Ridwan Kamil Persilakan Warga Bandung Nobar Film G30S PKI
Jum'at, 22 September 2017 - 14:49 WIB
Ridwan Kamil Persilakan Warga Bandung Nobar Film G30S PKI
A
A
A
BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mempersilakan warga Bandung untuk menonton tayangan film sejarah G30S PKI. Pemerintah Kota Bandung tidak melarang warganya untuk menonton tayangan tersebut.
"Saya tidak mengajak secara formal. Tapi saya mengizinkan kalau ada yang mau nobar film G30S PKI silakan saja di tempat masing-masing," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Pendopo Kota Bandung, Jumat (22/9/2017).
Dia menyebutkan, Pemkot Bandung tidak melakukan kegiatan nobar (nonton bareng) film tersebut. Sebab, setiap tahun Pemkot Bandung memang tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Sudah tradisi kan. Pemkot tidak ada nobar. Tapi, kalau ada yang mau nonton nobar silakan," ungkap dia.
Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat meminta unsur kekerasan yang terdapat dalam film G30S/PKI tidak ditampilkan terutama dalam tayangan televisi. Sebab, itu tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah menyatakan bakal ikut memantau pemutaran film G30S/PKI yang ditayangkan stasiun televisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Kita akan memantau sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita," kata Dedeh di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/9/2017).
Menurut Dedeh, sesuai aturan penyiaran yang ada, televisi tidak diperbolehkan menampilkan unsur kekerasan, pornografi dalam isi siarannya. Bila dalam siarannya terdapat unsur-unsur tersebut, KPI berhak memberi sanksi kepada kepada stasiun TV yang menayangkannya.
"Kami akan mengacu pada itu (P3SPS). Dalam P3SPS tidak boleh ada darah, pembantaian. Kalau ada maka kami akan memberi sanksi seusai tupoksi. Tidak hanya pada film itu (G30S PKI) saja. Tapi semua (isi tayangan)," ujarnya.
Lebih jauh, dia juga mengimbau para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya saat film tersebut ditayangkan oleh televisi. Apalagi bila film itu ditayangkan pada jam anak.
"Untuk antisipasi, masyarakat ikut mendampingi anaknya ketika akan menonton. Apalagi menyangkut sejarah," tandasnya.
"Saya tidak mengajak secara formal. Tapi saya mengizinkan kalau ada yang mau nobar film G30S PKI silakan saja di tempat masing-masing," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Pendopo Kota Bandung, Jumat (22/9/2017).
Dia menyebutkan, Pemkot Bandung tidak melakukan kegiatan nobar (nonton bareng) film tersebut. Sebab, setiap tahun Pemkot Bandung memang tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Sudah tradisi kan. Pemkot tidak ada nobar. Tapi, kalau ada yang mau nonton nobar silakan," ungkap dia.
Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat meminta unsur kekerasan yang terdapat dalam film G30S/PKI tidak ditampilkan terutama dalam tayangan televisi. Sebab, itu tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah menyatakan bakal ikut memantau pemutaran film G30S/PKI yang ditayangkan stasiun televisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Kita akan memantau sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita," kata Dedeh di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (22/9/2017).
Menurut Dedeh, sesuai aturan penyiaran yang ada, televisi tidak diperbolehkan menampilkan unsur kekerasan, pornografi dalam isi siarannya. Bila dalam siarannya terdapat unsur-unsur tersebut, KPI berhak memberi sanksi kepada kepada stasiun TV yang menayangkannya.
"Kami akan mengacu pada itu (P3SPS). Dalam P3SPS tidak boleh ada darah, pembantaian. Kalau ada maka kami akan memberi sanksi seusai tupoksi. Tidak hanya pada film itu (G30S PKI) saja. Tapi semua (isi tayangan)," ujarnya.
Lebih jauh, dia juga mengimbau para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya saat film tersebut ditayangkan oleh televisi. Apalagi bila film itu ditayangkan pada jam anak.
"Untuk antisipasi, masyarakat ikut mendampingi anaknya ketika akan menonton. Apalagi menyangkut sejarah," tandasnya.
(zik)
