Pembangunan RS Kanker di Kawasan RS Sumber Waras Tunggu Proses Hukum
Minggu, 22 Oktober 2017 - 13:06 WIB
Pembangunan RS Kanker di Kawasan RS Sumber Waras Tunggu Proses Hukum
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan RS Kanker di kawasan RS Sumber Waras menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemprov DKI tak ingin permasalahan itu nantinya akan menambah persoalan di kemudian hari.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menanggapi pembangunan rencana RS Kanker di kawasan RS Sumber Waras. "Saya inginnya apa yang warga inginkan dan kita pastikan dulu status hukumnya clean and clear," ujar Sandi, Minggu (22/10/2017).
Rencana untuk pembangunan di RS Kanker di kawasan Sumber Waras, kata Sandi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan jajarannya untuk mengetahui kondisi terbaru. Termasuk mendengarkan paparan dari Sekda DKI Jakarta Saefulah, Kepala Bappeda Tuty Kusumawaty, dan Kadis Kesehatan Koesmedi.
Sebelumnya kasus pembelian RS Sumber Waras muncul usai Pemprov DKI Jakarta membeli lahan di kawaan itu sebesar Rp800 miliar yang dialokasikan melalui APBD P 2017 lalu. BPK sendiri menyebutkan pembelian di sana sangat mahal dan mengakibatkan negara merugi Rp191 miliar. Usai diselidiki oleh KPK, ternyata tidak menemukan adanya indikasi korupsi apalagi kerugian.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Een Haryani mengaku masih menunggu keputusan dari Gubernur DKI Jakarta. "Nah sementara no comment dulu yah," ucap Een singkat.
Hal berbeda diungkapkan Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham yang mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Pemprov DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Dinas Kesehatan.
Rencananya pembangunan itu akan dilakukan pada awal tahun 2018 dengan rancangan lantai setinggi 23 lantai dan memuat 2.000 kamar perawatan. Pembangunan akan dikhususkan menjadi RS Kanker terlengkap dan terbaik se-Indonesia.
Dengan merancang desain khas rumah sakit seperti di Amerika berbentuk persegi. Rumah Sakit ini nanti memiliki fasilitas lengkap mulai dari alat, hingga rumah singgah untuk penderita kanker. Selain itu, dibuatkan pula taman dan ruang perawatan untuk penderita kanker.
"Nah setelah pembangunan RS Kanker, kami akan mendapatkan keuntungan lain," tutur Abarham ditemui beberapa waktu lalu.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menanggapi pembangunan rencana RS Kanker di kawasan RS Sumber Waras. "Saya inginnya apa yang warga inginkan dan kita pastikan dulu status hukumnya clean and clear," ujar Sandi, Minggu (22/10/2017).
Rencana untuk pembangunan di RS Kanker di kawasan Sumber Waras, kata Sandi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan jajarannya untuk mengetahui kondisi terbaru. Termasuk mendengarkan paparan dari Sekda DKI Jakarta Saefulah, Kepala Bappeda Tuty Kusumawaty, dan Kadis Kesehatan Koesmedi.
Sebelumnya kasus pembelian RS Sumber Waras muncul usai Pemprov DKI Jakarta membeli lahan di kawaan itu sebesar Rp800 miliar yang dialokasikan melalui APBD P 2017 lalu. BPK sendiri menyebutkan pembelian di sana sangat mahal dan mengakibatkan negara merugi Rp191 miliar. Usai diselidiki oleh KPK, ternyata tidak menemukan adanya indikasi korupsi apalagi kerugian.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Een Haryani mengaku masih menunggu keputusan dari Gubernur DKI Jakarta. "Nah sementara no comment dulu yah," ucap Een singkat.
Hal berbeda diungkapkan Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham yang mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Pemprov DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Dinas Kesehatan.
Rencananya pembangunan itu akan dilakukan pada awal tahun 2018 dengan rancangan lantai setinggi 23 lantai dan memuat 2.000 kamar perawatan. Pembangunan akan dikhususkan menjadi RS Kanker terlengkap dan terbaik se-Indonesia.
Dengan merancang desain khas rumah sakit seperti di Amerika berbentuk persegi. Rumah Sakit ini nanti memiliki fasilitas lengkap mulai dari alat, hingga rumah singgah untuk penderita kanker. Selain itu, dibuatkan pula taman dan ruang perawatan untuk penderita kanker.
"Nah setelah pembangunan RS Kanker, kami akan mendapatkan keuntungan lain," tutur Abarham ditemui beberapa waktu lalu.
(kri)
