DKI Pastikan Tak Tertibkan Bangunan untuk Tangani Banjir
Jum'at, 24 November 2017 - 01:17 WIB
DKI Pastikan Tak Tertibkan Bangunan untuk Tangani Banjir
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan melakukan pendekatan proyek dengan mengalirkan sungai ke laut dalam menangani banjir. Pendekatan yang diambil yakni berbasis lingkungan hidup.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, setelah melakukan pembicaraan dalam rapat terbatas penangaan banjir di bawah koordinasi asisten pembangunan Sekertairat Daerah Pemprov DKI, Gamal Simurat, pihaknya tidak mungkin melakukan pembebasan lahan bangunan di bantaran sungai lantaran harga tanahnya sangat tinggi.
Untuk itu, kata Sandiaga, pihaknya akan lebih menggunakan pendekatan lingkungan hidup dengan konsep vertical draine, sumur resapan dengan merangkul para pemilik tanah dalam membantu program pemerintah mlalui desain dan inovasi terkini.
"Kendala utama berkaitan dengan lahan-lahan yang ada di pinggiran sungai maupun kali. Sangat tidak mungkin itu dibebaskan. Jadi kita nggak akan lagi seperti dulu," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 23 November 2017.
Sandiaga menjelaskan, pemukiman kumuh dan padat penduduk di sekitar sungai atau kali akan terlebih dahulu diberikan pekerjaan agar dapat berpenghasilan dan memiliki rumah DP Rp0. Setelah itu, warga akan diajak bersama-sama berdiskusi penetrasi dari segi apa yang bisa menjadi solusi bersama.
Artinya, kata Sandi, relokasi warga dibantaran kali untuk penanganan banjir tidak dilakukan begitu saja. Harus melalui pendekatan yang lain dari sebelumnya.
"Kita akan coba hadirkan di Jakarta untuk memastikan masalah yang klasik ini tidak akan terulang kembali," katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, setelah melakukan pembicaraan dalam rapat terbatas penangaan banjir di bawah koordinasi asisten pembangunan Sekertairat Daerah Pemprov DKI, Gamal Simurat, pihaknya tidak mungkin melakukan pembebasan lahan bangunan di bantaran sungai lantaran harga tanahnya sangat tinggi.
Untuk itu, kata Sandiaga, pihaknya akan lebih menggunakan pendekatan lingkungan hidup dengan konsep vertical draine, sumur resapan dengan merangkul para pemilik tanah dalam membantu program pemerintah mlalui desain dan inovasi terkini.
"Kendala utama berkaitan dengan lahan-lahan yang ada di pinggiran sungai maupun kali. Sangat tidak mungkin itu dibebaskan. Jadi kita nggak akan lagi seperti dulu," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 23 November 2017.
Sandiaga menjelaskan, pemukiman kumuh dan padat penduduk di sekitar sungai atau kali akan terlebih dahulu diberikan pekerjaan agar dapat berpenghasilan dan memiliki rumah DP Rp0. Setelah itu, warga akan diajak bersama-sama berdiskusi penetrasi dari segi apa yang bisa menjadi solusi bersama.
Artinya, kata Sandi, relokasi warga dibantaran kali untuk penanganan banjir tidak dilakukan begitu saja. Harus melalui pendekatan yang lain dari sebelumnya.
"Kita akan coba hadirkan di Jakarta untuk memastikan masalah yang klasik ini tidak akan terulang kembali," katanya.
(mhd)
