Pendekatan Keuangan Bojonegoro Dilirik Dunia

JAKARTA - Era otonomi daerah di Indonesia melahirkan berbagai inovasi kepemimpinan. Salah satunya pengelolaan keuangan berdasarkan masalah (money follows problems ) yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Suyoto.

Model pengelolaan ini menjadikan Bojonegoro sebagai satu satunya daerah dari Indonesia yang terpilih terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama Kota Seoul, Korea Selatan.

Bojonegoro juga diundang untuk mengikuti deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTTOGP) di Paris, Perancis akhir 2016 lalu. Di forum bergengsi tersebut Bojonegoro terpilih sebagai salah satu pemimpin panel diskusi tentang prinsip-prinsip pemerintahan terbuka.

”Kami menilai pengelolaan keuangan berdasarkan masalah mampu menghasilkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga layanan publik yang kami berikan lebih cepat, transparan dan akuntabel,” ujar Suyoto di sela Lokakarya dengan tajuk Doing Development Differently: Implementing the New Development Agenda yang diselenggarakan Bappenas dan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia, di Jakarta, kemarin.

Kang Yoto-sapaan akrab- Suyoto menjelaskan, model pengelolaan berdasarkan masalah prinsipnya sama dengan money follows programs di level nasional.

Hanya saja pendekatan model money follows programs di level daerah sering tidak menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat lokal. Akibatnya program yang disusun daerah hanya copy paste dari program-program di tingkat nasional.

”Ada sekitar 15 program prioritas yang disusun oleh pemerintah pusat, di mana tidak semua program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami. Maka kami sedikit mengubah pendekatan pengelolaan keuangan dengan berbasis pada masalah yang kami hadapi di Bojonegoro,” jelasnya.

Salah satu hal prinsip dalam model money follows problems, lanjut Kang Yoto terletak pada upaya aparatur pemerintah untuk menampung setiap keluhan dari warga masyarakat.

Di Bojonegoro upaya menampung keluhan masyarakat ini dilakukan dengan banyak cara baik melalui forum pengajian, dialog warga setiap Jumat, hingga membuka saluran pengaduan resmi melalui short message service (SMS) maupun telepon.

”Saya pun memberikan nomor pribadi kepada warga yang hendak memberikan pengaduan atas masalah mereka,” katanya.

Dari berbagai pengaduan warga inilah, kata Kang Yoto akhirnya di Bojonegoro ditetapkan lima program prioritas yakni infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, program pertanian, dan pembangunan sarana irigasi.

Program ini jauh lebih sedikit dibandingkan 15 program prioritas nasional. ”Dengan program yang lebih ramping maka anggaran daerah pun bisa lebih bisa dioptimalkan untuk menyejahterakan warga,” timpalnya.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Gitadi Tegas menilai kepemimpinan Bupati Bojonegoro Suyoto cukup baik. Bahkan bisa dikatakan salah satu kepala daerah yang menonjol di Indonesia.

”Sebenarnya ketika bekerja baik kan hal biasa. Tapi di tengah kondisi banyak pemimpin yang korup, dia jadi salah satu kepala daerah yang bekerja baik,” ungkapnya.