Cegah Banjir, Kampung Liar Pinggir Tol Bakal Digusur
Sabtu, 22 Juli 2017 - 02:32 WIB
Cegah Banjir, Kampung Liar Pinggir Tol Bakal Digusur
A
A
A
JAKARTA - Lemahnya pengawasan dan ketegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, membuat kawasan Tol Wiyoto Wiyono mulai dipenuhi pemukiman liar. Mereka mengusai sejumlah kolong, membuat lapak dagangan hingga pemukiman.
Kondisi ini pun membuat kawasan di sekitar kerap terjadi banjir. Tanpa resapan air dan daya tampung kali, membuat air kemudian membludak dan tak tertampung. Karenanya pembangunangan sodetan bakal dilakukan di kawasan itu demi mengurangi banjir.
Hanya saja untuk melakukan hal ini, gejolak maupun penolakan diprediksi bakal terjadi. Sejumlah warga yang bermukim di sana menyatakan diri menolak pembangunan itu, terlebih harus dilakukan penggusuran. Bahkan dalam rencana ini, mereka bahkan membentuk Forum Persatuan Rakyat Kampung Walang.
"Kami pastikan akan menolak pembangunan itu, sampai Anies-Sandi dilantik jadi Gubernur-Wakil DKI Jakarta," tutur Tumijan (45), tokoh masyarakat sekitar, Jumat (21/7/2017).
Tumijan diketahui eks anggota relawan pemenangan Anies-Sandi dalam Pilgub 2017 DKI Jakarta lalu. Dia percaya, di bawah kepemimpinan Anies-Sandi, penggusuran tak semenan-mena takkan terjadi. Sebab solusi menguntungkan akan diterima oleh warga maupun pemprov.
Sebeumnya, wacana akan melakukan pembangunan itu mengemuka dijajaran Pemkot Jakarta Utara. Rapat koordinasi tingkat pemkot, bersama dengan Satpol PP dan Dinas Tata Air telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Bahkan rencana itupun sudah masuk dalam pengundingan tahapan Rusunawa Marunda di Blok D. Beberapa warga pun terlihat mulai menyiapkan persyaratan untuk mendapatkan rusun itu.
Namun mengenai soal pengundian rusunawa, Tumijan sendiri memastikan, mereka yang ikut pengundingan merupakan warga luar daerah yang saat ini mengontrak di kawasan itu. Sementara kepada warga pemilik bangunan, khususnya yang menempati Blok A kampung belum dilakukan pengundian.
"Kami bukan menolak. Tapi biarkan Pak Anies-Sandi dilantik dahulu. Lalu kami berkomunikasi dan menegosiasi penggantian unit rusunawa dengan tanah kami," tuturnya di Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Tumijan memastikan dirinya akan membantu pemkot untuk melakukan sosialisasi di kawasan ini. Asalkan keinginan warga untuk mendapatkan rusunawa di tempat terdekat, seperti Penjaringan atau Pademangan trealisasi. "Kalau Marunda jauh pak. Anak-anak dan pekerja di sini semua," tuturnya.
Sementara itu, Heri (50), membenarkan bila penggantian unit Rusunawa Marunda merupakan orang salah. Sebab, mereka yang dapat melakukan pengontrak yang tak memiliki tanah.
"Untuk di Blok A bukan warga asli Kampung Walang. Malah kami ini yang asli warga sini justru ya lebih tahu pak," tutur Pria yang mengaku telah menempati kawasan ini selama 20 tahun.
Meskipun telah diundi mendapatkan rusunawa. Namun pemberian surat peringatan dari Lurah, Camat, maupun pemkot belum diterima pihaknya. "Itu tandanya sampai saat ini kami belum disosiasliasi," kata Yahya (49), warga lainnya.
Dihubungi terpisah, Lurah Ancol Sumpeno menegaskan, penolakan warga di Kampung Walang takan berpengaruh terhadap pembangunan nantinya. Dia mengatakan, penolakan itu hanya dalih warga untuk bertahan.
"Akan ditertibkan, karena memang jajaran dari Pemerintah DKI rencana membangun sodetan Kali Ancol menuju Kali Ciliwung," tuturnya.
Meski demikian, dirinya enggan memperinci mengenai relokasi warga maupun sosialisasi yang dilakukan pihaknya. Baginya yang jelas, sosialisasi soal pembangunan itu sudah dilakukan oleh pihaknya dalam beberapa waktu lalu.
Dipaparkannya, untuk membangunan sodetan itu, nantinya akan 76 Kepala Keluarga di kawasan bawah kolong tol yang tergusur. Jumlah kawasan itu cukup banyak bila ditotalkan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang tergusur seluruhnya.
"Ada 329 KK. Mengenai penertiban dilakukan kapan, sampai semua warganya itu sudah terelokasi semua ke rusun yang sudah dipersiapkan pemerintah," tutupnya.
Kondisi ini pun membuat kawasan di sekitar kerap terjadi banjir. Tanpa resapan air dan daya tampung kali, membuat air kemudian membludak dan tak tertampung. Karenanya pembangunangan sodetan bakal dilakukan di kawasan itu demi mengurangi banjir.
Hanya saja untuk melakukan hal ini, gejolak maupun penolakan diprediksi bakal terjadi. Sejumlah warga yang bermukim di sana menyatakan diri menolak pembangunan itu, terlebih harus dilakukan penggusuran. Bahkan dalam rencana ini, mereka bahkan membentuk Forum Persatuan Rakyat Kampung Walang.
"Kami pastikan akan menolak pembangunan itu, sampai Anies-Sandi dilantik jadi Gubernur-Wakil DKI Jakarta," tutur Tumijan (45), tokoh masyarakat sekitar, Jumat (21/7/2017).
Tumijan diketahui eks anggota relawan pemenangan Anies-Sandi dalam Pilgub 2017 DKI Jakarta lalu. Dia percaya, di bawah kepemimpinan Anies-Sandi, penggusuran tak semenan-mena takkan terjadi. Sebab solusi menguntungkan akan diterima oleh warga maupun pemprov.
Sebeumnya, wacana akan melakukan pembangunan itu mengemuka dijajaran Pemkot Jakarta Utara. Rapat koordinasi tingkat pemkot, bersama dengan Satpol PP dan Dinas Tata Air telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Bahkan rencana itupun sudah masuk dalam pengundingan tahapan Rusunawa Marunda di Blok D. Beberapa warga pun terlihat mulai menyiapkan persyaratan untuk mendapatkan rusun itu.
Namun mengenai soal pengundian rusunawa, Tumijan sendiri memastikan, mereka yang ikut pengundingan merupakan warga luar daerah yang saat ini mengontrak di kawasan itu. Sementara kepada warga pemilik bangunan, khususnya yang menempati Blok A kampung belum dilakukan pengundian.
"Kami bukan menolak. Tapi biarkan Pak Anies-Sandi dilantik dahulu. Lalu kami berkomunikasi dan menegosiasi penggantian unit rusunawa dengan tanah kami," tuturnya di Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Tumijan memastikan dirinya akan membantu pemkot untuk melakukan sosialisasi di kawasan ini. Asalkan keinginan warga untuk mendapatkan rusunawa di tempat terdekat, seperti Penjaringan atau Pademangan trealisasi. "Kalau Marunda jauh pak. Anak-anak dan pekerja di sini semua," tuturnya.
Sementara itu, Heri (50), membenarkan bila penggantian unit Rusunawa Marunda merupakan orang salah. Sebab, mereka yang dapat melakukan pengontrak yang tak memiliki tanah.
"Untuk di Blok A bukan warga asli Kampung Walang. Malah kami ini yang asli warga sini justru ya lebih tahu pak," tutur Pria yang mengaku telah menempati kawasan ini selama 20 tahun.
Meskipun telah diundi mendapatkan rusunawa. Namun pemberian surat peringatan dari Lurah, Camat, maupun pemkot belum diterima pihaknya. "Itu tandanya sampai saat ini kami belum disosiasliasi," kata Yahya (49), warga lainnya.
Dihubungi terpisah, Lurah Ancol Sumpeno menegaskan, penolakan warga di Kampung Walang takan berpengaruh terhadap pembangunan nantinya. Dia mengatakan, penolakan itu hanya dalih warga untuk bertahan.
"Akan ditertibkan, karena memang jajaran dari Pemerintah DKI rencana membangun sodetan Kali Ancol menuju Kali Ciliwung," tuturnya.
Meski demikian, dirinya enggan memperinci mengenai relokasi warga maupun sosialisasi yang dilakukan pihaknya. Baginya yang jelas, sosialisasi soal pembangunan itu sudah dilakukan oleh pihaknya dalam beberapa waktu lalu.
Dipaparkannya, untuk membangunan sodetan itu, nantinya akan 76 Kepala Keluarga di kawasan bawah kolong tol yang tergusur. Jumlah kawasan itu cukup banyak bila ditotalkan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang tergusur seluruhnya.
"Ada 329 KK. Mengenai penertiban dilakukan kapan, sampai semua warganya itu sudah terelokasi semua ke rusun yang sudah dipersiapkan pemerintah," tutupnya.
(mhd)
