Pemkab Gorontalo Kembangkan Green Government
Rabu, 05 April 2017 - 08:07 WIB
Pemkab Gorontalo Kembangkan Green Government
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Gorontalo tengah mengembangkan konsep green government. Konsep ini merupakan pengarusutamaan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam membuat kebijakan.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, salah satu permasalahan di Kabupaten Gorontalo adalah lingkungan. Menurutnya, kerusakan lingkungan yang terjadi sudah cukup memprihatinkan.
"Kita selain angka kemiskinan yang masih tinggi yakni 21% juga harus berhadapan dengan kerusakan lingkungan, mulai dari pendangkalan danau dan indeks bencana yang juga tinggi," katanya saat berkujung ke Redaksi KORAN SINDO di Gedung SINDO, Selasa (4/4/2017).
Bupati yang baru satu tahun memimpin Kabupaten Gorontalo ini mengaku kerusakan yang menyebabkan bencana sudah menyebabkan kerugian negara. Setidaknya lebih Rp200 miliar kerugian yang ditanggung karena kerusakan lingkungan.
"Saya baru jadi bupati itu 12 dari 19 kecamatan mengalami banjir. Kerugian negara sampai Rp243 miliar. Padahal anggaran kami hanya Rp1,3 triliun. Sampai rumah sakit harus dievakuasi," ungkapnya.
Dia mengatakan, pengarusutamaan kebijakan hijau ini tergambar dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusunnya. Rencana pembangunan lima tahunan ini menegaskan kebijakan berbasis lingkungan menjadi prioritas.
"Kita juga membentuk kelompok kerja (pokja) untuk melakukan rencana aksi yang telah disusun. Pokja ini terjadi atas sembilan instansi yang diketuai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," katanya.
Tidak hanya itu, keberpihakan terhadap perbaikan lingkungan juga terlihat dari struktur anggaran yang disusun. Program yang berkaitan dengan lingkungan, porsi anggarannya cukup besar.
"Anggarannya 10% atau Rp53,9 miliar dialokasikan untuk progam dan kegiatan perubahan kilam. Termasuk juga kita dorong desa melakukan hal serupa dengan 10% untuk APBDes untuk lingkungan," tuturnya.
Nelson mengatakan, dalam menjalankan konsep green government ini juga didorong partisipasi masyarakat. Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat program ini tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, dia berharap program ini terus berjalan meskipun tidak lagi menjabat sebagai bupati.
"Kita bangun kesadaran masyarakat. Nanti jika ada yang mengubah tentu rakyat yang akan melawan."
Dia sadar bahwa kebijakan yang dibuat ini tidaklah populer dan bahkan nilai keekonomiannya juga belum begitu menjanjikan. Namun, dia yakin bahwa kebijakannya ini dapat mengurangi kerusakan yang bisa saja menambah kerugian negara. "Kita tidak bisa seenaknya memberikan izin yang nanti malah merusak dan kerugian malah semakin besar."
Selain itu, untuk mendorong pembangunan ekonomi di kabupaten, Nelson juga mengembangkan investasi hijau. Membuka investasi daerah juga dibarengi dengan menjaga lingkungan.
"Kita juga tetap mendorong produktivitas masyarakat, dengan memberikan bantuan aset baik ladang untuk menanam yang kita sedang bicarakan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan juga bibit sapi," tuturnya.
Meski baru dijalankan dalam waktu satu tahun konsep, green government ini dinilai sudah cukup membantu mengurangi dampak bencana banjir. Sebagaimana catatan Bappeda Kabupaten Gorontalo, dengan curah hujan yang sama dengan tahun lalu, pada 2017 ini hanya tiga kecamatan yang terdampak banjir dari sebelumnya 12 kecamatan. Kemudian, kasus demam berdarah pun berkurang dari 73 kasus menjadi 15 kasus.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, salah satu permasalahan di Kabupaten Gorontalo adalah lingkungan. Menurutnya, kerusakan lingkungan yang terjadi sudah cukup memprihatinkan.
"Kita selain angka kemiskinan yang masih tinggi yakni 21% juga harus berhadapan dengan kerusakan lingkungan, mulai dari pendangkalan danau dan indeks bencana yang juga tinggi," katanya saat berkujung ke Redaksi KORAN SINDO di Gedung SINDO, Selasa (4/4/2017).
Bupati yang baru satu tahun memimpin Kabupaten Gorontalo ini mengaku kerusakan yang menyebabkan bencana sudah menyebabkan kerugian negara. Setidaknya lebih Rp200 miliar kerugian yang ditanggung karena kerusakan lingkungan.
"Saya baru jadi bupati itu 12 dari 19 kecamatan mengalami banjir. Kerugian negara sampai Rp243 miliar. Padahal anggaran kami hanya Rp1,3 triliun. Sampai rumah sakit harus dievakuasi," ungkapnya.
Dia mengatakan, pengarusutamaan kebijakan hijau ini tergambar dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusunnya. Rencana pembangunan lima tahunan ini menegaskan kebijakan berbasis lingkungan menjadi prioritas.
"Kita juga membentuk kelompok kerja (pokja) untuk melakukan rencana aksi yang telah disusun. Pokja ini terjadi atas sembilan instansi yang diketuai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," katanya.
Tidak hanya itu, keberpihakan terhadap perbaikan lingkungan juga terlihat dari struktur anggaran yang disusun. Program yang berkaitan dengan lingkungan, porsi anggarannya cukup besar.
"Anggarannya 10% atau Rp53,9 miliar dialokasikan untuk progam dan kegiatan perubahan kilam. Termasuk juga kita dorong desa melakukan hal serupa dengan 10% untuk APBDes untuk lingkungan," tuturnya.
Nelson mengatakan, dalam menjalankan konsep green government ini juga didorong partisipasi masyarakat. Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat program ini tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, dia berharap program ini terus berjalan meskipun tidak lagi menjabat sebagai bupati.
"Kita bangun kesadaran masyarakat. Nanti jika ada yang mengubah tentu rakyat yang akan melawan."
Dia sadar bahwa kebijakan yang dibuat ini tidaklah populer dan bahkan nilai keekonomiannya juga belum begitu menjanjikan. Namun, dia yakin bahwa kebijakannya ini dapat mengurangi kerusakan yang bisa saja menambah kerugian negara. "Kita tidak bisa seenaknya memberikan izin yang nanti malah merusak dan kerugian malah semakin besar."
Selain itu, untuk mendorong pembangunan ekonomi di kabupaten, Nelson juga mengembangkan investasi hijau. Membuka investasi daerah juga dibarengi dengan menjaga lingkungan.
"Kita juga tetap mendorong produktivitas masyarakat, dengan memberikan bantuan aset baik ladang untuk menanam yang kita sedang bicarakan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan juga bibit sapi," tuturnya.
Meski baru dijalankan dalam waktu satu tahun konsep, green government ini dinilai sudah cukup membantu mengurangi dampak bencana banjir. Sebagaimana catatan Bappeda Kabupaten Gorontalo, dengan curah hujan yang sama dengan tahun lalu, pada 2017 ini hanya tiga kecamatan yang terdampak banjir dari sebelumnya 12 kecamatan. Kemudian, kasus demam berdarah pun berkurang dari 73 kasus menjadi 15 kasus.
(zik)
