Ketua DPD Gerindra Jabar Sebut Deddy Mizwar Belum Fix 100% Diusung
A
A
A
BANDUNG - Meskipun pucuk pimpinan Gerindra dan PKS sudah menetapkan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang diusung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, penetapan itu nyatanya masih dipersoalkan.
Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi memandang, pengusungan Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018 belum fix 100% selama belum ada perjanjian tertulis. Kondisi serupa juga terjadi pada pengakuan Deddy Mizwar sebagai kader Gerindra.
“Sampai hari ini kan sebenarnya belum ada proses beliau menjadi kader kan, belum. Terus yang kedua, disebut pasti (pengusungan Deddy Mizwar) itu harus sudah ada hitam-putih berupa rekomendasi. Sampai hari ini kan belum,” ungkap Mulyadi, Selasa (22/8/2017).
Menurut Mulyadi, kesepakatan yang telah dibangun Gerindra-PKS baru sebatas pada pemahaman bahwa kedua partai akan bersama-sama mengarungi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 16 kabupaten/kota, termasuk Pilgub Jabar 2018 mendatang. “Eksekusinya kami masih menunggu proses yang menjadi persyaratan-persayaratan di partai masing-masing,” tegasnya.
Mulyadi menegaskan, dengan kondisi tersebut, pengusungan Deddy Mizwar di ajang Pilgub Jabar 2018 pun belum fix 100%. “Nggak ada 100%, siapa yang bilang 100%. Kalau 100% tuh sudah hitam-putih nama itu dimasukin. 100% itu kalau rekomendasi keluar, ada namanya, kemudian masuk (didaftarkan) ke KPU,” katanya.
Mulyadi menambahkan, di internal partainya, pengakuan Deddy Mizwar sebagai kader Gerindra pun meninggalkan pertanyaan. Dia mengungkapkan, kader-kader Gerindra di Jabar masih berharap sosok yang diusung Gerindra di Pilgub Jabar 2018 merupakan kader yang memang terlahir dari rahim partai. “Bukan kader yang tiba-tiba muncul karena ada kepentingan, itu di internal kami juga masih dinamis,” ungkapnya.
Disinggung soal kehadirannya dalam pertemuan PPP, Demokrat, PAN, Hanura, dan PKB di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin 21 Agustus 2017 malam, Mulyadi menjelaskan, dia hadir sebagai bagian masyarakat Jabar yang dipercaya sebagai ketua partai. “(Karena) ada pemahaman yang sama sekaligus menegaskan (komunikasi politik dengan partai tersebut) itu ada,” katanya.
Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi memandang, pengusungan Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018 belum fix 100% selama belum ada perjanjian tertulis. Kondisi serupa juga terjadi pada pengakuan Deddy Mizwar sebagai kader Gerindra.
“Sampai hari ini kan sebenarnya belum ada proses beliau menjadi kader kan, belum. Terus yang kedua, disebut pasti (pengusungan Deddy Mizwar) itu harus sudah ada hitam-putih berupa rekomendasi. Sampai hari ini kan belum,” ungkap Mulyadi, Selasa (22/8/2017).
Menurut Mulyadi, kesepakatan yang telah dibangun Gerindra-PKS baru sebatas pada pemahaman bahwa kedua partai akan bersama-sama mengarungi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 16 kabupaten/kota, termasuk Pilgub Jabar 2018 mendatang. “Eksekusinya kami masih menunggu proses yang menjadi persyaratan-persayaratan di partai masing-masing,” tegasnya.
Mulyadi menegaskan, dengan kondisi tersebut, pengusungan Deddy Mizwar di ajang Pilgub Jabar 2018 pun belum fix 100%. “Nggak ada 100%, siapa yang bilang 100%. Kalau 100% tuh sudah hitam-putih nama itu dimasukin. 100% itu kalau rekomendasi keluar, ada namanya, kemudian masuk (didaftarkan) ke KPU,” katanya.
Mulyadi menambahkan, di internal partainya, pengakuan Deddy Mizwar sebagai kader Gerindra pun meninggalkan pertanyaan. Dia mengungkapkan, kader-kader Gerindra di Jabar masih berharap sosok yang diusung Gerindra di Pilgub Jabar 2018 merupakan kader yang memang terlahir dari rahim partai. “Bukan kader yang tiba-tiba muncul karena ada kepentingan, itu di internal kami juga masih dinamis,” ungkapnya.
Disinggung soal kehadirannya dalam pertemuan PPP, Demokrat, PAN, Hanura, dan PKB di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin 21 Agustus 2017 malam, Mulyadi menjelaskan, dia hadir sebagai bagian masyarakat Jabar yang dipercaya sebagai ketua partai. “(Karena) ada pemahaman yang sama sekaligus menegaskan (komunikasi politik dengan partai tersebut) itu ada,” katanya.
(mcm)