Terjunkan 64 Ribu Personel, Kapolri dan Panglima TNI Jamin Pilgub DKI Aman
Selasa, 18 April 2017 - 16:09 WIB
Terjunkan 64 Ribu Personel, Kapolri dan Panglima TNI Jamin Pilgub DKI Aman
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 64.000 personel gabungan Polri, TNI dan Linmas diterjunkan untuk pengamanan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017 besok.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 64 ribu personel tersebut terdiri 26.000 anggota Linmas, 20.000 personel Polri dan 15.000 anggota TNI. "Sebagian besar ditempatkan di TPS. Perinciannya, sebanyak 34.000 personel Polri/TNI. Kekuatan kita yang stand by sebanyak 10.000 personel Polri, dan 1.500 TNI yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya," kata Tito kepada wartawan, Selasa (18/4/2017).
Selain itu, lanjut Tito, masih disiapkan kekuatan cadangan, baik yang di bawah komando langsung Kapolri tingkat Mabes mau pun di bawah kendali Panglima TNI. "Kita yakinkan warga Jakarta untuk pemilihannya Insya Allah dapat berjalan lancar. Silakan menggunakan hak pilih, politik dengan sebebas-bebasnya. Ini dijamin oleh pemerintah," tegasnya.
Berkaitan dengan adanya massa yang berasal dari luar, menurut Tito, Kapolda Metro dan seluruh Kapolda lain di Jawa dan Sumatera sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan dengan dasar diskresi. Kalau memang itu ditujukan untuk kepentingan politik DKI Jakarta, maka pihaknya melakukan larangan.
"Apalagi sampai ke TPS berbondong-bondong. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan, yang disebut diskresi kepolisian, yaitu ini kewenangan melekat kepada seluruh anggota kepolisian, seluruhnya untuk dapat menilai dan mengambil tindakan untuk kepentingan publik. Ini kita lakukan dalam rangka menjamin, ketentraman umum," tukasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, sesuai petunjuk Presiden bahwa hak pilih masyarakat Jakarta itu, sesuai dengan konstitusi. "Presiden menyampaikan, bahwa semua hak pilih, semua masyarakat yang akan melaksanakan pilkada, sesuai dengan haknya untuk mencoblos, harus dalam kondisi damai, tenang, dan tanpa tekanan," ujarnya.
Karena sesuai konstitusi, maka negara harus hadir di Jakarta ini, di mana pun, juga. Dalam arti kata bahwa, seluruh masyarakat berangkat dari rumah masing-masing, sampai ke TPS, melaksanakan pencoblosan, dan kembali dalam kondisi aman, tenang, tanpa tekanan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 64 ribu personel tersebut terdiri 26.000 anggota Linmas, 20.000 personel Polri dan 15.000 anggota TNI. "Sebagian besar ditempatkan di TPS. Perinciannya, sebanyak 34.000 personel Polri/TNI. Kekuatan kita yang stand by sebanyak 10.000 personel Polri, dan 1.500 TNI yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya," kata Tito kepada wartawan, Selasa (18/4/2017).
Selain itu, lanjut Tito, masih disiapkan kekuatan cadangan, baik yang di bawah komando langsung Kapolri tingkat Mabes mau pun di bawah kendali Panglima TNI. "Kita yakinkan warga Jakarta untuk pemilihannya Insya Allah dapat berjalan lancar. Silakan menggunakan hak pilih, politik dengan sebebas-bebasnya. Ini dijamin oleh pemerintah," tegasnya.
Berkaitan dengan adanya massa yang berasal dari luar, menurut Tito, Kapolda Metro dan seluruh Kapolda lain di Jawa dan Sumatera sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan dengan dasar diskresi. Kalau memang itu ditujukan untuk kepentingan politik DKI Jakarta, maka pihaknya melakukan larangan.
"Apalagi sampai ke TPS berbondong-bondong. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan, yang disebut diskresi kepolisian, yaitu ini kewenangan melekat kepada seluruh anggota kepolisian, seluruhnya untuk dapat menilai dan mengambil tindakan untuk kepentingan publik. Ini kita lakukan dalam rangka menjamin, ketentraman umum," tukasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, sesuai petunjuk Presiden bahwa hak pilih masyarakat Jakarta itu, sesuai dengan konstitusi. "Presiden menyampaikan, bahwa semua hak pilih, semua masyarakat yang akan melaksanakan pilkada, sesuai dengan haknya untuk mencoblos, harus dalam kondisi damai, tenang, dan tanpa tekanan," ujarnya.
Karena sesuai konstitusi, maka negara harus hadir di Jakarta ini, di mana pun, juga. Dalam arti kata bahwa, seluruh masyarakat berangkat dari rumah masing-masing, sampai ke TPS, melaksanakan pencoblosan, dan kembali dalam kondisi aman, tenang, tanpa tekanan.
(whb)
