Haji Lulung Inginkan Gubernur DKI Jakarta Tak Gagal Bangun Komunikasi
Minggu, 12 Maret 2017 - 22:02 WIB
Haji Lulung Inginkan Gubernur DKI Jakarta Tak Gagal Bangun Komunikasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Haji Lulung menyakini, pasangan Anies-Sandi bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurutnya, dengan adanya gubernur baru, dia yakin komunikasi antara Pemrov DKI Jakarta dan DPRD tak bakal terjalin dengan baik.
"Ke depan, Insya Allah Gubernur baru tidak lagi gagal membangun komunikasi dengan masyarakat melalui DPRD sebagai representatif masyarakat," ujar Ketua DPW PPP DKI Haji Lulung di kantor DPW PPP DKI, Minggu (12/3/2017).
Menurutnya, PPP mendukung Anies-Sandi karena tak mau melihat Pemprov DKI gagal membangun komunikasi dengan DPRD, apalagi saat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan yang mana bisa membuat rugi masyarakat Jakarta.
"Tak boleh lagi gagal komunikasi, menjalankan aturan yang benar. Artinya, tak ada lagi Gubernur mengambil tindakan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi atau komunikasi dengan rakyat," tuturnya. (Baca juga: DPW PPP DKI Pimpinan Lulung Deklarasi Dukungan ke Pasangan Anies-Sandi )
Dia menyebutkan, misalnya saja persoalan Reklamasi, Pemprov DKI sebelumnya telah gagal membangun komunikasi. Sebab, Pemprov DKI membuat berita acara tanpa adanya kontribusi 15%. Hal seperti itu tentu tak boleh terjadi lagi.
"Persoalan radar CSR itu harus masuk dahulu ke Bapeda lalu dijadikan nomenklatur sebuah program dan dikelola oleh BPKD dan disetujui oleh DPRD dahulu. Itulah yang diharapkan oleh rakyat," terangnya.
Ke depan, tambah Lulung, adanya Gubernur baru diharapkan Pemprov DKI tak melakukan pelanggaran pada kepatutan, norma, dan etika yang berlalu sesuai UU.
"Ke depan, Insya Allah Gubernur baru tidak lagi gagal membangun komunikasi dengan masyarakat melalui DPRD sebagai representatif masyarakat," ujar Ketua DPW PPP DKI Haji Lulung di kantor DPW PPP DKI, Minggu (12/3/2017).
Menurutnya, PPP mendukung Anies-Sandi karena tak mau melihat Pemprov DKI gagal membangun komunikasi dengan DPRD, apalagi saat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan yang mana bisa membuat rugi masyarakat Jakarta.
"Tak boleh lagi gagal komunikasi, menjalankan aturan yang benar. Artinya, tak ada lagi Gubernur mengambil tindakan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi atau komunikasi dengan rakyat," tuturnya. (Baca juga: DPW PPP DKI Pimpinan Lulung Deklarasi Dukungan ke Pasangan Anies-Sandi )
Dia menyebutkan, misalnya saja persoalan Reklamasi, Pemprov DKI sebelumnya telah gagal membangun komunikasi. Sebab, Pemprov DKI membuat berita acara tanpa adanya kontribusi 15%. Hal seperti itu tentu tak boleh terjadi lagi.
"Persoalan radar CSR itu harus masuk dahulu ke Bapeda lalu dijadikan nomenklatur sebuah program dan dikelola oleh BPKD dan disetujui oleh DPRD dahulu. Itulah yang diharapkan oleh rakyat," terangnya.
Ke depan, tambah Lulung, adanya Gubernur baru diharapkan Pemprov DKI tak melakukan pelanggaran pada kepatutan, norma, dan etika yang berlalu sesuai UU.
(pur)
