Jokowi Resmikan Peremajaan Tanaman Sawit Petani
Senin, 27 November 2017 - 20:46 WIB
Jokowi Resmikan Peremajaan Tanaman Sawit Petani
A
A
A
SERDANG BEDAGAI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, untuk meresmikan kegiatan peremajaan (replanting) tanaman sawit petani. Kedatangan Presiden disambut Bupati Sergai, Soekirman didampingi jajaran Dinas Pendidikan bertempat di lapangan Perkebunan Hevea sekaligus meninjau dan beramah tamah dengan siswa SDN 102065 Kecamatan Dolok Masihul, Senin (27/11/2017).
Selanjutnya rombongan Presiden menuju acara utama yaitu Penyerahan Bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat serta penyerahan Bibit Jagung kepada petani bertempat di Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul.
Kegiatan ini diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta Peluncuran Skema KUR Khusus Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. “Untuk itu saya perintahkan Menko Perekonomian agar segera meremajakan sawit kita agar tidak disalip oleh negara lain,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah untuk meremajakan sawit dimulai di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kemarin. Dengan jumlah 4,6 juta hektare lahan rakyat dari total 11,9 juta hektare. Di sumut terdapat 350 ha yang harus diremajakan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun untuk hasil masa depan hal ini harus kita laksanakan.
Guna mendukung program Perkebunan Sawit rakyat (PSR) itu, lanjut Presiden Jokowi selain dana sekitar Rp3 triliun juga tahun ini ada 5 juta sertifikat yang akan dibagikan untuk petani yang berguna untuk meminimalisir sengketa lahan baik antara penduduk dengan penduduk, perusahaan maupun pemerintah.
“Mari bekerja untuk rakyat dengan sebaik-baiknya, jauhkan dan hindari pungli kepada masyarakat. Program PSR ini juga dapat dilaksanakan melalui skema tumpang sari, dengan menanam jagung ataupun semangka di antara tanaman sawit itu. Kepada Mentan agar membuat Perpres yang menguntungkan petani karena target kita adalah ekspor, bukan impor,” katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan acara ini merupakan kesinambungan launching program PSR yang dilaksanakan pada 13 oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk Provinsi Sumut ada 35.000 ha tanaman yang sudah tua dan lebih dari 25 tahun atau yang belum 25 tahun, namun berproduktivitas rendah. Kalau hasilnya kurang dari 10 ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun dan masih tergolong sedikit.
“Peremajaan kelapa sawit rakyat di sumut yang diresmikan ditempat ini 9.109 ha meliputi 12 kabupaten/kota karena perkebunan rakyat di sumut tidak menumpuk di satu daerah saja,” kata Darmin.
Turut hadir dalam acara itu, Menteri Agraria dan penataan Ruang/Kepala Bappenas Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satria Purwadi, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Bupati/Walikota se-Sumut, Wabup Sergai Darma Wijaya, Wakil Dirut Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto, Sekdakab Hadi Winarno, Ketua TP PKK Marliah Soekirman, masyarakat petani dan perkebunan se-Sumut.
Selanjutnya rombongan Presiden menuju acara utama yaitu Penyerahan Bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat serta penyerahan Bibit Jagung kepada petani bertempat di Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul.
Kegiatan ini diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta Peluncuran Skema KUR Khusus Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. “Untuk itu saya perintahkan Menko Perekonomian agar segera meremajakan sawit kita agar tidak disalip oleh negara lain,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah untuk meremajakan sawit dimulai di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kemarin. Dengan jumlah 4,6 juta hektare lahan rakyat dari total 11,9 juta hektare. Di sumut terdapat 350 ha yang harus diremajakan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun untuk hasil masa depan hal ini harus kita laksanakan.
Guna mendukung program Perkebunan Sawit rakyat (PSR) itu, lanjut Presiden Jokowi selain dana sekitar Rp3 triliun juga tahun ini ada 5 juta sertifikat yang akan dibagikan untuk petani yang berguna untuk meminimalisir sengketa lahan baik antara penduduk dengan penduduk, perusahaan maupun pemerintah.
“Mari bekerja untuk rakyat dengan sebaik-baiknya, jauhkan dan hindari pungli kepada masyarakat. Program PSR ini juga dapat dilaksanakan melalui skema tumpang sari, dengan menanam jagung ataupun semangka di antara tanaman sawit itu. Kepada Mentan agar membuat Perpres yang menguntungkan petani karena target kita adalah ekspor, bukan impor,” katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan acara ini merupakan kesinambungan launching program PSR yang dilaksanakan pada 13 oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk Provinsi Sumut ada 35.000 ha tanaman yang sudah tua dan lebih dari 25 tahun atau yang belum 25 tahun, namun berproduktivitas rendah. Kalau hasilnya kurang dari 10 ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun dan masih tergolong sedikit.
“Peremajaan kelapa sawit rakyat di sumut yang diresmikan ditempat ini 9.109 ha meliputi 12 kabupaten/kota karena perkebunan rakyat di sumut tidak menumpuk di satu daerah saja,” kata Darmin.
Turut hadir dalam acara itu, Menteri Agraria dan penataan Ruang/Kepala Bappenas Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satria Purwadi, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Bupati/Walikota se-Sumut, Wabup Sergai Darma Wijaya, Wakil Dirut Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto, Sekdakab Hadi Winarno, Ketua TP PKK Marliah Soekirman, masyarakat petani dan perkebunan se-Sumut.
(rhs)
