Pemprov Jabar Pastikan Pembangunan Jalur Puncak 2 Ditunda
Selasa, 29 Agustus 2017 - 15:38 WIB
Pemprov Jabar Pastikan Pembangunan Jalur Puncak 2 Ditunda
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat (Jabar) memastikan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak 2 untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, ditunda. Penundaan tersebut seiring keputusan pemerintah pusat yang memprioritaskan pelebaran jalan di sepanjang Jalur Puncak 1, mulai dari kawasan Gadog, Kabupaten Bogor hingga perbatasan Kabupaten Cianjur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa megatakan, penundaan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak 2 juga mengacu pada hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Diperlukan kajian lebih mendalam untuk Jalur Puncak 2 karena erat kaitannya dengan masalah lingkungan," ungkap Iwa di Bandung, Selasa (29/8/2017).
Menurut Iwa, pihak Kementerian PUPR pun sudah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan lingkungan di kawasan Bogor-Cianjur jika Jalur Puncak 2 dilanjutkan. Salah satu yang krusial, yakni akan memicu banyaknya pemukiman. "Artinya kondisi resapan air tanah di atas kawasan Puncak diprediksi akan rusak," jelas Iwa.
Iwa pun memastikan, pemerintah pusat akan mengakomodasi usulan dari Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor terkait pelebaran Jalur Puncak 1 mengingat hambatan pelebaran ini terletak pada penempatan warung-warung pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalur Puncak 1 tersebut.
Berdasarkan rapat terakhir bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), lanjut Iwa, tergambar jika persoalan penempatan PKL di sepanjang Jalur Puncak 1 dapat diselesaikan dengan penyiapan lahan. "Pertama, lahan untuk mendukung pelebaran dan penataan jalur Puncak 1. Lalu lahan dan pembangunan kantong-kantong PKL," sebutnya.
Pemprov Jabar sendiri awalnya berharap pemerintah bisa segera melanjutkan pembangunan Jalur Puncak 2 mengingat lahannya sudah tersedia. Namun, mengingat daya dukung lingkungan bisa terpengaruh proyek tersebut, maka prioritas pelebaran Jalur Puncak 1 bisa dimaklumi. "Kami masih menunggu informasi dan tindak lanjut rencana ini," ucapnya.
Iwa menambahkan, studi kelayakan sudah dilakukan pemerintah untuk pembangunan Jalur Puncak 2. Kondisi eksisting jalan di wilayah Cipanas-Ciawi dinilainya menjadi gambaran betapa pentingnya studi lama yang dilakukan diperbaharui kembali. "Karena ini paling mungkin mengatasi berbagai persoalan seperti kecelakaan dan kemacetan," tandasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa megatakan, penundaan kelanjutan pembangunan Jalur Puncak 2 juga mengacu pada hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Diperlukan kajian lebih mendalam untuk Jalur Puncak 2 karena erat kaitannya dengan masalah lingkungan," ungkap Iwa di Bandung, Selasa (29/8/2017).
Menurut Iwa, pihak Kementerian PUPR pun sudah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan lingkungan di kawasan Bogor-Cianjur jika Jalur Puncak 2 dilanjutkan. Salah satu yang krusial, yakni akan memicu banyaknya pemukiman. "Artinya kondisi resapan air tanah di atas kawasan Puncak diprediksi akan rusak," jelas Iwa.
Iwa pun memastikan, pemerintah pusat akan mengakomodasi usulan dari Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor terkait pelebaran Jalur Puncak 1 mengingat hambatan pelebaran ini terletak pada penempatan warung-warung pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalur Puncak 1 tersebut.
Berdasarkan rapat terakhir bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), lanjut Iwa, tergambar jika persoalan penempatan PKL di sepanjang Jalur Puncak 1 dapat diselesaikan dengan penyiapan lahan. "Pertama, lahan untuk mendukung pelebaran dan penataan jalur Puncak 1. Lalu lahan dan pembangunan kantong-kantong PKL," sebutnya.
Pemprov Jabar sendiri awalnya berharap pemerintah bisa segera melanjutkan pembangunan Jalur Puncak 2 mengingat lahannya sudah tersedia. Namun, mengingat daya dukung lingkungan bisa terpengaruh proyek tersebut, maka prioritas pelebaran Jalur Puncak 1 bisa dimaklumi. "Kami masih menunggu informasi dan tindak lanjut rencana ini," ucapnya.
Iwa menambahkan, studi kelayakan sudah dilakukan pemerintah untuk pembangunan Jalur Puncak 2. Kondisi eksisting jalan di wilayah Cipanas-Ciawi dinilainya menjadi gambaran betapa pentingnya studi lama yang dilakukan diperbaharui kembali. "Karena ini paling mungkin mengatasi berbagai persoalan seperti kecelakaan dan kemacetan," tandasnya.
(mcm)
