16 Pelajar Stres, Warga Kembali Datangi SMAN 1 Jatiluhur
Rabu, 19 Juli 2017 - 13:19 WIB
16 Pelajar Stres, Warga Kembali Datangi SMAN 1 Jatiluhur
A
A
A
PURWAKARTA - 16 pelajar di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, stres dan sakit-sakitan akibat gagal diterima di SMAN 1 Jatiluhur.
Akibatnya, aparat desa dan warga kembali mendatangi sekolah tersebut, Rabu (19/7/2017). Mereka tidak terima atas dampak psikologis yang terjadi pada para pelajar tersebut.
Para warga datang sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa serta siswa yang gagal diterima di sekolah itu. Mereka memajang poster yang berisi protes terhadap kebijakan sekolah atas penerapan zonasi.
Awalnya mereka hanya berkumpul di luar areal sekolah sebelum akhirnya dipersilakan masuk ke salah satu ruangan untuk negosiasi.
Warga meminta agar sekolah bertanggung jawab atas dampak psikologis yang terjadi pada anak-anaknya itu. Tidak ada solusi lain untuk mengobati anak-anaknya kecuali sekolah tersebut menambah kuota pada setiap kelas sebanyak dua orang atau membuat rombongan belajar baru.
"Jumlah ruangan untuk siswa baru di SMAN 1 Jatiluhur sebanyak delapan kelas. Berarti cukup ditambah dua orang pada setiap kelas. Itu obat yang kami perlukan," ungkap Ketua RT 14/03 Desa Bunder, Muhammad Juhanda kepada SINDOnews, seraya menyebutkan anaknya pun termasuk yang tidak diterima di SMAN 1 Jatiluhur.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Jatiluhur Popong Siti Ratna Sari mengaku, dalam melaksanakan PPDB pihaknya hanya sebatas pelaksana. Semua kebijakannya ada di Provinsi Jawa Barat.
Termasuk soal siapa siswa yang diterima atau tidak, kewenangannya ada di provinsi. "Kami hanya melaksanakan kebijakan saja. Untuk siswa baru jumlah ruangannya ada delapan. Setiap rombongan belajar maksimal diisi oleh 36 siswa,"ujar Popong.
Akibatnya, aparat desa dan warga kembali mendatangi sekolah tersebut, Rabu (19/7/2017). Mereka tidak terima atas dampak psikologis yang terjadi pada para pelajar tersebut.
Para warga datang sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa serta siswa yang gagal diterima di sekolah itu. Mereka memajang poster yang berisi protes terhadap kebijakan sekolah atas penerapan zonasi.
Awalnya mereka hanya berkumpul di luar areal sekolah sebelum akhirnya dipersilakan masuk ke salah satu ruangan untuk negosiasi.
Warga meminta agar sekolah bertanggung jawab atas dampak psikologis yang terjadi pada anak-anaknya itu. Tidak ada solusi lain untuk mengobati anak-anaknya kecuali sekolah tersebut menambah kuota pada setiap kelas sebanyak dua orang atau membuat rombongan belajar baru.
"Jumlah ruangan untuk siswa baru di SMAN 1 Jatiluhur sebanyak delapan kelas. Berarti cukup ditambah dua orang pada setiap kelas. Itu obat yang kami perlukan," ungkap Ketua RT 14/03 Desa Bunder, Muhammad Juhanda kepada SINDOnews, seraya menyebutkan anaknya pun termasuk yang tidak diterima di SMAN 1 Jatiluhur.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Jatiluhur Popong Siti Ratna Sari mengaku, dalam melaksanakan PPDB pihaknya hanya sebatas pelaksana. Semua kebijakannya ada di Provinsi Jawa Barat.
Termasuk soal siapa siswa yang diterima atau tidak, kewenangannya ada di provinsi. "Kami hanya melaksanakan kebijakan saja. Untuk siswa baru jumlah ruangannya ada delapan. Setiap rombongan belajar maksimal diisi oleh 36 siswa,"ujar Popong.
(nag)
