Indeks Demokrasi di Jawa Barat Turun
Kamis, 14 September 2017 - 17:10 WIB
Indeks Demokrasi di Jawa Barat Turun
A
A
A
BANDUNG - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat tahun 2016 tercatat lebih buruk dari tahun 2015. Posisi Jawa Barat berada di urutan ketujuh IDI terendah di Indonesia.
IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat pencapaian IDI diukur berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis, IDI Jawa Barat pada 2016 sebesar 66,82 dalam skala 0-100. Angka itu lebih buruk dibandingkan 2015 sebesar 73,04. IDI Jabar tercatat pada posisi sedang, setingkat dengan Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Dody Herlando mengatakan, penurunan IDI Jawa Barat dipengaruhi poin tiga aspek yang kesemuanya turun. Hak-hak politik tercatat mengalami penurunan tertinggi sebesar 9,55 poin, dari 81,89 menjadi 72,34. Disusul penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 5,75, dari 79,10 menjadi 73,37. Terakhir, aspek lembaga-lembaga demokrasi yang turun 1,58 poin dari 51,37 menjadi 49,79.
"Ini indikator yang mendeteksi dampak negatif, supaya ke depannya menjadi perbaikan. Ini adalah terapi agar tidak menjadi kesalahan sistemik," kata Dody di Kantor BPS Jabar, Jalan PH Mustofa, Kota Bandung, Kamis (14/9/2017).
Menurut dia, poin dari lembaga-lembaga demokrasi, Jabar tercatat menempati urutan paling buruk dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia. Begitu juga dengan aspek kebebasan sipil yang cenderung dalam posisi sedang bila dibandingkan provinsi lainnya dengan skor di atas 80. Walaupun pada aspek hak politik, Jabar jauh meninggalkan Papua Barat, Papua, Jawa Tengah, dan lainnya.
IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat pencapaian IDI diukur berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis, IDI Jawa Barat pada 2016 sebesar 66,82 dalam skala 0-100. Angka itu lebih buruk dibandingkan 2015 sebesar 73,04. IDI Jabar tercatat pada posisi sedang, setingkat dengan Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Dody Herlando mengatakan, penurunan IDI Jawa Barat dipengaruhi poin tiga aspek yang kesemuanya turun. Hak-hak politik tercatat mengalami penurunan tertinggi sebesar 9,55 poin, dari 81,89 menjadi 72,34. Disusul penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 5,75, dari 79,10 menjadi 73,37. Terakhir, aspek lembaga-lembaga demokrasi yang turun 1,58 poin dari 51,37 menjadi 49,79.
"Ini indikator yang mendeteksi dampak negatif, supaya ke depannya menjadi perbaikan. Ini adalah terapi agar tidak menjadi kesalahan sistemik," kata Dody di Kantor BPS Jabar, Jalan PH Mustofa, Kota Bandung, Kamis (14/9/2017).
Menurut dia, poin dari lembaga-lembaga demokrasi, Jabar tercatat menempati urutan paling buruk dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia. Begitu juga dengan aspek kebebasan sipil yang cenderung dalam posisi sedang bila dibandingkan provinsi lainnya dengan skor di atas 80. Walaupun pada aspek hak politik, Jabar jauh meninggalkan Papua Barat, Papua, Jawa Tengah, dan lainnya.
(zik)
