Penundaan Uji Coba Pembatasan Motor Langkah yang Tepat
Jum'at, 08 September 2017 - 08:03 WIB
Penundaan Uji Coba Pembatasan Motor Langkah yang Tepat
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta menunda uji coba perluasan pembatasan sepeda motor diapresiasi sejumlah pihak. Langkah tersebut sangat tepat, apalagi Pemprov DKI ingin mempercepat pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan dan memperbanyak armada bus Transjakarta.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, penundaan uji coba perluasan pembatasan sepeda motor merupakan langkah tepat."Perluasan pembatasan sepeda motor saat ini belum tepat. Angkutan umum belum memadai, DKI harus cepat mengintegrasikan angkutan umum hingga ke awal perjalanan," kata Nirwono saat dihubungi pada Kamis, 7 September 2017 kemarin.
Nirwono menjelaskan, untuk mengurai kemacetan, DKI harus fokus menyelesaikan semua koridor bus Transjakarta yang didukung dengan feeder minitrans pengganti Metromini dan bus sedang lainnnya, Metrotrans sebagai bus penghubung antara koridor, dan royaltrans sebagai bus penjemput permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kemudian, lanjut Nirwono, moda transportasi berbasis bus tersebut diintegrasikan dengan kereta api Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), termasuk dengan pengintegrasian satu tiket sistem pembayaran. "Untuk jarak dekat, Pemprov DKI harus membangun trotoar dan jalur sepeda yang nyaman agar warga cukup berjalan kaki atau sepeda ke tempat tujuan," ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike sudah memprediksi uji coba perluasan koridor pembatasan sepeda motor pada 12 September batal dilaksanakan. Sebab, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B dengan Kepala dinas perhubungan, Andri Yansyah beberapa hari lalu, komisi menilai pembatasan belum siap.
"Rekomendasi kami saat RDP lalu itu agar pembatasan ditunda. Masih banyak yang harus disiapkan," ungkapnya. Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, pembatasan kendaraan memang harus dilakukan untuk mengurai kemacetan.
Namun, harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan angkutan umumnya. Termasuk fasilitas park and ride yang bertarif flat murah.
"DKI juga harus mempercepat ERP untuk batasi roda empat agar tidak terlihat diskriminasi. Integrasikan antar moda transportasi berikut tiketnya. Baru pembatasan motor dilakukan. Melakukan aktivitas di Jakarta saat ini hanya sepeda motor yang bisa diandalkan," tegasnya.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, penundaan uji coba perluasan pembatasan sepeda motor merupakan langkah tepat."Perluasan pembatasan sepeda motor saat ini belum tepat. Angkutan umum belum memadai, DKI harus cepat mengintegrasikan angkutan umum hingga ke awal perjalanan," kata Nirwono saat dihubungi pada Kamis, 7 September 2017 kemarin.
Nirwono menjelaskan, untuk mengurai kemacetan, DKI harus fokus menyelesaikan semua koridor bus Transjakarta yang didukung dengan feeder minitrans pengganti Metromini dan bus sedang lainnnya, Metrotrans sebagai bus penghubung antara koridor, dan royaltrans sebagai bus penjemput permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Kemudian, lanjut Nirwono, moda transportasi berbasis bus tersebut diintegrasikan dengan kereta api Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), termasuk dengan pengintegrasian satu tiket sistem pembayaran. "Untuk jarak dekat, Pemprov DKI harus membangun trotoar dan jalur sepeda yang nyaman agar warga cukup berjalan kaki atau sepeda ke tempat tujuan," ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike sudah memprediksi uji coba perluasan koridor pembatasan sepeda motor pada 12 September batal dilaksanakan. Sebab, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B dengan Kepala dinas perhubungan, Andri Yansyah beberapa hari lalu, komisi menilai pembatasan belum siap.
"Rekomendasi kami saat RDP lalu itu agar pembatasan ditunda. Masih banyak yang harus disiapkan," ungkapnya. Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, pembatasan kendaraan memang harus dilakukan untuk mengurai kemacetan.
Namun, harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan angkutan umumnya. Termasuk fasilitas park and ride yang bertarif flat murah.
"DKI juga harus mempercepat ERP untuk batasi roda empat agar tidak terlihat diskriminasi. Integrasikan antar moda transportasi berikut tiketnya. Baru pembatasan motor dilakukan. Melakukan aktivitas di Jakarta saat ini hanya sepeda motor yang bisa diandalkan," tegasnya.
(whb)
