Perbaikan Infrastruktur Tapanuli Utara Harus Jadi Prioritas
Selasa, 24 Oktober 2017 - 13:29 WIB
Perbaikan Infrastruktur Tapanuli Utara Harus Jadi Prioritas
A
A
A
TAPANULI UTARA - Komisi V DPR DPR meninjau kondisi infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Utara. Komisi V DPR berharap ada sentuhan signifikan dari DPR terutama kondisi infrastruktur jalan-jalan utama di wilayah Taput yang perlu menjadi prioritas utama.
“Jalan akses ke Tapanuli Selatan, Tarutung sampai ke Sitiro Batu Jombang ini prioritas. Ini kewajiban tupoksi kita di DPR. Kami ingin agar ruas itu segera diperbaiki setelah 10 tahun belum ada penanganan yang signifikan karena anggaran negara kita memang terbatas,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo saat meninjau kondisi infrastrukur di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat 20 Oktober 2017.
Turut serta dalam rombongan, Sudjadi (PDIP), Sadarestuwati (PDIP), Subarna (F-Gerindra), Wellem Wandik (F-PD), Rooslynda Marpaung (F-PD), Bakri (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), dan Sahat Silaban (F-Nasdem).
Menurut Sigit, ruas dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Selatan juga menjadi prioritas, khususnya jalan antara Tarutung ke Sipirok. Sigit mengatakan beberapa skema sudah diskusikan.
Prioritas selanjutnya adalah by pass Siborong-Borong. “Mudah-mudahan dengan berbagai pendekatan sosial masyarakat, by pass ini bisa pelan-pelan kita selesaikan. Kita minta pemerintah daerah untuk bisa membebaskan lahan dan kita akan membuat perencanaan jangka panjang untuk mengalihstatuskan by pass itu jadi jalan strategis nasional,” ujarnya.
Dermaga Muara juga menjadi prioritas dan pekerjaan itu bisa rampung dengan cepat sebelum tahun 2019. Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan yang ikut mendampingi rombongan Komisi V DPR mengatakan, Danau Toba yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata sekarang sudah mulai berkurang karena faktor minimnya infrastruktur.
Pihaknya pernah mengusulkan agar akses pantai timur dan pantai barat dibuka sehingga bisa mendukung pariwisata di Danau Toba. Kehadiran Bandara Silangit juga cukup membantu. ”Tidak perlu lagi mereka ke Medan bisa langsung ke Silangit untuk keluar negeri atau ke Jakarta dan lain sebagainya,” kata Nikson.
Selanjutnya jalan lingkar Siborong Borong menjadi perhatian. Dia juga mengusulkan ada program multiyears untuk jalan-jalan nasional, batas Tapanuli Utara-Tapanuli Tengah serta batas Tapanuli Utara-Tapanuli Selatan.
“Mungkin untuk tahap pertama batas Tobasa dulu dari Silangit sampai Tarutung yang seperti tadi kita lihat, jalannya sempit belum pernah diperlebar dan berbahaya sehingga kalau kecepatan 80-100 km per jam itu risiko kecelakaan sangat tinggi. Jadi kalau bisa, itulah secara khusus permintaan kami,” harapnya.
Dalam kesempatan ini, Nikson menjelaskan, Tapanuli Utara adalah daerah pertanian. Pihaknya selalu mendorong agar para petani bisa sejahtera sekaligus bisa menjadi lumbung pangan.
Pihaknya juga berharap adanya dorongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Komisi V DPR membantu tersedianya bendungan. “Kami sudah punya dua bendungan dan diharapkan bisa ada lagi,” tuturnya.
“Jalan akses ke Tapanuli Selatan, Tarutung sampai ke Sitiro Batu Jombang ini prioritas. Ini kewajiban tupoksi kita di DPR. Kami ingin agar ruas itu segera diperbaiki setelah 10 tahun belum ada penanganan yang signifikan karena anggaran negara kita memang terbatas,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo saat meninjau kondisi infrastrukur di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat 20 Oktober 2017.
Turut serta dalam rombongan, Sudjadi (PDIP), Sadarestuwati (PDIP), Subarna (F-Gerindra), Wellem Wandik (F-PD), Rooslynda Marpaung (F-PD), Bakri (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), dan Sahat Silaban (F-Nasdem).
Menurut Sigit, ruas dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Selatan juga menjadi prioritas, khususnya jalan antara Tarutung ke Sipirok. Sigit mengatakan beberapa skema sudah diskusikan.
Prioritas selanjutnya adalah by pass Siborong-Borong. “Mudah-mudahan dengan berbagai pendekatan sosial masyarakat, by pass ini bisa pelan-pelan kita selesaikan. Kita minta pemerintah daerah untuk bisa membebaskan lahan dan kita akan membuat perencanaan jangka panjang untuk mengalihstatuskan by pass itu jadi jalan strategis nasional,” ujarnya.
Dermaga Muara juga menjadi prioritas dan pekerjaan itu bisa rampung dengan cepat sebelum tahun 2019. Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan yang ikut mendampingi rombongan Komisi V DPR mengatakan, Danau Toba yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata sekarang sudah mulai berkurang karena faktor minimnya infrastruktur.
Pihaknya pernah mengusulkan agar akses pantai timur dan pantai barat dibuka sehingga bisa mendukung pariwisata di Danau Toba. Kehadiran Bandara Silangit juga cukup membantu. ”Tidak perlu lagi mereka ke Medan bisa langsung ke Silangit untuk keluar negeri atau ke Jakarta dan lain sebagainya,” kata Nikson.
Selanjutnya jalan lingkar Siborong Borong menjadi perhatian. Dia juga mengusulkan ada program multiyears untuk jalan-jalan nasional, batas Tapanuli Utara-Tapanuli Tengah serta batas Tapanuli Utara-Tapanuli Selatan.
“Mungkin untuk tahap pertama batas Tobasa dulu dari Silangit sampai Tarutung yang seperti tadi kita lihat, jalannya sempit belum pernah diperlebar dan berbahaya sehingga kalau kecepatan 80-100 km per jam itu risiko kecelakaan sangat tinggi. Jadi kalau bisa, itulah secara khusus permintaan kami,” harapnya.
Dalam kesempatan ini, Nikson menjelaskan, Tapanuli Utara adalah daerah pertanian. Pihaknya selalu mendorong agar para petani bisa sejahtera sekaligus bisa menjadi lumbung pangan.
Pihaknya juga berharap adanya dorongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Komisi V DPR membantu tersedianya bendungan. “Kami sudah punya dua bendungan dan diharapkan bisa ada lagi,” tuturnya.
(poe)
