Ini 4 Poin Tanggapan Fraksi Gerindra terhadap RAPBD DKI 2018
Kamis, 16 November 2017 - 15:18 WIB
Ini 4 Poin Tanggapan Fraksi Gerindra terhadap RAPBD DKI 2018
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta 2018, Kamis (16/11/2017). Dalam rapat paripurna ini, Fraksi Gerindra menyampaikan 4 poin yang perlu digaris bawahi.
Pada poin pertama Gerindra menyatakan mendukung penuh APBD 2018 sekaligus mengharapkan seluruh anggaran tepat sasaran. Kedua, Gerindra merekomendasikan anggaran untuk program di Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan agar ditingkatkan.
Poin ketiga, Gerindra berharap adanya perluasan peran terhadap BUMD/Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya untuk program DP rumah nol rupiah dan PD Pasar Jaya untuk program OKE OCE.
"implementasinya harus diperjelas, pembuatan brosur serta tata cara mengikutinya sebaiknya segera dilakukan," ujar Muhammad Fajar Sidik saat membacakan pandangan fraksinya. (Bahas Raperda APBD 2018, Paripurna DPRD DKI Kosong Melompong)
Adapun poin keempat, fraksinya berpendapat pengelolaan sampah Jakarta harus menjadi prioritas. "Pemerintah harus memiliki solusi objektif komprehensif sebagai jawaban lengkap atas kewajiban pengelolaan limbah," tandasnya.
Pada poin pertama Gerindra menyatakan mendukung penuh APBD 2018 sekaligus mengharapkan seluruh anggaran tepat sasaran. Kedua, Gerindra merekomendasikan anggaran untuk program di Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan agar ditingkatkan.
Poin ketiga, Gerindra berharap adanya perluasan peran terhadap BUMD/Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya untuk program DP rumah nol rupiah dan PD Pasar Jaya untuk program OKE OCE.
"implementasinya harus diperjelas, pembuatan brosur serta tata cara mengikutinya sebaiknya segera dilakukan," ujar Muhammad Fajar Sidik saat membacakan pandangan fraksinya. (Bahas Raperda APBD 2018, Paripurna DPRD DKI Kosong Melompong)
Adapun poin keempat, fraksinya berpendapat pengelolaan sampah Jakarta harus menjadi prioritas. "Pemerintah harus memiliki solusi objektif komprehensif sebagai jawaban lengkap atas kewajiban pengelolaan limbah," tandasnya.
(thm)
