YLKI Minta Pemerintah Bijak Mengatur Transportasi

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih luwes dalam mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi sehingga dapat beradaptasi sesuai dengan efisiensi dan kebutuhan masyarakat.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, saat ini masalah transportasi dari sisi konsumen adalah belum adanya efisiensi ekonomi atau biaya dan juga waktu. Karena itu, Sudaryatmo berpendapat jika ada moda transportasi baru seperti transportasi berbasis digital yang mampu mengakomodir kedua masalah tersebut, maka regulasi transportasi harus dapat menyesuaikan.

"Jadi perkembangan digital transportasi itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kemampuan adaptasi regulasi. Kalau model bisnisnya mampu menghasilkan efisiensi ya tidak bisa dilawan meskipun berbenturan dengan aturan," kata Sudaryatmo beberapa waktu lalu.

Selain itu, Sudaryatmo menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk melakukan riset terkait dampak transportasi online terhadap efisiensi ekonomi.

"Kalau ada suatu model bisnis transportasi yang sudah diterima masyarakat tetapi pemerintah membuat regulasi yang bertentangan dengan itu, (Kebijakannya) akan sulit diterima masyarakat," ucapnya.

YLKI juga menyoroti keberadaan transportasi online yang menciptakan market dan akses baru bagi masyarakat merupakan hal yang positif. Namun Sudaryatmo juga mengingatkan, harus diantisipasi dan dicarikan solusi jika keberadaannya bergesekan dengan market yang sudah ada sebelumnya.

"Sepanjang keberadaan transportasi online ini menciptakan market dan akses baru bagi masyarakat ya tidak masalah,” tuturnya.

Sementara itu, pakar ekonomi digital dari Universitas Indonesia Fithra Faisal menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dalam menghadapi inovasi disruptif.“Jangan sampai pergerakan mereka dihambat yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan perekonomian digital secara keseluruhan,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Bambang Prihandono berjanji akan menciptakan kebijakan transportasi yang bekerja sama dengan seluruh stakeholder. "Kami ingin kebijakan transportasi ke depan itu kebijakan bersama karena bukan hanya domain pemerintah tetapi juga domain publik," katanya.