50 BUMDes Raih Omzet di Atas Rp500 Juta
Senin, 13 November 2017 - 17:30 WIB
50 BUMDes Raih Omzet di Atas Rp500 Juta
A
A
A
SOLO - Sebanyak 50 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun. Bahkan, BUMDes Desa Ponggok di Kabupaten Klaten mampu meraih omzet hingga Rp12 miliar per tahun.
"Konsep BUMDes yang digarap serius akan mampu menyerap tenaga kerja penuh waktu secara signifikan. Hal tersebut tentu akan menekan arus urbanisasi di desa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi kepada para wartawan seusai membuka kegiatan BUMDes Talk di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11/2017).
Menurutnya, jika BUMDes bisa terus dikembangkan, bakal sangat efektif menahan arus urbanisasi. Serapan tenaga kerja bukan sekadar untuk paruh waktu, namun full time. Pihaknya terus melakukan monitoring terkait pengembangan BUMDes, serta mendeteksi persoalannya apa dan di mana. "Apakah dari sisi manajemen keuangan, organisasi, atau pemasaran. Ini kami carikan solusi," ujarnya.
Ia mengakui, masih banyak desa yang belum mengetahui bisnis apa yang dikelola sehingga sebagian besar memilih usaha simpan pinjam.
Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka pengembangan BUMDes. Selain itu juga menggandeng Perguruan Tinggi guna mendampingi BUMDes.
Dia menambahkan, hadirnya BUMDes pada prinsipnya tidak boleh mematikan usaha masyarakat setempat. Justru, BUMDes harus mampu menjadi wadah yang merangkul dan mengembangkan potensi dan usaha masyarakat desa. BUMDes tidak boleh jadi predator masyarakat.
"BUMDes itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk merugikan," tegasnya.
Saat ini ia tengah melakukan pemetaan terkait BUMDes-BUMDes yang tengah berkembang, serta menganalisis pengaruh kehadiran BUMDes pada peningkatan ekonomi desa setempat. Selain itu juga akan dikembangkan e-BUMdes sebagai wadah pembelajaran pengembangan BUMDes secara online. "Kami ingin seluruh desa punya BUMDes. Target tahun 2018 semua desa juga punya akses untuk ke e-BUMDes."
"Konsep BUMDes yang digarap serius akan mampu menyerap tenaga kerja penuh waktu secara signifikan. Hal tersebut tentu akan menekan arus urbanisasi di desa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi kepada para wartawan seusai membuka kegiatan BUMDes Talk di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11/2017).
Menurutnya, jika BUMDes bisa terus dikembangkan, bakal sangat efektif menahan arus urbanisasi. Serapan tenaga kerja bukan sekadar untuk paruh waktu, namun full time. Pihaknya terus melakukan monitoring terkait pengembangan BUMDes, serta mendeteksi persoalannya apa dan di mana. "Apakah dari sisi manajemen keuangan, organisasi, atau pemasaran. Ini kami carikan solusi," ujarnya.
Ia mengakui, masih banyak desa yang belum mengetahui bisnis apa yang dikelola sehingga sebagian besar memilih usaha simpan pinjam.
Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka pengembangan BUMDes. Selain itu juga menggandeng Perguruan Tinggi guna mendampingi BUMDes.
Dia menambahkan, hadirnya BUMDes pada prinsipnya tidak boleh mematikan usaha masyarakat setempat. Justru, BUMDes harus mampu menjadi wadah yang merangkul dan mengembangkan potensi dan usaha masyarakat desa. BUMDes tidak boleh jadi predator masyarakat.
"BUMDes itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk merugikan," tegasnya.
Saat ini ia tengah melakukan pemetaan terkait BUMDes-BUMDes yang tengah berkembang, serta menganalisis pengaruh kehadiran BUMDes pada peningkatan ekonomi desa setempat. Selain itu juga akan dikembangkan e-BUMdes sebagai wadah pembelajaran pengembangan BUMDes secara online. "Kami ingin seluruh desa punya BUMDes. Target tahun 2018 semua desa juga punya akses untuk ke e-BUMDes."
(zik)
