Listrik Sekolah Diputus, Pengamat: Belajar Pasti Terganggu
Rabu, 26 Juli 2017 - 18:29 WIB
Listrik Sekolah Diputus, Pengamat: Belajar Pasti Terganggu
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi diminta untuk bisa mengendalikan pendidikan dan kelistrikan di Jakarta Barat. Hal tersebut menyusul adanya kasus pemutusan aliran listrik di 3 sekolah lantaran menunggak membayarnya.
Adapun sekolah yang diketahui diputus listriknya adalah SMA Negeri 112 di Meruya, Kembangan, SMA Negeri 85 Srengseng dan SMA Negeri 65.
"Kepala PLN dan itu kan satu pimpinan, wali kotanya siapa, wali kota itu harus mengendalikan pendidikan dan kelistrikan, kalau dimatikan apakah itu kebijakan wali kotanya?" kata Pengamat Pendidikan Arief Rachman saat dihubungi SINDOnews, Rabu (26/7/2017).
Jika sekolah yang diputus listriknya tersebut merupakan sekolah negeri, lanjutnya, maka harus ditanyakan kepada kantor wilayah (kanwil) setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
"Kanwilnya harus ditanyakan, sebab pembiayan dikendalikan oleh dinas pendidikan, kecuali sekolah swasta," tuturnya.
Dengan diputusnya listrik di sekolah, apalagi di sekolah negeri tentu hal tersebut akan berakibat pada proses kegiatan belajar mengajar termasuk pelayanan sekolah.
"Kalau enggak ada listrik bagaimana? Itu komputer apa bisa dinyalakan, kalau mengganggu aktivitas belajar mengajar kan ya itu enggak usah ditanyakan udah pasti (mengganggu)," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, 3 sekolah di Jakarta Barat dilakukan pemutusan listrik oleh PLN lantaran menunggak. Hal tersebut mengingat dana sistem operasional pihak sekolah yang digunakan yakni dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) baru turun September nanti. Sebab masuk dalam triwulan pendidikan.
Adapun sekolah yang diketahui diputus listriknya adalah SMA Negeri 112 di Meruya, Kembangan, SMA Negeri 85 Srengseng dan SMA Negeri 65.
"Kepala PLN dan itu kan satu pimpinan, wali kotanya siapa, wali kota itu harus mengendalikan pendidikan dan kelistrikan, kalau dimatikan apakah itu kebijakan wali kotanya?" kata Pengamat Pendidikan Arief Rachman saat dihubungi SINDOnews, Rabu (26/7/2017).
Jika sekolah yang diputus listriknya tersebut merupakan sekolah negeri, lanjutnya, maka harus ditanyakan kepada kantor wilayah (kanwil) setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
"Kanwilnya harus ditanyakan, sebab pembiayan dikendalikan oleh dinas pendidikan, kecuali sekolah swasta," tuturnya.
Dengan diputusnya listrik di sekolah, apalagi di sekolah negeri tentu hal tersebut akan berakibat pada proses kegiatan belajar mengajar termasuk pelayanan sekolah.
"Kalau enggak ada listrik bagaimana? Itu komputer apa bisa dinyalakan, kalau mengganggu aktivitas belajar mengajar kan ya itu enggak usah ditanyakan udah pasti (mengganggu)," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, 3 sekolah di Jakarta Barat dilakukan pemutusan listrik oleh PLN lantaran menunggak. Hal tersebut mengingat dana sistem operasional pihak sekolah yang digunakan yakni dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) baru turun September nanti. Sebab masuk dalam triwulan pendidikan.
(mhd)
