Polisi Lakukan Tes Urine kepada 200 Sopir Bus AKAP di Terminal Pulogebang
Kamis, 22 Juni 2017 - 11:40 WIB
Polisi Lakukan Tes Urine kepada 200 Sopir Bus AKAP di Terminal Pulogebang
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) dan Direktorat Narkoba (Ditnarkoba) Polda Metro Jaya melakukan tes urine terhadap ratusan sopir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur.
Hal itu dalam rangka mewujudkan mudik aman dan nyaman kepada warga Jakarta yang hendak pulang ke kampung halaman.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Panggara mengatakan, ada sebanyak 200 sopir bus yang diperiksa kesehatannya, khususnya terkait penggunaan narkoba dan alkohol.
"Berbagai upaya pemerintah mengamankan pemudik ada dengan program mudik bareng. Tapi yang paling utama ya pengemudinya itu," tutur Halim di Terminal Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (22/6/2017).
Halim melanjutkan, kegiatan yang merupakan bagian dari Ops Ramadaniya 2017 itu telah dilakukan sejak 19 Juni 2017 dan akan terus digelar secara acak hingga 4 Juli 2017.
"Ini kita kalau tiap hari akan ketahuan jadi dari Polda sendiri cari waktu. Kalau dari BNNP DKI cek setiap hari di terminal," jelasnya.
Senada dengan Halim, Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta menuturkan, pengecekan urine tidak hanya dilakukan di Terminal Pulo Gebang. Yang paling diperhatikan adalah terminal besar yang menyediakan bus keluar kota seperti salah satunya Terminal Kampung Rambutan.
"Kita melakukan tes urine pada pegendara yang akan berangkat khususnya pengemudi AKAP. Kita pastikan setiap pengendara dalam kondis sehat. Pengemudi harus selalu meyakinkan dirinya bebas narkoba dan bertanggung jawab terhadap penumpang," ujar Nico.
Akan ada sanksi bagi para sopir yang kedapatan menggunakan narkoba. Dari pelarangan mengemudi bahkan sampai dengan pencabutan izin operasi Perusahaan Otobus (PO).
Hal itu juga diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah. Jika peringatan sudah bergulir sampai tiga kali ke pihak PO Bus, maka surat rekomendasi penghentian operasi akan dilayangkan ke Kementerian Perhubungan.
"Apabila ada sopir kedapatan akan diproses sesuai ketentuan. PO sudah barang tentu akan ada peringatan. Ada jenjangnya sekali, dua kali, tiga kali. Kalau sampai tiga kali diusulkan pencabutan operasi ke Kemenhub. Karena izin pencabutan AKAP ada di Kemenhub," kata Andri.
Hal itu dalam rangka mewujudkan mudik aman dan nyaman kepada warga Jakarta yang hendak pulang ke kampung halaman.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Panggara mengatakan, ada sebanyak 200 sopir bus yang diperiksa kesehatannya, khususnya terkait penggunaan narkoba dan alkohol.
"Berbagai upaya pemerintah mengamankan pemudik ada dengan program mudik bareng. Tapi yang paling utama ya pengemudinya itu," tutur Halim di Terminal Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (22/6/2017).
Halim melanjutkan, kegiatan yang merupakan bagian dari Ops Ramadaniya 2017 itu telah dilakukan sejak 19 Juni 2017 dan akan terus digelar secara acak hingga 4 Juli 2017.
"Ini kita kalau tiap hari akan ketahuan jadi dari Polda sendiri cari waktu. Kalau dari BNNP DKI cek setiap hari di terminal," jelasnya.
Senada dengan Halim, Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta menuturkan, pengecekan urine tidak hanya dilakukan di Terminal Pulo Gebang. Yang paling diperhatikan adalah terminal besar yang menyediakan bus keluar kota seperti salah satunya Terminal Kampung Rambutan.
"Kita melakukan tes urine pada pegendara yang akan berangkat khususnya pengemudi AKAP. Kita pastikan setiap pengendara dalam kondis sehat. Pengemudi harus selalu meyakinkan dirinya bebas narkoba dan bertanggung jawab terhadap penumpang," ujar Nico.
Akan ada sanksi bagi para sopir yang kedapatan menggunakan narkoba. Dari pelarangan mengemudi bahkan sampai dengan pencabutan izin operasi Perusahaan Otobus (PO).
Hal itu juga diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah. Jika peringatan sudah bergulir sampai tiga kali ke pihak PO Bus, maka surat rekomendasi penghentian operasi akan dilayangkan ke Kementerian Perhubungan.
"Apabila ada sopir kedapatan akan diproses sesuai ketentuan. PO sudah barang tentu akan ada peringatan. Ada jenjangnya sekali, dua kali, tiga kali. Kalau sampai tiga kali diusulkan pencabutan operasi ke Kemenhub. Karena izin pencabutan AKAP ada di Kemenhub," kata Andri.
(ysw)
