan dari sebelumnya yang hanya sekitar 50 titik. Begitu juga dengan waktu kemacetan. Saat ini kemacetan terjadi mulai pukul 06.00 WIB lebih cepat dari sebelumnya pukul 07.00 WIB. "Saya nggak hafal di mana saja, tapi kita antisipasi di titik tersebut dengan menempatkan dua personel," katanya.
Dia menegaskan, karena jam kemacetan semakin maju, maka penempatan personel dilakukan mulai pukul 05.30 WIB lebih maju 30 menit dari waktu sebelumnya. Begitu juga pada sore hari, penempatan pasukan yang biasanya pukul 16.00 WIB saat ini dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB. "Aturannya hingga jalan normal baru diperbolehkan meninggalkan pos," katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah menambah armada mobil APV sebagai sarana transportasi personel. Menurut dia, dalam mengurai kemacetan, personel yang bertugas dibantu petugas keamanan perkantoran dan pertokoan. "Kita sudah berkoordinasi dengan petugas-petugas keamanan di sekitar titik atau simpul kemacetan dan mereka diturunkan untuk membantu petugas kami," katanya.
Meski titik kemacetan bertambah, kata dia, namun hal itu hanya berlangsung sementara. Pasalnya, seusai pembangunan sejumlah infrastruktur, maka kemacetan di Jakarta diprediksi bakal berkurang sekitar 60%. "Yang dibangun saat ini bukan hanya penambahan ruas jalan, tapi juga meningkatkan transportasi massal," tuturnya.
Halim mencontohkan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Sudirman-Thamrin, pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jalan Gatot Subroto, dan peningkatan kualitas jalan, seperti Jalan Layang Pancoran dan pembangunan underpass Mampang serta Matraman. "Memang pembangunannya serentak jadi sangat terasa imbasnya, tapi kalau semuanya sudah selesai, saya jamin kemacetan pasti berkurang sampai 60%," katanya.
Dia mengaku sudah memantau proyek MRT di kawasan Bundaran HI. Pihaknya melihat pembangunan infrastruktur tersebut sudah hampir rampung. "Kemarin kita melalukan pemantauan beberapa proyek pembangunan. Kita optimistis semuanya akan mengurangi kemacetan yang signifikan," katanya.
Dengan hitungan yang ada, pihaknya menjamin masyarakat yang akan beraktivitas di Jakarta dipastikan merasa nyaman. Selain itu, pihaknya juga meminta agar program Electronic Road Pricing (ERP) segera dijalankan untuk menggantikan sistem ganjil genap yang dihapus. Sebab ERP merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan.
Mantan Ketua DTKJ yang juga Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, salah satu pengentasan kemacetan yang paling utama adalah peningkatan kualitas angkutan massal di Jakarta. Dengan begitu, masyarakat ibu kota memiliki pilihan untuk menggunakan angkutan umum. Namun, pihaknya memilih untuk peningkatan angkutan umum melalui pembayaran pajak kendaraan. Diakuinya, kebijakan tersebut ekstrem. "Kalau pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer itu, kami pastikan kemacetan akan berkurang," ujarnya.
(amm)
