Pakar: Gagasan Konvensi Pasangan Ridwan Kamil Hanya Pencitraan Belaka
A
A
A
BANDUNG - Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menganggap konvensi penentuan pasangan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018 yang digagas Partai NasDem sebagai pencitraan politik belaka. Pasalnya, upaya tersebut belum tentu menghasilkan kandidat yang dipilih berdasarkan penilaian obyektif.
Menurut dia, tidak ada jaminan konvensi bakal berlangsung baik dan transparans. Bahkan, konvensi malah dinilai berpotensi menghasilkan kandidat yang tak sesuai harapan dan kebutuhan Ridwan Kamil serta masyarakat akibat kemungkinan intervensi parpol pengusung.
"Bisa enggak dijalankan cukup jujur, terbuka? Bukan basa-basi dan formalitas. Jangan sampai hanya pura-pura demokrasi," ujar Asep ketus melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (2/11/2017).
Dalam pandangan Asep, konvensi seharusnya digelar saat nama-nama kandidat cawagub Jabar pendamping Ridwan Kamil belum bermunculan. Kenyataannya, saat ini, masing-masing parpol pengusung sudah menyodorkan kadernya sebagai kandidat cawagub Jabar pendamping Ridwan Kamil.
Asep menilai, jika parpol pengusung sudah menyodorkan kadernya lalu dikonvensikan, hasilnya pun belum tentu sesuai keinginan masyarakat. "Jadi masyarakat ini dipertunjukkan formalitas yang basa-basi. Hanya untuk mengesankan aspiratif, transparan," katanya.
Terlebih, waktu yang tersisa menjelang pendaftaran pasangan calon ke KPU Jabar terbilang singkat. Oleh karenanya, Asep meragukan, konvensi akan berjalan baik karena waktu yang tersisa tak akan cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan konvensi.
"Apa punya waktu cukup? Kalau untuk level kabupaten/kota, mungkin bisa. Tapi inikan provinsi," terangnya.
Asep menambahkan, mekanisme pemilihan pendamping Ridwan Kamil pun harus disepakati seluruh parpol pengusung, bukan hanya diinginkan salah satu parpol pengusung saja. "(Partai) yang lain juga harus sepakat, karena kan sama-sama pengusung," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan, gagasan konvensi calon pendamping Ridwan Kamil sudah disampaikan langsung kepada Ridwan Kamil dan telah disetujui. Pihaknya kini tengah menyusun panitia kecil untuk merumuskan mekanisme penentuannya.
"Sekarang ini sedang diformulasikan skema konvensinya, agar tidak 'kawin paksa' macam Siti Nurbaya," tegas Willy.
Dia menjelaskan, konvensi tidak hanya diikuti kandidat cawagub yang berasal dari parpol koalisi pengusung Ridwan Kamil. Terbuka bagi siapapun, termasuk kader partai di luar parpol koalisi pengusung Ridwan Kamil.
"Kita masih terbuka, masing-masing partai boleh mengajukan wakil. Konvensi ini tentu mencari yang terbaik karena kami tidak ingin cara peta konflik. Kalau begitu yang rugi Emil (Ridwan Kamil) sendiri," terangnya.
Rencananya, konvensi penentuan pasangan Ridwan Kamil akan digelar pertengahan Desember 2017 mendatang. "Kita masih jauhlah (menentukan pasangan Emil). Makanya, ini barang kita konvensikan agar Emil bekerja dengan matang, sosialisasinya masif dan infrastruktur pemenangannya lebih terkonsolidasi," pungkasnya.
Menurut dia, tidak ada jaminan konvensi bakal berlangsung baik dan transparans. Bahkan, konvensi malah dinilai berpotensi menghasilkan kandidat yang tak sesuai harapan dan kebutuhan Ridwan Kamil serta masyarakat akibat kemungkinan intervensi parpol pengusung.
"Bisa enggak dijalankan cukup jujur, terbuka? Bukan basa-basi dan formalitas. Jangan sampai hanya pura-pura demokrasi," ujar Asep ketus melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (2/11/2017).
Dalam pandangan Asep, konvensi seharusnya digelar saat nama-nama kandidat cawagub Jabar pendamping Ridwan Kamil belum bermunculan. Kenyataannya, saat ini, masing-masing parpol pengusung sudah menyodorkan kadernya sebagai kandidat cawagub Jabar pendamping Ridwan Kamil.
Asep menilai, jika parpol pengusung sudah menyodorkan kadernya lalu dikonvensikan, hasilnya pun belum tentu sesuai keinginan masyarakat. "Jadi masyarakat ini dipertunjukkan formalitas yang basa-basi. Hanya untuk mengesankan aspiratif, transparan," katanya.
Terlebih, waktu yang tersisa menjelang pendaftaran pasangan calon ke KPU Jabar terbilang singkat. Oleh karenanya, Asep meragukan, konvensi akan berjalan baik karena waktu yang tersisa tak akan cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan konvensi.
"Apa punya waktu cukup? Kalau untuk level kabupaten/kota, mungkin bisa. Tapi inikan provinsi," terangnya.
Asep menambahkan, mekanisme pemilihan pendamping Ridwan Kamil pun harus disepakati seluruh parpol pengusung, bukan hanya diinginkan salah satu parpol pengusung saja. "(Partai) yang lain juga harus sepakat, karena kan sama-sama pengusung," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan, gagasan konvensi calon pendamping Ridwan Kamil sudah disampaikan langsung kepada Ridwan Kamil dan telah disetujui. Pihaknya kini tengah menyusun panitia kecil untuk merumuskan mekanisme penentuannya.
"Sekarang ini sedang diformulasikan skema konvensinya, agar tidak 'kawin paksa' macam Siti Nurbaya," tegas Willy.
Dia menjelaskan, konvensi tidak hanya diikuti kandidat cawagub yang berasal dari parpol koalisi pengusung Ridwan Kamil. Terbuka bagi siapapun, termasuk kader partai di luar parpol koalisi pengusung Ridwan Kamil.
"Kita masih terbuka, masing-masing partai boleh mengajukan wakil. Konvensi ini tentu mencari yang terbaik karena kami tidak ingin cara peta konflik. Kalau begitu yang rugi Emil (Ridwan Kamil) sendiri," terangnya.
Rencananya, konvensi penentuan pasangan Ridwan Kamil akan digelar pertengahan Desember 2017 mendatang. "Kita masih jauhlah (menentukan pasangan Emil). Makanya, ini barang kita konvensikan agar Emil bekerja dengan matang, sosialisasinya masif dan infrastruktur pemenangannya lebih terkonsolidasi," pungkasnya.
(wib)