Marak Kecurangan, Panwaslu Dinilai Benteng Terakhir Selamatkan Pilgub DKI
Selasa, 18 April 2017 - 09:19 WIB
Marak Kecurangan, Panwaslu Dinilai Benteng Terakhir Selamatkan Pilgub DKI
A
A
A
JAKARTA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dinilai jadi benteng terakhir untuk menyelamatkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dari praktik kecurangan jelang pemungutan suara 19 April 2017.
“Panwaslu yang hari ini menjadi benteng terakhir menyelamatkan pemilu Jakarta dari serbuan londo ireng yang memenangkan kontestasi elektoral dengan segala cara. Bahkan panwaslu di Kepulauan Seribu juga mengamankan sapi yang dibagikan ke masyarakat,” kata pengamat politik dari VoxPol Center, Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (18/4/2017).
Ia berharap, praktik kecurangan seperti politik uang dan pembagian sembako harus segera ditindak. Jika hal itu dibiarkan, ini akan menjadi contoh yang buruk bagi daerah lainnya yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2018.
“Kalau pembagian sembako dan politik uang dibiarkan maka nanti kampanye politik uang dan sembako akan menjadi tren dan menjadi role model pilkada di daerah lain pada 2018,” ucapnya.
Menurutnya, pelaku politik uang maupun pembagian sembako harus diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera.
“Harus ada diskualifikasi dan efek jera bagi aktor. Jelas bagi sembako adalah politik uang yang bisa naik pada pelanggaran pidana pemilu,” katanya.
“Panwaslu yang hari ini menjadi benteng terakhir menyelamatkan pemilu Jakarta dari serbuan londo ireng yang memenangkan kontestasi elektoral dengan segala cara. Bahkan panwaslu di Kepulauan Seribu juga mengamankan sapi yang dibagikan ke masyarakat,” kata pengamat politik dari VoxPol Center, Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (18/4/2017).
Ia berharap, praktik kecurangan seperti politik uang dan pembagian sembako harus segera ditindak. Jika hal itu dibiarkan, ini akan menjadi contoh yang buruk bagi daerah lainnya yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2018.
“Kalau pembagian sembako dan politik uang dibiarkan maka nanti kampanye politik uang dan sembako akan menjadi tren dan menjadi role model pilkada di daerah lain pada 2018,” ucapnya.
Menurutnya, pelaku politik uang maupun pembagian sembako harus diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera.
“Harus ada diskualifikasi dan efek jera bagi aktor. Jelas bagi sembako adalah politik uang yang bisa naik pada pelanggaran pidana pemilu,” katanya.
(ysw)
