Pembangunan Jalan Usai, Polda Klaim Kemacetan di DKI Berkurang 60%
Senin, 09 Oktober 2017 - 19:03 WIB
Pembangunan Jalan Usai, Polda Klaim Kemacetan di DKI Berkurang 60%
A
A
A
JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan kemacetan di Jakarta akan berkurang sebanyak 60% bila sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota telah rampung. Saat ini akibat beberapa pembangunan durasi kemacetan di Jakarta bertambah selama 3 jam.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, kemacetan yang terjadi saat ini hanya berlangsung sementara. Pasalnya, usai pembangunan kemacetan di Jakarta diperkirakan akan berkurang sebanyak 60%. "Yang dibangun saat ini bukan hanya penambahan ruas jalan. Tapi, pembangunan justru dilakukan untuk meningkatkan transportasi massal," kata Halim Pagarra pada wartawan Senin (9/10/2017).
Halim mencontohkan, seperti pembangunan di jalan Sudirman-Thamrin adalah untuk Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan di Jalan Gatot Subroto untuk Light Rel Transit (LRT) dan peningkatan kualitas jalan seperti jalan layang Pancoran dan pembangunan underpass Mampang. "Memang pembangunannya serentak jadi sangat terasa imbasnya. Tapi kalau memang semuanya sudah selesai saya jamin kemacetan pasti berkurang sampai 60%," tegasnya.
Halim mengatakan, bersama Kapolda telah melakukan pemantauan proyek MRT di Bundaran HI, dalam pemantauan tersebut, pihaknya melihat pembangunan yang sudah hampir rampung. "Kemarin kita lalukan pemantauan beberapa proyek pembangunan, kita optimisme semuanya akan mengurangi kemacetan yang cukup signifikan," ucapnya.
Selain itu, Halim juga meminta kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) segera dijalankan untuk menggantikan sistem ganjil-genap. Kebijakan ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan.
Terpisah mantan Ketua DTKJ yang juga Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, salah satu pengentasan kemacetan yang paling utama adalah peningkatan kualitas angkutan massal di Jakarta. Sehingga, masyarakat Ibu Kota punya pilihan untuk menggunakan angkutan umum.
Namun, pihaknya memilih untuk peningkatan angkutan umum melalui pembayaran pajak kendaraan. Dia menjelaskan, kebijakan tersebut sebenarnya memang cukup ekstrem. Namun, bila pemerintah berani melaksanakan kebijakan tersebut maka bisa dipastikan masyarakat akan ikut mendukungnya.
Pasalnya, dengan adanya peningkatan kualitas kendaraan maka masyarakat juga akan beralih menggunakan kendaraan umum. "Kalau pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer itu, kami pastikan kemacetan akan berkurang," tegasnya.( Baca: Jalanan Makin Sempit, Durasi Kemacetan di Jakarta Bertambah 3 Jam )
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, kemacetan yang terjadi saat ini hanya berlangsung sementara. Pasalnya, usai pembangunan kemacetan di Jakarta diperkirakan akan berkurang sebanyak 60%. "Yang dibangun saat ini bukan hanya penambahan ruas jalan. Tapi, pembangunan justru dilakukan untuk meningkatkan transportasi massal," kata Halim Pagarra pada wartawan Senin (9/10/2017).
Halim mencontohkan, seperti pembangunan di jalan Sudirman-Thamrin adalah untuk Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan di Jalan Gatot Subroto untuk Light Rel Transit (LRT) dan peningkatan kualitas jalan seperti jalan layang Pancoran dan pembangunan underpass Mampang. "Memang pembangunannya serentak jadi sangat terasa imbasnya. Tapi kalau memang semuanya sudah selesai saya jamin kemacetan pasti berkurang sampai 60%," tegasnya.
Halim mengatakan, bersama Kapolda telah melakukan pemantauan proyek MRT di Bundaran HI, dalam pemantauan tersebut, pihaknya melihat pembangunan yang sudah hampir rampung. "Kemarin kita lalukan pemantauan beberapa proyek pembangunan, kita optimisme semuanya akan mengurangi kemacetan yang cukup signifikan," ucapnya.
Selain itu, Halim juga meminta kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) segera dijalankan untuk menggantikan sistem ganjil-genap. Kebijakan ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan.
Terpisah mantan Ketua DTKJ yang juga Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, salah satu pengentasan kemacetan yang paling utama adalah peningkatan kualitas angkutan massal di Jakarta. Sehingga, masyarakat Ibu Kota punya pilihan untuk menggunakan angkutan umum.
Namun, pihaknya memilih untuk peningkatan angkutan umum melalui pembayaran pajak kendaraan. Dia menjelaskan, kebijakan tersebut sebenarnya memang cukup ekstrem. Namun, bila pemerintah berani melaksanakan kebijakan tersebut maka bisa dipastikan masyarakat akan ikut mendukungnya.
Pasalnya, dengan adanya peningkatan kualitas kendaraan maka masyarakat juga akan beralih menggunakan kendaraan umum. "Kalau pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer itu, kami pastikan kemacetan akan berkurang," tegasnya.( Baca: Jalanan Makin Sempit, Durasi Kemacetan di Jakarta Bertambah 3 Jam )
(ysw,ars)
