Hak Angket di DPR Bakal Menggerus Ahok di Putaran Kedua Pilgub DKI

JAKARTA - Hak angket soal status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau 'Ahok Gate' telah diusulkan setidaknya oleh 93 anggota DPR. Usulan tersebut telah dibacakan dalam Sidang Paripurna, pada Kamis 23 Februari 2017 kemarin dan masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto mengatakan, hak angket ‘Ahok Gate’ yang digulirkan wakil rakyat itu akan menjadi tekanan bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang memutuskan mengaktifkan Ahok sebagai gubernur meski berstatus terdakwa.

"Proses itu akan menjadi kontestasi, memang terutama di wilayah politis di DPR dan dalam konteks elektoral. Karena apa yang terjadi di DPR kan pasti akan dikapitalisasi juga oleh lawan," kata Gun Gun saat berbincang dengan Okezone, Jumat (24/2/2017).

Sementara, terkait dengan Ahok sebagai calon gubernur yang lolos ke putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017, Gun Gun menyatakan hak angket tersebut bisa mendelegitimasi posisi keterpilihan calon yang diusung PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura, berpasangan Djarot Saiful Hidayat.

"Ya bisa saja itu mendelegitimasi keterpilihan Ahok. Bahwa hak angket itu akan menjadi alat politik, itu sangat mungkin," jelasnya.

Namun begitu, Gun Gun menekankan, antara hak angket di DPR, Pilgub DKI putaran kedua dengan berbagai dinamikanya, serta proses hukum terhadap Ahok adalah wilayah yang berbeda-beda. Meskipun, semua itu terjadi dalam pesta demokrasi di Ibu Kota.

"Jadi ini harus dibedakan, hak angket adalah politik, kemudian hukum sekarang sedang berjalan kasus terdakwa, dan menjelang putaran kedua itu, komunikasi politik dengan partai, kemudian komunikasi politik dengan simpul suara seperti basis pemilihan. Jadi ini memang kompleks tapi kemudian gelanggangnya sama," pungkasnya.