Koalisi Pejalan Kaki: Petugas Tertib Trotoar Harus Dievaluasi
Senin, 07 Agustus 2017 - 00:50 WIB
Koalisi Pejalan Kaki: Petugas Tertib Trotoar Harus Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Pejalan Kaki berharap ada evaluasi dari pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut untuk melihat apakah instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 99/2017 tersebut berjalan efektif atau tidak.
"Semua petugas, baik kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP yang mendapat mandat dari instruksi itu harus dievaluasi setelah enam hari (pelaksanaan), atau melihat nanti setelah satu bulan apakah akan diteruskan atau berhenti satu bulan saja," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alferd Sitorus yang dihubungi SINDOnews, Minggu (6/8/2017).
Dalam hampir sepekan berjalannya Bulan Tertib Trotoar, pihaknya melihat sudah ada perubahan, salah satunya di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pihaknya berharap law inforcement atau penegakan hukum ini berjalan konsisten. Dengan begitu masyarakat yang melihat dan merasakan penegakan hukum ini akan jera dan teredukasi untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
"Di Kebon Sirih orang jadi jarang melanggar karena selalu dilakukan penindakan oleh petugas. Tapi kalau tidak dilakukan sekali saja, masyarakat akan melakukan lagi (pelanggaran) karena berpikir itu (penegakan hukum) hanya sekali. Tapi kalu berkali-kali dilakukan (penegakan hukum), masyarakat akan berpikir. Ini yang menjadi perhatian kami," pungkasnya.
"Semua petugas, baik kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP yang mendapat mandat dari instruksi itu harus dievaluasi setelah enam hari (pelaksanaan), atau melihat nanti setelah satu bulan apakah akan diteruskan atau berhenti satu bulan saja," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alferd Sitorus yang dihubungi SINDOnews, Minggu (6/8/2017).
Dalam hampir sepekan berjalannya Bulan Tertib Trotoar, pihaknya melihat sudah ada perubahan, salah satunya di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pihaknya berharap law inforcement atau penegakan hukum ini berjalan konsisten. Dengan begitu masyarakat yang melihat dan merasakan penegakan hukum ini akan jera dan teredukasi untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
"Di Kebon Sirih orang jadi jarang melanggar karena selalu dilakukan penindakan oleh petugas. Tapi kalau tidak dilakukan sekali saja, masyarakat akan melakukan lagi (pelanggaran) karena berpikir itu (penegakan hukum) hanya sekali. Tapi kalu berkali-kali dilakukan (penegakan hukum), masyarakat akan berpikir. Ini yang menjadi perhatian kami," pungkasnya.
(thm)
