Dinamika Pilgub Jabar Merugikan Masyarakat
Kamis, 05 Oktober 2017 - 23:01 WIB
Dinamika Pilgub Jabar Merugikan Masyarakat
A
A
A
BANDUNG - Konstelasi politik menjelang Pilgub Jabar 2018 yang berubah-ubah dinilai merugikan masyarakat. Karenanya, masyarakat wajib mengkritisi dinamika Pilgub Jabar 2018 itu.
Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran Firman Manan mengatakan, dalam konteks kepentingan masyarakat, dinamika politik yang masih cair itu sangat merugikan. Sebab, masyarakat kehilangan banyak waktu untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif terkait track record, kapasitas, maupun integritas calon pemimpinnya.
"Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya mekanisme partai yang jelas dalam penentuan kandidat kepala daerah, termasuk banyaknya kepentingan dari elite partai," kata Firman saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (5/10/2017).
Menurut Firman, banyaknya kepentingan yang mewarnai penentuan cagub/cawagub Jabar membuat penetapan cagub/cawagub yang akan diusung di Pilgub Jabar 2018 menjadi bertele-tele. Kondisi tersebut akan berbeda manakala parpol lebih mengedepankan ideologi dan kesamaan visi misi yang diusung oleh setiap kandidat kepala daerah.
"Faktor kepentingan saat ini menjadi lebih dominan, seperti siapa yang lebih potensial untuk menang dengan melihat elektabilitas. Jangan heran kalau penentuan kandidat dilakukan di injury time," jelasnya.
Firman mengakui, penentuan kandidat cagub/cawagub Jabar yang akan diusung parpol memang tidak mudah. Selain harus memenuhi syarat minimal kepemilikan kursi di DPRD Jabar, faktor untuk memasangkan cagub dan cawagub pun memakan waktu banyak.
"Meski begitu, kalau parpol punya mekanisme yang jelas, setidaknya konflik bisa terselesaikan dan potensi konflik yang besar dan bertele-tele pun bisa diminimalisir," katanya.
Firman menyatakan, masyarakat wajib mengkritisi dinamika politik yang telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat ini, setidaknya mendesak parpol untuk kembali mengacu kepada mekanisme partai dalam menentukan kandidat kepala daerah yang akan diusung.
"Publik harus bersuara mengkritisi mekanisme partai, segera membangun mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel," katanya.
Selain itu, masyarakat pun disarankan untuk mulai mencermati sosok-sosok kandidat cagub/cawagub Jabar yang saat ini sudah bermunculan. Sehingga, masyarakat memiliki banyak waktu untuk menilai track record, kapasitas, maupun integritas secara mendalam dan komprehensif calon pemimpinnya sebelum menjatuhkan pilihan.
"Sebaiknya masyarakat mulai mencermati sosok-sosok yang sudah muncul. Sekarang kan ada tiga sosok cagub yang muncul, ada Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi. Mereka memang belum pasti, tapi saya kira kecenderungan (kandidat cagub Jabar) tidak akan jauh-jauh dari mereka," pungkasnya. (Baca juga: Irjen Pol Anton Charliyan Siap Maju Pilgub Jabar 2018 ).
Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran Firman Manan mengatakan, dalam konteks kepentingan masyarakat, dinamika politik yang masih cair itu sangat merugikan. Sebab, masyarakat kehilangan banyak waktu untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif terkait track record, kapasitas, maupun integritas calon pemimpinnya.
"Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya mekanisme partai yang jelas dalam penentuan kandidat kepala daerah, termasuk banyaknya kepentingan dari elite partai," kata Firman saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (5/10/2017).
Menurut Firman, banyaknya kepentingan yang mewarnai penentuan cagub/cawagub Jabar membuat penetapan cagub/cawagub yang akan diusung di Pilgub Jabar 2018 menjadi bertele-tele. Kondisi tersebut akan berbeda manakala parpol lebih mengedepankan ideologi dan kesamaan visi misi yang diusung oleh setiap kandidat kepala daerah.
"Faktor kepentingan saat ini menjadi lebih dominan, seperti siapa yang lebih potensial untuk menang dengan melihat elektabilitas. Jangan heran kalau penentuan kandidat dilakukan di injury time," jelasnya.
Firman mengakui, penentuan kandidat cagub/cawagub Jabar yang akan diusung parpol memang tidak mudah. Selain harus memenuhi syarat minimal kepemilikan kursi di DPRD Jabar, faktor untuk memasangkan cagub dan cawagub pun memakan waktu banyak.
"Meski begitu, kalau parpol punya mekanisme yang jelas, setidaknya konflik bisa terselesaikan dan potensi konflik yang besar dan bertele-tele pun bisa diminimalisir," katanya.
Firman menyatakan, masyarakat wajib mengkritisi dinamika politik yang telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat ini, setidaknya mendesak parpol untuk kembali mengacu kepada mekanisme partai dalam menentukan kandidat kepala daerah yang akan diusung.
"Publik harus bersuara mengkritisi mekanisme partai, segera membangun mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel," katanya.
Selain itu, masyarakat pun disarankan untuk mulai mencermati sosok-sosok kandidat cagub/cawagub Jabar yang saat ini sudah bermunculan. Sehingga, masyarakat memiliki banyak waktu untuk menilai track record, kapasitas, maupun integritas secara mendalam dan komprehensif calon pemimpinnya sebelum menjatuhkan pilihan.
"Sebaiknya masyarakat mulai mencermati sosok-sosok yang sudah muncul. Sekarang kan ada tiga sosok cagub yang muncul, ada Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi. Mereka memang belum pasti, tapi saya kira kecenderungan (kandidat cagub Jabar) tidak akan jauh-jauh dari mereka," pungkasnya. (Baca juga: Irjen Pol Anton Charliyan Siap Maju Pilgub Jabar 2018 ).
(zik)
