Ombudsman DIY Terima 16 Aduan Seleksi CPNS Kemenkumham
Jum'at, 15 September 2017 - 16:01 WIB
Ombudsman DIY Terima 16 Aduan Seleksi CPNS Kemenkumham
A
A
A
YOGYAKARTA - Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menerima 16 aduan terkait seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) 2017.
Aduan ini diterima sejak ORI perwakilan DIY membuka Posko pengaduan penerimaan CPNS 2017 pada Senin (11/9/2017) hingga Jumat (15/9/2017). Seleksi CPNS Kemenkumham di wilayah DIY dilaksanakan di dua tempat, yaitu di kantor wilayah kemenkumham DIYuntuk seleksi adminstrasi seperti pemberkasan dan pengukuran tinggi badan bagi lulusan SMA.
Kemudian di kantor regional (Kanreg) 1 Badan Kepegawaian Negara (BKN) DIY untuk seleksicomputer assisted tes (CAT) bagi lulusan sarjana. Seleksi dilaksanakan Senin-Sabtu (11-16/9/2017).
Asisten ORI perwakilan DIY yang juga koordinator pengawasan penerimaan CPNS, Nugroho Ardiyanto mengatakan, secara umum aduan yang masuk ke ORI menyangkut dengan website atau serverkemenkumham. Sebab saat pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi administrasi sering down, bahkan tidak bisa diakses. Selain itu soal persyaratan danjadwal verifikasi atau tes.
“Sementara itu aduan yang masuk, untuk aduan kecurangan atau pencaloan belum ada laporan,” kata Nugroho di ruang kerjanya, Jumat (15/9/2017).
Selain membuka Posko pengaduan CPNS 2017, ORI DIY juga melakukan pemantauan atau monitoring langsung dalam pelaksanaan seleksi CPNS ini. Baik yang ada di Kanwil Kemenkumham maupun di Kanreg 1 BKN DIY. Di Kanwil Kemenkumhan memantau pemberkasan dan pengukuran tinggi badan, di Kanreg 1 BKN DIY memonitor soal pelaksaan CAT.
“Dari hasil pemantauan ternyata benar, saat pemberkasan di Kemenkumhan dan CAT di BKN DIYserveratau jaringan internet down hingga beberapa jam. Sehingga kejadian ini banyak dikeluhkan peserta seleksi,” paparnya.
Ketua ORI perwakilan DIY Budhi Matshuri menambahan, selain membuka Posko pengaduan penerimaan CPNS 2017 dan pemantauan langsung di lapangan, pihaknya meminta peran aktif masyarakat.
“Semua laporan maupun aduan pasti akan kami tidaklanjuti. Baik untuk bahan rekomendasi maupun mengambil kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi,” ungkapnya.
Aduan ini diterima sejak ORI perwakilan DIY membuka Posko pengaduan penerimaan CPNS 2017 pada Senin (11/9/2017) hingga Jumat (15/9/2017). Seleksi CPNS Kemenkumham di wilayah DIY dilaksanakan di dua tempat, yaitu di kantor wilayah kemenkumham DIYuntuk seleksi adminstrasi seperti pemberkasan dan pengukuran tinggi badan bagi lulusan SMA.
Kemudian di kantor regional (Kanreg) 1 Badan Kepegawaian Negara (BKN) DIY untuk seleksicomputer assisted tes (CAT) bagi lulusan sarjana. Seleksi dilaksanakan Senin-Sabtu (11-16/9/2017).
Asisten ORI perwakilan DIY yang juga koordinator pengawasan penerimaan CPNS, Nugroho Ardiyanto mengatakan, secara umum aduan yang masuk ke ORI menyangkut dengan website atau serverkemenkumham. Sebab saat pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi administrasi sering down, bahkan tidak bisa diakses. Selain itu soal persyaratan danjadwal verifikasi atau tes.
“Sementara itu aduan yang masuk, untuk aduan kecurangan atau pencaloan belum ada laporan,” kata Nugroho di ruang kerjanya, Jumat (15/9/2017).
Selain membuka Posko pengaduan CPNS 2017, ORI DIY juga melakukan pemantauan atau monitoring langsung dalam pelaksanaan seleksi CPNS ini. Baik yang ada di Kanwil Kemenkumham maupun di Kanreg 1 BKN DIY. Di Kanwil Kemenkumhan memantau pemberkasan dan pengukuran tinggi badan, di Kanreg 1 BKN DIY memonitor soal pelaksaan CAT.
“Dari hasil pemantauan ternyata benar, saat pemberkasan di Kemenkumhan dan CAT di BKN DIYserveratau jaringan internet down hingga beberapa jam. Sehingga kejadian ini banyak dikeluhkan peserta seleksi,” paparnya.
Ketua ORI perwakilan DIY Budhi Matshuri menambahan, selain membuka Posko pengaduan penerimaan CPNS 2017 dan pemantauan langsung di lapangan, pihaknya meminta peran aktif masyarakat.
“Semua laporan maupun aduan pasti akan kami tidaklanjuti. Baik untuk bahan rekomendasi maupun mengambil kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi,” ungkapnya.
(rhs)
