Pengawasan Panwaslu Lemah, Pilgub DKI Dipenuhi Pelanggaran
Jum'at, 03 Maret 2017 - 20:57 WIB
Pengawasan Panwaslu Lemah, Pilgub DKI Dipenuhi Pelanggaran
A
A
A
JAKARTA - Lemahnya Panwaslu dalam mengawasi pergerakan tim sukses masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) membuat putaran pertama pemilihan gubernur DKI dipenuhi pelanggaran.
Tak hanya persoalan kebijakan dari calon petahana dan masa kampanye. Saat penghitungan suara, pelanggaran juga banyak terjadi. Beberapa di antara yang melanggar, banyak memberikan kerugian pada sejumlah calon termasuk masyarakat Jakarta.
Hal tersebut terungkap saat diskusi yang dilakukan oleh Gerakan Kawal Pilkada di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017) kemarin. Dalam diskusi terungkap banyak surat formulir C1 yang memiliki blanko kosong, tapi sudah ditandatangani oleh para saksi.
Tak hanya itu, Penggagas Gerakan Kawal Pilkada, Khairul Anshar mengatakan, dari hasil laporan yang dilakukan ribuan relawan terungkap adanya pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPU. "Di sini terlihat jelas, bahwa blanko kosong di C1, tapi sejumlah saksi sudah tanda tangan," jelasnya.
Termasuk persoalan di website KPU, terungkap validasi data sudah 100%. Padahal, data menyebutkan bahwa ada banyak yang kosong. Meski demikian, gerakan kawal pilkada kali ini bukan maksud untuk menyebarkan pelanggaran. Menurutnya, niat awal dirinya hanya untuk melakukan pembanding saja.
Kalaupun hal itu merupakan kesalahan sistem, Khairul berharap KPU menyediakan tim IT terbaiknya, termasuk yang paham mengenai alogaritma sistem IT. Sehingga kejadian tersebut tak terulang di putaran kedua nanti.
Direktur Perludem, Titi Anggraeni mengatakan, kesalahan semacam ini disebabkan minimnya penyuluhan saat bimtek. Agar tak terjadi dikemudian hari, makanya penyuluhan terhadap petugas harus dilakukan menjelang putaran dua.
"Karena yang dibintek hanya tiga orang. Kita punya pekerjaan rumah untuk pengawas TPS," jelas sembari menjabarkan adanya video untuk mengawasi di TPS.
Tak hanya persoalan kebijakan dari calon petahana dan masa kampanye. Saat penghitungan suara, pelanggaran juga banyak terjadi. Beberapa di antara yang melanggar, banyak memberikan kerugian pada sejumlah calon termasuk masyarakat Jakarta.
Hal tersebut terungkap saat diskusi yang dilakukan oleh Gerakan Kawal Pilkada di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017) kemarin. Dalam diskusi terungkap banyak surat formulir C1 yang memiliki blanko kosong, tapi sudah ditandatangani oleh para saksi.
Tak hanya itu, Penggagas Gerakan Kawal Pilkada, Khairul Anshar mengatakan, dari hasil laporan yang dilakukan ribuan relawan terungkap adanya pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPU. "Di sini terlihat jelas, bahwa blanko kosong di C1, tapi sejumlah saksi sudah tanda tangan," jelasnya.
Termasuk persoalan di website KPU, terungkap validasi data sudah 100%. Padahal, data menyebutkan bahwa ada banyak yang kosong. Meski demikian, gerakan kawal pilkada kali ini bukan maksud untuk menyebarkan pelanggaran. Menurutnya, niat awal dirinya hanya untuk melakukan pembanding saja.
Kalaupun hal itu merupakan kesalahan sistem, Khairul berharap KPU menyediakan tim IT terbaiknya, termasuk yang paham mengenai alogaritma sistem IT. Sehingga kejadian tersebut tak terulang di putaran kedua nanti.
Direktur Perludem, Titi Anggraeni mengatakan, kesalahan semacam ini disebabkan minimnya penyuluhan saat bimtek. Agar tak terjadi dikemudian hari, makanya penyuluhan terhadap petugas harus dilakukan menjelang putaran dua.
"Karena yang dibintek hanya tiga orang. Kita punya pekerjaan rumah untuk pengawas TPS," jelas sembari menjabarkan adanya video untuk mengawasi di TPS.
(pur)
