Gubernur DKI: Perilaku Pemotor Diuji setelah MRT Selesai

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah membatalkan kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi Bundaran HI-Bundaran Senayan. Alasannya, masih terdapat sarana dan prasarana yang belum tersedia untuk melarang kendaraan roda dua itu melintasi pusat kota.

Tetapi, bukan berarti larangan sepeda motor tersebut telah tutup buku. Pemprov DKI bisa jadi suatu saat menerapkannya jika memang proyek transportasi massal yang dibangun tidak mengatasi kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, apabila ingin melihat perilaku pengendara sepeda motor sebagai kajian, sebaiknya dilakukan pada akhir 2017, dimana infrastruktur moda transportasi massal sudah terbangun di Jakarta, salah satunya Mass Rapid Transit (MRT). “Untuk berapa kawasan Sudirman-Thamrin, tahun 2017 MRT sudah selesai,” ujar Djarot di Balai Kota Jumat (8/9/2017).

Djarot menegaskan, setelah memanggil Kadis Perhubungan dan menerima hasil kajian tentang perluasan pelarangan sepeda motor , ia menyimpulkan kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan. Djarot juga sudah meminta spanduk terkait sosialisasi larangan sepeda motor segera dicopot. "Apalagi masa berlakunya dari jam 6 sampai 10 malam. Saya bilang hentikan, stop. Spanduk itu harus copot," tegasnya.

Mantan Wali Kota Blitar itu juga meminta agar pembatas jalur cepat dan jalur lambat segera dibongkar dari kawasan Sudirman-Thamrin. Meski perluasan larangan sepeda motor dibatalkan, Djarot tetap berharap masyarakat DKI bisa beralih ke transportasi umum.

"Tatap kita dorong agar masyarakat lebih banyak menggunkan kendaran umum. Supaya mereka menggunakan kendaran umun, maka Perda Nomor 5/2014 tentang Transportasi disosialisasikan," tutupnya.

Diketahui, Pemprov DKI tengah menggalakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2014 tentang Transportasi, khususnya Pasal 140 berisi tentang kepemilikan garasi bagi warga yang memiliki kendaraan roda empat. (Baca: Sosialisasi Perda Kepemilikan Garasi Mobil Sempat Mandek)