NHPD Beres, Dana Pilgub Jatim 2018 Cair September

Selasa, 29 Agustus 2017 - 20:59 WIB
NHPD Beres, Dana Pilgub...
NHPD Beres, Dana Pilgub Jatim 2018 Cair September
A A A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan, termin pertama anggaran pilgub Jatim 2018 sebesar Rp119 Miliar akan cair bulan September. Saat ini proses administrative tengah diselesaikan oleh sekretariat daerah dan KPU Jatim.

"Sudah ada titik temu tentang pembiayaan Pilgub Jatim ini. Tadi kami sudah ngomong dengan Pak Sas (Eko Sasmito-Ketua KPU Jatim) terkait masalah ini. Sudah tidak ada masalah. Bulan depan, Insyaallah sudah cair," tegas Soekarwo.

Atas progres tersebut, Soekarwo yakin semua tahapan pilgub bisa dimulai. Apalagi, sejumlah perangkat pemilu, seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota juga sudah terbentuk. "Jadi, ini sudah tidak ada masalah. Semua infrastruktur sudah siap. Begitu juga anggarannya," katanya.

Tinggal yang terpenting kata dia adalah menyangkut akuntabilitas anggaran. Pihaknya berharap semua penerima hibah bisa mempertanggungjawabkan dana secara baik dan trasparan. "Penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu mungkin bisa menjadi contoh. Saat itu, semua berjalan bagus dan transparan," akunya.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito belum berani berspkulasi terkait pencairan dana Pilgub Jatim 2018 tersebut. Meski begitu, dirinya mengapresiasi progress NPHD yang sempat tersendat. "Tinggal singkronisasi saja. Ini sedang diselesaikan. Begitu selesai, ya bisa dicairkan. Mudah-mudahan tidak lama," katanya.

Bagaimana dengan tahapan Pilgub Jatim?Eko mengau tidak ada masalah. Sebab, meski anggaran molor, tahap sosialisasi masih bisa dilakukan oleh KPU. "Walau belum maksimal, sosialisasi jalan terus. Ya sementara pakai uang yang ada di KPU dulu," tuturnya.

Yang terpenting, bagi dia perbedaan persepsi mengenai NPHD antara KPU dengan Pemprov Jatim sudah bisa disatukan. Sehingga proses tahapan Pilgub Jatim bisa dilanjutkan kembali.

Seperti diberitakan sebelumnya, termin pertama anggaran pilgub Jatim sempat molor akibat perbedaan pandangan berkenaan dengan NPHD. Semula, KPU menginginkan agar NPHD tersebut ditandatangani oleh gubernur sebagi Pengguna Anggaran (PA). Namun, gubernur menolak, dan justru menguasakan tandatangan kepada Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim.
(nag)
Berita Terkait
PPP Resmi Usung Duet...
PPP Resmi Usung Duet Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024
Gibran Resmi Dukung...
Gibran Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim
KPU Jatim Kerahkan Volunteer...
KPU Jatim Kerahkan Volunteer Cantik Tekan Angka Golput Pilgub Jatim 2024
Pilgub Jatim, Gerindra...
Pilgub Jatim, Gerindra Fokus Pemenangan Khofifah
Golkar Terbitkan 10...
Golkar Terbitkan 10 SK Cagub-Cawagub Pilkada 2024, Ini Nama-namanya
PSI Resmi Usung Khofifah...
PSI Resmi Usung Khofifah - Emil pada Pilgub Jatim
Berita Terkini
Pemprov DKI Buka 2.843...
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Kerja Sektor Padat Karya, Pramono: Gaji UMP Jakarta
25 menit yang lalu
Ratusan Pelajar di Jaktim...
Ratusan Pelajar di Jaktim Ikuti Pelatihan Penguatan Karakter dan Kepemimpinan Inovatif
32 menit yang lalu
Tiket Kereta Liburan...
Tiket Kereta Liburan Sekolah Diskon 30%, Pemesanan Mulai 6 Juni
48 menit yang lalu
Mimika Darurat Narkoba,...
Mimika Darurat Narkoba, Rampeani Rachman Minta Bandar Diburu hingga ke Akar
1 jam yang lalu
Teladani KH. Wahab Hasbullah,...
Teladani KH. Wahab Hasbullah, Menag Dorong Pesantren Cetak Generasi Unggul
3 jam yang lalu
24 RW di Jakarta Bakal...
24 RW di Jakarta Bakal Alami Gangguan Air Bersih, Ini Penyebabnya
4 jam yang lalu
Infografis
Melawan Donald Trump,...
Melawan Donald Trump, 7 Kampus Elite AS Kehilangan Dana Miliaran Dolar
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved