Manuver Khofifah Berhasil Ubah Pilihan Partai

SURABAYA - Meskipun start yang diambil Khofifah Indar Parawansa lebih lamban, manuver politik yang diambilnya dalam beberapa bulan terakhir cukup jitu. Menjelang pelaksanaan Pilgub Jatim 2018, Khofifah berhasil mengubah pilihan partai untuk bisa mendukungnya dalam pertarungan politik di Jatim.

Setelah berhasil mendapatkan dukungan resmi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Khofifah kini mengejar dukungan resmi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua partai ini sebelumnya begitu dekat dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sejak lama sudah menjalin komunikasi politik sejak setahun terakhir.

Khofifah pun berupaya melunakan pilihan PPP melalui visi tentang tingginya kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Disparitas pun terjadi di berbagai kabupaten yang tersebar di Jatim. Kesenjangan ekonomi menjadikan pertumbuhan ekonomi di Jatim ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim di atas rata rata, tetapi kemiskinan Jatim di atas rata rata nasional juga. Ketimpangan Jatim di atas rata-rata nasional, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim 15% seluruh Indonesia,” ujar Khofifah di acara Muskerwil PPP di Hotel Aria Jalan Embong Sawo Surabaya, Minggu (3/12/2017) malam.

Khofifah menjelaskan, saat ini butuh kerja keras mengentas kemiskinan yang rata - rata dialami oleh warga di pedesaan. Permasalahan itu harus bisa segera diselesaikan untuk pemerataan kesejahteraan di Jatim. “Mohon maaf, mereka yang alami adalah warga NU yang ada di desa,” tegasnya.

PPP pun mulai terkesima dengan pendekatan itu. Ketua umum DPP PPP Romahurmuziy menilai visi dan misi yang disampaikan Khofifah akan dibuat padangan umum oleh DPW PPP Jatim. Selanjutnya, hasil pembahasan itu akan dikumpulkan di DPP PPP untuk selanjutnya dijadikan keputusan resmi PPP.

"Pada minggu kedua bulan Desember ini kami akan memberikan keputusan resminya terkait rekomendasi Cagub di Jatim," ucapnya.
PPP, kata Romi, tidak mau asal memilih calon kepala daerah. Semua calon kepala daerah yang diusung harus bisa memenuhi kriteria yang ditentukan oleh PPP. Pendekatan visi yang dibawa pun harus bisa selaras. Dia ingin semua fase ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Romi juga menjelaskan, PPP tetap menetapkan kriteria 4 Tas plus 1 kepada calon yang diusung partainya. Tas yang pertama, mereka harus punya integritas. Faktor integritas sangat penting bagi kepala daerah yang terlibat persoalan hukum sejak pilkada langsung digelar.

“Untuk Tas yang kedua berupa kapasitas. Banyak orang yang sudah duduk sebagai kepala daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana ia tahu kebutuhan umat kalau konsep saja tidak punya,” ungkapnya.

Selanjutnya ada akseptabilitas, pada syarat ini calon gubernur bisa punya visi misi luar biasa, bersih, punya modal dan elektabilitas tinggi, tapi tidak bisa diterima oleh pemangku kepentingan di daerah tersebut.

“Terakhir ada elektabilitas dan spiritualitas. Meskipun sudah memiliki kemampuan lainnya, namun tidak ada gunanya jika calon tersebut tidak dikenal masyarakat. Setelah istikharah, kita butuh suara langit dari kiai seperti apa nantinya,” tegasnya.

Manuver Khofifah di fase akhir keputusan partai untuk memberikan rekomendasi resmi tentu membuat kecewa Gus Ipul. Ia pun kecewa dengan sikap PPP yang membuka dukungan pada Khofifah. Begitu juga keputusan sebelumnya yang diambil Demokrat, Golkar dan Hanura. Padahal, dirinya sudah mengikuti seluruh keinginan partai-partai itu.

Untuk PPP sendiri, Gus Ipul mengaku sudah dilamar jauh-jauh hari. Bahkan lamarannya sudah dilakukan tiga kali. Kondisi itu disadari Gus Ipul bahwa dukungan resmi terletak pada pimpinan pusat bukan dari pimpinan wilayah.

"Saat PPP membuka pendaftaran, saya daftar diminta membayar administrasi. Saya bayar, disuruh datang ya tentu datang, datang lagi, datang lagi, dan seterusnya, dan seterusnya," jelas Gus Ipul.