Duh, Anggota PPK dan PPS Purwakarta Minim Pengalaman
Selasa, 11 Juli 2017 - 12:58 WIB
Duh, Anggota PPK dan PPS Purwakarta Minim Pengalaman
A
A
A
PURWAKARTA - Sebanyak 661 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Purwakarta, minim pengalaman.
Hal itu karena calon anggota PPK dan PPS harus orang baru atau tidak boleh menjabat jabatan serupa selama dua periode berturut-turut.
Sehingga kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri bagi KPU setempat dalam menyelenggarakan Pilgub Jabar dan Pilkada Purwakarta 2018.
Ketua KPU Purwakarta Deni Ahmad Haidar, membenarkan para penyelenggara tersebut harus terkategori baru, atau belum pernah menjabat di jabatan serupa selama dua periode berturut-turut.
Akan tetapi persoalan itu diakuinya tak menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Mereka sebelumnya akan digembleng melalui bimbingan teknis tentang pemilu.
"Sekitar 15% dari total calon anggota PPK dan PPS itu pernah menjabat pada pos serupa, meski pun hanya satu periode. Selebihnya merupakan orang baru yang harus digembleng melalui bimbingan teknis," ungkap Deni kepada SINDOnews, Selasa (11/7/2017).
Dia menyebutkan, secara ad hoc anggota PPK dan PPS ini ditarget harus sudah terbentuk pada Oktober 2017.
Mereka dituntut bekerja secara profesional dan netral dalam setiap tahapan Pilgub Jabar dan Pilkada Purwakarta 2018.
Ada pun jumlah anggota PPK yang bekerja di tingkat kecamatan sebanyak 85 orang (17 kecamatan) dan anggota PPS sebanyak 576 orang (192 desa/kelurahan). Selain itu, menurut Deni, KPU juga membutuhkan tenaga IT sebanyak lima orang.
Terkait netralitas anggota PPK dan PPS, yang dalam pemilu sebelumnya sering mendapat sorotan, dia menjamin rekrutmen calon anggota penyelenggara pemilu itu dilakukan secara ketat. Sehingga bagi mereka akan bekerja secara netral tidak memihak kepada salah satu kelompok atau calon kepala daerah tertentu.
Hal itu karena calon anggota PPK dan PPS harus orang baru atau tidak boleh menjabat jabatan serupa selama dua periode berturut-turut.
Sehingga kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri bagi KPU setempat dalam menyelenggarakan Pilgub Jabar dan Pilkada Purwakarta 2018.
Ketua KPU Purwakarta Deni Ahmad Haidar, membenarkan para penyelenggara tersebut harus terkategori baru, atau belum pernah menjabat di jabatan serupa selama dua periode berturut-turut.
Akan tetapi persoalan itu diakuinya tak menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Mereka sebelumnya akan digembleng melalui bimbingan teknis tentang pemilu.
"Sekitar 15% dari total calon anggota PPK dan PPS itu pernah menjabat pada pos serupa, meski pun hanya satu periode. Selebihnya merupakan orang baru yang harus digembleng melalui bimbingan teknis," ungkap Deni kepada SINDOnews, Selasa (11/7/2017).
Dia menyebutkan, secara ad hoc anggota PPK dan PPS ini ditarget harus sudah terbentuk pada Oktober 2017.
Mereka dituntut bekerja secara profesional dan netral dalam setiap tahapan Pilgub Jabar dan Pilkada Purwakarta 2018.
Ada pun jumlah anggota PPK yang bekerja di tingkat kecamatan sebanyak 85 orang (17 kecamatan) dan anggota PPS sebanyak 576 orang (192 desa/kelurahan). Selain itu, menurut Deni, KPU juga membutuhkan tenaga IT sebanyak lima orang.
Terkait netralitas anggota PPK dan PPS, yang dalam pemilu sebelumnya sering mendapat sorotan, dia menjamin rekrutmen calon anggota penyelenggara pemilu itu dilakukan secara ketat. Sehingga bagi mereka akan bekerja secara netral tidak memihak kepada salah satu kelompok atau calon kepala daerah tertentu.
(nag)
